STAIKUSTAIKU
Glosains: Jurnal Sains Global IndonesiaGlosains: Jurnal Sains Global IndonesiaLatar belakang: Permukiman padat perkotaan di Indonesia masih menghadapi ketimpangan akses terhadap ruang hijau, sanitasi layak, sistem drainase yang berfungsi, dan pengelolaan sampah yang memadai. Kondisi ini mencerminkan persoalan keadilan lingkungan, di mana kelompok rentan menanggung beban risiko lingkungan akibat kepadatan, keterbatasan lahan, dan lemah tata kelola lokal. Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana tata kelola berbasis komunitas di RT 08/RW 04 Malaka Jaya, Jakarta Timur, mewujudkan dimensi keadilan lingkungan distributif, prosedural, dan pengakuan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Metode: Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus, observasi partisipatif, wawancara semi‑terstruktur terhadap tujuh informan kunci, serta dokumentasi data RT online dan regulasi terkait, dianalisis tematik berdasarkan kerangka tiga dimensi keadilan lingkungan. Hasil: Semua dimensi keadilan lingkungan terwujud melalui distribusi fasilitas hijau yang relatif merata, partisipasi kolektif dalam pengelolaan drainase dan sampah, serta pengakuan terhadap pengetahuan lokal warga. Risiko struktural seperti kepadatan, keterbatasan lahan, dan sejarah banjir dimitigasi melalui kepemimpinan inklusif, transparansi data berbasis teknologi, dan kolaborasi multi‑pemangku kepentingan, meskipun terdapat kesenjangan partisipasi dan keterbatasan infrastruktur drainase makro. Kesimpulan: Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dan praktis dengan menawarkan model analitis tata kelola tingkat RT yang berlandaskan keadilan lingkungan, dapat diadaptasi ke permukiman padat lain, serta menekankan perlunya formalisasi mekanisme partisipatif dan transparansi data pada level kelurahan dan kecamatan.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa keadilan lingkungan di RT 08/RW 04 Malaka Jaya berhasil diwujudkan melalui tata kelola permukiman berbasis komunitas yang mengintegrasikan dimensi distributif, prosedural, dan pengakuan sesuai kerangka hukum lingkungan Indonesia.Meskipun terdapat risiko struktural seperti kepadatan, keterbatasan lahan, dan ketimpangan ekonomi, mitigasi melalui kepemimpinan visioner, transparansi data via aplikasi RT Online, dan kemitraan multi‑pihak terbukti efektif.Model ini dinilai dapat direplikasi di permukiman padat lain dengan penyesuaian konteks lokal dan dukungan kebijakan lintas tingkat pemerintahan.
Penelitian selanjutnya sebaiknya mengevaluasi skalabilitas model keadilan lingkungan pada tingkat RT dengan membandingkan beberapa permukiman padat yang memiliki profil sosial‑ekonomi berbeda melalui studi kasus komparatif, guna mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan replikasi. Selanjutnya, diperlukan kajian longitudinal mengenai keberlanjutan mekanisme kepemimpinan inklusif dan transparansi data ketika terjadi pergantian ketua RT, dengan menggunakan metode campuran kuantitatif‑kualitatif untuk menilai dampak perubahan kepemimpinan terhadap partisipasi warga dan distribusi manfaat lingkungan. Terakhir, penting untuk meneliti efektivitas integrasi platform partisipatif digital dengan struktur pemerintahan kota dalam memformalkan keadilan prosedural, melalui implementasi eksperimental dan analisis kebijakan yang menilai sejauh mana digitalisasi dapat memperkuat partisipasi warga, akuntabilitas, dan koordinasi lintas‑level pemerintahan.
- Environmental Regulations and Law Enforcement in Handling Forest Fires Based on Law Number 32 of 2009... journal.elena.co.id/index.php/humaniorum/article/view/28Environmental Regulations and Law Enforcement in Handling Forest Fires Based on Law Number 32 of 2009 journal elena index php humaniorum article view 28
- Kajian Tentang Kota Berkelanjutan di Indonesia (Studi Kasus di Kota Metro, Lampung) | Arus Jurnal Sosial... doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1147Kajian Tentang Kota Berkelanjutan di Indonesia Studi Kasus di Kota Metro Lampung Arus Jurnal Sosial doi 10 57250 ajsh v5i1 1147
- IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP... doi.org/10.62335/8kwppk45IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP doi 10 62335 8kwppk45
- Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan... doi.org/10.14710/alj.v2i1.79-92Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan doi 10 14710 alj v2i1 79 92
- Keadilan Lingkungan pada Skala Mikro: Tata Kelola Permukiman Berbasis Komunitas di RT 08/RW 04 Malaka... glosains.staiku.ac.id/index.php/Glosains/article/view/643Keadilan Lingkungan pada Skala Mikro Tata Kelola Permukiman Berbasis Komunitas di RT 08 RW 04 Malaka glosains staiku ac index php Glosains article view 643
| File size | 456.51 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Salah satu lembaga zakat yang mendukung program pendayagunaan zakat produktif ialah Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jawa Timur melalui program pemberdayaanSalah satu lembaga zakat yang mendukung program pendayagunaan zakat produktif ialah Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jawa Timur melalui program pemberdayaan
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Dalam perspektif fiqh, ulama Malik menekankan wasiat wajib kepada orang yang memiliki tanggungan hutang atau titipan barang. Ulama Hanafi menekankan bahwaDalam perspektif fiqh, ulama Malik menekankan wasiat wajib kepada orang yang memiliki tanggungan hutang atau titipan barang. Ulama Hanafi menekankan bahwa
UIMEDANUIMEDAN Kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. UsahaKegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. Usaha
UIMEDANUIMEDAN Pendistribusian dana zakat dilakukan secara rutin dan massal melalui lima program utama, terutama pada program pemberdayaan ekonomi produktif seperti BinaPendistribusian dana zakat dilakukan secara rutin dan massal melalui lima program utama, terutama pada program pemberdayaan ekonomi produktif seperti Bina
STAIHWDURISTAIHWDURI Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1) Strategi BAZNAS dalam Pemberdayaan Zakat Produktif bagi UKM dengan memanfaatkan media pers untuk mensosialisasikanHasil penelitian ini menunjukan bahwa 1) Strategi BAZNAS dalam Pemberdayaan Zakat Produktif bagi UKM dengan memanfaatkan media pers untuk mensosialisasikan
STAIHWDURISTAIHWDURI Kata Kunci: Majelis Taklim, Pengembangan Dakwah. Keberadaan majelis taklim sebagai lembaga dakwah telah berperan luas dalam kegiatan sosial, budaya, danKata Kunci: Majelis Taklim, Pengembangan Dakwah. Keberadaan majelis taklim sebagai lembaga dakwah telah berperan luas dalam kegiatan sosial, budaya, dan
JIMF BIJIMF BI Hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa pengelola zakat harus memberikan penekanan pada bagian termiskin dari penduduk miskin untuk memungkinkan perbaikanHasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa pengelola zakat harus memberikan penekanan pada bagian termiskin dari penduduk miskin untuk memungkinkan perbaikan
UINUIN Peluang, Tantangan, dan Strategi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. Pada dasarnya, zakat dalam ajaran Islam merupakan salah satu cara efektif dan strategisPeluang, Tantangan, dan Strategi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. Pada dasarnya, zakat dalam ajaran Islam merupakan salah satu cara efektif dan strategis
Useful /
PDSIPDSI Dengan demikian, sistem pendukung keputusan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan pemilihanDengan demikian, sistem pendukung keputusan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan pemilihan
UIN ALAUDDINUIN ALAUDDIN Pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Data dianalisis mengikuti format penelitian evaluasi model Stake. BerdasarkanPengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Data dianalisis mengikuti format penelitian evaluasi model Stake. Berdasarkan
UINUIN Bank syariah, sebagai lembaga keuangan alternatif, kini diterima secara luas dan telah didirikan di pelbagai negara. Di Indonesia, bank syariah pertamaBank syariah, sebagai lembaga keuangan alternatif, kini diterima secara luas dan telah didirikan di pelbagai negara. Di Indonesia, bank syariah pertama
UINUIN Pemahaman syariat yang menempatkan teologi sebagai dasar keragaman dari para tokoh kunci umat beragama dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Ciamis,Pemahaman syariat yang menempatkan teologi sebagai dasar keragaman dari para tokoh kunci umat beragama dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Ciamis,