STAIKUSTAIKU
Glosains: Jurnal Sains Global IndonesiaGlosains: Jurnal Sains Global IndonesiaLatar belakang: Permukiman padat perkotaan di Indonesia masih menghadapi ketimpangan akses terhadap ruang hijau, sanitasi layak, sistem drainase yang berfungsi, dan pengelolaan sampah yang memadai. Kondisi ini mencerminkan persoalan keadilan lingkungan, di mana kelompok rentan menanggung beban risiko lingkungan akibat kepadatan, keterbatasan lahan, dan lemah tata kelola lokal. Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana tata kelola berbasis komunitas di RT 08/RW 04 Malaka Jaya, Jakarta Timur, mewujudkan dimensi keadilan lingkungan distributif, prosedural, dan pengakuan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Metode: Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus, observasi partisipatif, wawancara semi‑terstruktur terhadap tujuh informan kunci, serta dokumentasi data RT online dan regulasi terkait, dianalisis tematik berdasarkan kerangka tiga dimensi keadilan lingkungan. Hasil: Semua dimensi keadilan lingkungan terwujud melalui distribusi fasilitas hijau yang relatif merata, partisipasi kolektif dalam pengelolaan drainase dan sampah, serta pengakuan terhadap pengetahuan lokal warga. Risiko struktural seperti kepadatan, keterbatasan lahan, dan sejarah banjir dimitigasi melalui kepemimpinan inklusif, transparansi data berbasis teknologi, dan kolaborasi multi‑pemangku kepentingan, meskipun terdapat kesenjangan partisipasi dan keterbatasan infrastruktur drainase makro. Kesimpulan: Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dan praktis dengan menawarkan model analitis tata kelola tingkat RT yang berlandaskan keadilan lingkungan, dapat diadaptasi ke permukiman padat lain, serta menekankan perlunya formalisasi mekanisme partisipatif dan transparansi data pada level kelurahan dan kecamatan.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa keadilan lingkungan di RT 08/RW 04 Malaka Jaya berhasil diwujudkan melalui tata kelola permukiman berbasis komunitas yang mengintegrasikan dimensi distributif, prosedural, dan pengakuan sesuai kerangka hukum lingkungan Indonesia.Meskipun terdapat risiko struktural seperti kepadatan, keterbatasan lahan, dan ketimpangan ekonomi, mitigasi melalui kepemimpinan visioner, transparansi data via aplikasi RT Online, dan kemitraan multi‑pihak terbukti efektif.Model ini dinilai dapat direplikasi di permukiman padat lain dengan penyesuaian konteks lokal dan dukungan kebijakan lintas tingkat pemerintahan.
Penelitian selanjutnya sebaiknya mengevaluasi skalabilitas model keadilan lingkungan pada tingkat RT dengan membandingkan beberapa permukiman padat yang memiliki profil sosial‑ekonomi berbeda melalui studi kasus komparatif, guna mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan replikasi. Selanjutnya, diperlukan kajian longitudinal mengenai keberlanjutan mekanisme kepemimpinan inklusif dan transparansi data ketika terjadi pergantian ketua RT, dengan menggunakan metode campuran kuantitatif‑kualitatif untuk menilai dampak perubahan kepemimpinan terhadap partisipasi warga dan distribusi manfaat lingkungan. Terakhir, penting untuk meneliti efektivitas integrasi platform partisipatif digital dengan struktur pemerintahan kota dalam memformalkan keadilan prosedural, melalui implementasi eksperimental dan analisis kebijakan yang menilai sejauh mana digitalisasi dapat memperkuat partisipasi warga, akuntabilitas, dan koordinasi lintas‑level pemerintahan.
- Environmental Regulations and Law Enforcement in Handling Forest Fires Based on Law Number 32 of 2009... journal.elena.co.id/index.php/humaniorum/article/view/28Environmental Regulations and Law Enforcement in Handling Forest Fires Based on Law Number 32 of 2009 journal elena index php humaniorum article view 28
- Kajian Tentang Kota Berkelanjutan di Indonesia (Studi Kasus di Kota Metro, Lampung) | Arus Jurnal Sosial... doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1147Kajian Tentang Kota Berkelanjutan di Indonesia Studi Kasus di Kota Metro Lampung Arus Jurnal Sosial doi 10 57250 ajsh v5i1 1147
- IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP... doi.org/10.62335/8kwppk45IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP doi 10 62335 8kwppk45
- Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan... doi.org/10.14710/alj.v2i1.79-92Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan doi 10 14710 alj v2i1 79 92
- Keadilan Lingkungan pada Skala Mikro: Tata Kelola Permukiman Berbasis Komunitas di RT 08/RW 04 Malaka... glosains.staiku.ac.id/index.php/Glosains/article/view/643Keadilan Lingkungan pada Skala Mikro Tata Kelola Permukiman Berbasis Komunitas di RT 08 RW 04 Malaka glosains staiku ac index php Glosains article view 643
| File size | 456.51 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Studi ini juga menyoroti pentingnya kerja sama internasional dan jaringan penelitian global dalam pengembangan hukum lingkungan. Hukum lingkungan telahStudi ini juga menyoroti pentingnya kerja sama internasional dan jaringan penelitian global dalam pengembangan hukum lingkungan. Hukum lingkungan telah
IAIN CURUPIAIN CURUP Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif‑yuridis kritis, yang memandang hukum sebagai sistem norma, dengan sumber‑sumber berupa Undang‑UndangMetode yang digunakan adalah pendekatan normatif‑yuridis kritis, yang memandang hukum sebagai sistem norma, dengan sumber‑sumber berupa Undang‑Undang
IUSIUS Penelitian ini memiliki implikasi untuk kebutuhan reformasi penegakan hukum, penguatan pengawasan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam prosesPenelitian ini memiliki implikasi untuk kebutuhan reformasi penegakan hukum, penguatan pengawasan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses
UBHARAUBHARA Indonesia mendapat perhatian begitu besar karena Indonesia dikenal sebagai negara hutan hujan tropis dengan biodiversity yang cukup besar. Tujuan dariIndonesia mendapat perhatian begitu besar karena Indonesia dikenal sebagai negara hutan hujan tropis dengan biodiversity yang cukup besar. Tujuan dari
EGIEGI Sains warga sebagai pengumpulan dan analisis data yang berkaitan dengan lingkungan hidup oleh anggota masyarakat umum berkolaborasi dengan ilmuwan profesionalSains warga sebagai pengumpulan dan analisis data yang berkaitan dengan lingkungan hidup oleh anggota masyarakat umum berkolaborasi dengan ilmuwan profesional
ENDLESS JOURNALENDLESS JOURNAL Umumnya, sumber hukum Pengadilan Agama terdiri dari sumber material hukum bersumber dari hukum Islam dan hukum material yang terikat pada UU No. 50 TahunUmumnya, sumber hukum Pengadilan Agama terdiri dari sumber material hukum bersumber dari hukum Islam dan hukum material yang terikat pada UU No. 50 Tahun
UNHASUNHAS Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih regulasi memberikan dampak negatif terhadap upaya reformasi. Selain itu, belum terdapat produk hukumHasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih regulasi memberikan dampak negatif terhadap upaya reformasi. Selain itu, belum terdapat produk hukum
UNSUNS Simpulan peraturan perundang -undangan tersedia dan harus dimanfaatkan dengan sebaik -baiknya dan mengamandemen peraturan perundangan -undangan agar biasSimpulan peraturan perundang -undangan tersedia dan harus dimanfaatkan dengan sebaik -baiknya dan mengamandemen peraturan perundangan -undangan agar bias
Useful /
UNIBUNIB Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Model Belajar Studi Kasus untuk Meningkatkan Kemampuan Terjemahan Siswa dalam Kursus Terjemahan dalam PengajaranPenelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Model Belajar Studi Kasus untuk Meningkatkan Kemampuan Terjemahan Siswa dalam Kursus Terjemahan dalam Pengajaran
UNIBUNIB (1) ideologi calon presiden (perubahan, kelanjutan, dan dukungan), (2) realisasi linguistik dalam teks PC berupa proses, situasi, dan hubungan logis, serta(1) ideologi calon presiden (perubahan, kelanjutan, dan dukungan), (2) realisasi linguistik dalam teks PC berupa proses, situasi, dan hubungan logis, serta
PDSIPDSI Kepala Program Studi yang menunjukkan kinerja tinggi, dedikasi, dan integritas layak mendapatkan penghargaan sebagai Kepala Program Studi terbaik. PenilaianKepala Program Studi yang menunjukkan kinerja tinggi, dedikasi, dan integritas layak mendapatkan penghargaan sebagai Kepala Program Studi terbaik. Penilaian
UNIBUNIB Studi deskriptif kasus ini menganalisis pengalaman dua penutur bahasa Inggris berpengalaman terkait strategi pembelajaran yang mereka terapkan. Data dikumpulkanStudi deskriptif kasus ini menganalisis pengalaman dua penutur bahasa Inggris berpengalaman terkait strategi pembelajaran yang mereka terapkan. Data dikumpulkan