DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan kebutuhan energi dengan perlindungan lingkungan hidup. PLTU batubara masih menjadi sumber energi dominan, namun menimbulkan emisi tinggi dan risiko kesehatan masyarakat. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif untuk menganalisis efektivitas kerangka hukum nasional dalam mendukung pencapaian Net Zero Emissions (NZE) dan melindungi hak lingkungan. Hasil menunjukkan bahwa regulasi mendukung transisi energi, tetapi implementasinya terkendala oleh dominasi batubara, lemahnya pengawasan, dan minimnya partisipasi publik. Penguatan hukum, integrasi kebijakan, dan akuntabilitas menjadi kunci untuk memastikan transisi energi yang berkelanjutan dan adil.
Indonesia telah membentuk landasan hukum yang mendorong pencapaian target Net Zero Emission (NZE) tahun 2060 melalui berbagai regulasi di bidang energi dan lingkungan.Namun, keberpihakan kebijakan yang masih mempertahankan batubara sebagai komoditas strategis, disertai dukungan hilirisasi dan lemahnya pengawasan lingkungan, menunjukkan adanya kontradiksi dalam implementasi yang berpotensi menghambat upaya dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan.Pertentangan kebijakan ini secara langsung memengaruhi terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang layak dan sehat, karena operasional PLTU batubara masih menimbulkan pencemaran dan risiko kesehatan sementara penegakan hukum lingkungan belum optimal.Penguatan tata kelola lingkungan yang konsisten dan berkeadilan menjadi hal yang sangat krusial agar proses transisi energi menuju NZE tidak hanya mengutamakan stabilitas energi dan laju pertumbuhan ekonomi, melainkan juga memastikan hak lingkungan masyarakat terlindungi secara berkesinambungan.
Untuk mempercepat transisi energi menuju NZE, diperlukan reformasi regulasi yang mendorong percepatan investasi energi terbarukan. Selain itu, perlu ada integrasi kebijakan energi dan lingkungan yang selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, serta peningkatan akuntabilitas dan efektivitas pengawasan kepatuhan lingkungan oleh PLTU batubara. Penguatan tata kelola lingkungan yang konsisten dan berkeadilan juga menjadi kunci untuk memastikan hak lingkungan masyarakat terlindungi. Dengan demikian, proses transisi energi dapat berjalan secara berkelanjutan dan adil, tidak hanya mengutamakan stabilitas energi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan hak lingkungan masyarakat terlindungi secara berkesinambungan.
| File size | 295.49 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
IBRAHIMYIBRAHIMY Selain itu, peningkatan kompetensi hakim dalam memahami prinsip arbitrase serta edukasi yang lebih luas kepada pelaku usaha dan adopsi praktik terbaikSelain itu, peningkatan kompetensi hakim dalam memahami prinsip arbitrase serta edukasi yang lebih luas kepada pelaku usaha dan adopsi praktik terbaik
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Kerugian yang terjadi pada BUMN bukanlah kerugian keuangan negara, melainkan kerugian perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, kerugian tersebut diaturKerugian yang terjadi pada BUMN bukanlah kerugian keuangan negara, melainkan kerugian perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, kerugian tersebut diatur
UMMUUMMU Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif-empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta data empirisMetode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif-empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta data empiris
MKRIMKRI Oleh karena itu, reformasi komprehensif diperlukan, meliputi penguatan kaderisasi partai, pembatasan maksimal koalisi, dan fasilitas yang lebih proporsionalOleh karena itu, reformasi komprehensif diperlukan, meliputi penguatan kaderisasi partai, pembatasan maksimal koalisi, dan fasilitas yang lebih proporsional
MKRIMKRI Oleh karena itu, regulasi pemilu perlu direvisi melalui judicial review atau amendemen guna memperkuat prinsip netralitas presiden dan mencegah penyalahgunaanOleh karena itu, regulasi pemilu perlu direvisi melalui judicial review atau amendemen guna memperkuat prinsip netralitas presiden dan mencegah penyalahgunaan
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Data diperoleh dari teks-teks klasik fiqh, regulasi pernikahan Indonesia dan Iran, serta literatur kontemporer. Analisis dilakukan dalam tiga tahap: (1)Data diperoleh dari teks-teks klasik fiqh, regulasi pernikahan Indonesia dan Iran, serta literatur kontemporer. Analisis dilakukan dalam tiga tahap: (1)
IJBLEIJBLE Penelitian ini menyoroti norma yang tidak lengkap dalam Undang‑Undang No. 37 Tahun 2004 yang tidak secara eksplisit mengatur permohonan terhadap penjamin.Penelitian ini menyoroti norma yang tidak lengkap dalam Undang‑Undang No. 37 Tahun 2004 yang tidak secara eksplisit mengatur permohonan terhadap penjamin.
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Omnibus Law Cipta Kerja merupakan usul inisiatif pemerintah dan kemunculannya menuai reaksi publik hingga polemik perdebatan. Organisasi keagamaan MuhammadiyahOmnibus Law Cipta Kerja merupakan usul inisiatif pemerintah dan kemunculannya menuai reaksi publik hingga polemik perdebatan. Organisasi keagamaan Muhammadiyah
Useful /
MKRIMKRI Perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 merupakan langkah signifikan dalam memperkuatPerubahan ambang batas pencalonan kepala daerah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 merupakan langkah signifikan dalam memperkuat
MKRIMKRI Berdasarkan simulasi penerapan sistem pemilu campuran pada Pemilu 2009, 2014, 2019, dan 2024, dihasilkan partai mayoritas minimal di parlemen. Untuk menerapkanBerdasarkan simulasi penerapan sistem pemilu campuran pada Pemilu 2009, 2014, 2019, dan 2024, dihasilkan partai mayoritas minimal di parlemen. Untuk menerapkan
MKRIMKRI Berdasarkan analisis ide proporsionalitas dan penelusuran frasa tuntutan yang adil dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 pasca amandemen, sulit untuk menyatakanBerdasarkan analisis ide proporsionalitas dan penelusuran frasa tuntutan yang adil dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 pasca amandemen, sulit untuk menyatakan
UNIDAUNIDA Selama tahun 2016 dan 2022 luas vegetasi mangrove terendah terdapat di Desa Sentebang yaitu 2. 768 ha dan 19.112 ha. Luas vegetasi mangrove tertinggi danSelama tahun 2016 dan 2022 luas vegetasi mangrove terendah terdapat di Desa Sentebang yaitu 2. 768 ha dan 19.112 ha. Luas vegetasi mangrove tertinggi dan