DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan kebutuhan energi dengan perlindungan lingkungan hidup. PLTU batubara masih menjadi sumber energi dominan, namun menimbulkan emisi tinggi dan risiko kesehatan masyarakat. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif untuk menganalisis efektivitas kerangka hukum nasional dalam mendukung pencapaian Net Zero Emissions (NZE) dan melindungi hak lingkungan. Hasil menunjukkan bahwa regulasi mendukung transisi energi, tetapi implementasinya terkendala oleh dominasi batubara, lemahnya pengawasan, dan minimnya partisipasi publik. Penguatan hukum, integrasi kebijakan, dan akuntabilitas menjadi kunci untuk memastikan transisi energi yang berkelanjutan dan adil.
Indonesia telah membentuk landasan hukum yang mendorong pencapaian target Net Zero Emission (NZE) tahun 2060 melalui berbagai regulasi di bidang energi dan lingkungan.Namun, keberpihakan kebijakan yang masih mempertahankan batubara sebagai komoditas strategis, disertai dukungan hilirisasi dan lemahnya pengawasan lingkungan, menunjukkan adanya kontradiksi dalam implementasi yang berpotensi menghambat upaya dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan.Pertentangan kebijakan ini secara langsung memengaruhi terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang layak dan sehat, karena operasional PLTU batubara masih menimbulkan pencemaran dan risiko kesehatan sementara penegakan hukum lingkungan belum optimal.Penguatan tata kelola lingkungan yang konsisten dan berkeadilan menjadi hal yang sangat krusial agar proses transisi energi menuju NZE tidak hanya mengutamakan stabilitas energi dan laju pertumbuhan ekonomi, melainkan juga memastikan hak lingkungan masyarakat terlindungi secara berkesinambungan.
Untuk mempercepat transisi energi menuju NZE, diperlukan reformasi regulasi yang mendorong percepatan investasi energi terbarukan. Selain itu, perlu ada integrasi kebijakan energi dan lingkungan yang selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, serta peningkatan akuntabilitas dan efektivitas pengawasan kepatuhan lingkungan oleh PLTU batubara. Penguatan tata kelola lingkungan yang konsisten dan berkeadilan juga menjadi kunci untuk memastikan hak lingkungan masyarakat terlindungi. Dengan demikian, proses transisi energi dapat berjalan secara berkelanjutan dan adil, tidak hanya mengutamakan stabilitas energi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan hak lingkungan masyarakat terlindungi secara berkesinambungan.
| File size | 295.49 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
UKIPUKIP Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas dan good corporate governance terhadap aktivitas penghindaran pajak. Populasi pada penelitianPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas dan good corporate governance terhadap aktivitas penghindaran pajak. Populasi pada penelitian
UPN VeteranUPN Veteran Pelaksanaan pengawasan pendaftaran sertifikasi tanah melalui PTSL di Desa Suko Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo menunjukkan sejumlah kendala signifikan.Pelaksanaan pengawasan pendaftaran sertifikasi tanah melalui PTSL di Desa Suko Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo menunjukkan sejumlah kendala signifikan.
UMAUMA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 2019Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 2019
UINSIUINSI Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa analisis dokumen berbasis literatur untuk mengkaji kontribusi fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK dalamPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa analisis dokumen berbasis literatur untuk mengkaji kontribusi fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK dalam
UINUIN Konsepnya kontroversial dan tidak disetujui secara universal oleh para sarjana. Mayoritas ulama Islam klasik telah menentangnya meskipun sebagian besarKonsepnya kontroversial dan tidak disetujui secara universal oleh para sarjana. Mayoritas ulama Islam klasik telah menentangnya meskipun sebagian besar
IUSIUS Ius constituendum dapat diwujudkan melalui revisi Pasal 1 angka 18, Pasal 6, dan Pasal 1 angka 13 UU Perdagangan Berjangka Komoditi guna mengakomodasiIus constituendum dapat diwujudkan melalui revisi Pasal 1 angka 18, Pasal 6, dan Pasal 1 angka 13 UU Perdagangan Berjangka Komoditi guna mengakomodasi
MKRIMKRI Pelaksanaan amanat putusan Mahkamah Konstitusi terhadap larangan rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil menteri belum dilaksanakan dengan baik dikarenakanPelaksanaan amanat putusan Mahkamah Konstitusi terhadap larangan rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil menteri belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan
UNSUNS Munculnya Gross Split bertujuan untuk memperbaiki sistem PSC dan meningkatkan efisiensi serta efektifitas pola bagi hasil produksi migas. Walaupun GrossMunculnya Gross Split bertujuan untuk memperbaiki sistem PSC dan meningkatkan efisiensi serta efektifitas pola bagi hasil produksi migas. Walaupun Gross
Useful /
INTERNATIONALPUBLISHERINTERNATIONALPUBLISHER Selain itu, transformasi manajemen diperlukan untuk menerjemahkan visi kepemimpinan menjadi praktik yang berkelanjutan. Kedua mekanisme ini secara sinergisSelain itu, transformasi manajemen diperlukan untuk menerjemahkan visi kepemimpinan menjadi praktik yang berkelanjutan. Kedua mekanisme ini secara sinergis
UNSUNS Hingga saat ini, hanya 67 dari sekian banyak potensi indikasi geografis di seluruh Indonesia yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,Hingga saat ini, hanya 67 dari sekian banyak potensi indikasi geografis di seluruh Indonesia yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,
UNSUNS Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu memerlukan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiriFriedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu memerlukan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri
UNSUNS Metode Penelitian dalam penelitian ini adalah juridis deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsepMetode Penelitian dalam penelitian ini adalah juridis deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep