DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks, terutama dalam pengaturan harta bersama dan status hukum para pihak. Perjanjian kawin berperan penting sebagai instrumen untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak serta kewajiban pasangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan pengaturan perjanjian kawin bagi pasangan berbeda kewarganegaraan antara Indonesia dan Belanda, serta mengkaji implikasinya terhadap pengakuan dan pelaksanaan perjanjian tersebut di kedua negara. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif, menggunakan bahan hukum primer seperti KUHPerdata Indonesia dan Burgerlijk Wetboek Belanda, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia masih menerapkan sistem harta bersama sebagai ketentuan default menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan Belanda sejak 2018 menganut sistem limited community of property yang memisahkan harta pribadi sebagai dasar hukum. Belanda juga memberikan kebebasan kepada pasangan lintas kewarganegaraan untuk memilih hukum yang berlaku melalui mekanisme choice of law sebagaimana diatur dalam Council Regulation (EU) No. 2016/1103, sementara Indonesia belum memiliki mekanisme serupa yang jelas. Perbedaan ini berimplikasi pada kepastian hukum, fleksibilitas pengaturan, serta perlindungan hak-hak pasangan dalam perkawinan campuran.
Perkawinan beda kewarganegaraan antara WNI dan WNA menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks, terutama terkait status harta, kepemilikan aset, hak dan kewajiban para pihak, serta kepastian hukum lintas negara.Indonesia menganut sistem harta bersama sebagai ketentuan default dan belum memiliki mekanisme choice of law, sedangkan Belanda sejak 2018 menerapkan limited community of property dan memberi kebebasan kepada pasangan untuk memilih hukum yang berlaku terhadap harta perkawinannya.Perbedaan ini berimplikasi pada pengakuan, pelaksanaan, dan perlindungan perjanjian kawin, di mana Belanda menawarkan fleksibilitas serta kepastian hukum yang lebih baik melalui notaris dan register khusus, sedangkan Indonesia masih menghadapi kendala administratif, minimnya pemahaman masyarakat, dan keterbatasan regulasi khusus terkait pengakuan perjanjian kawin lintas negara.Akibatnya, pasangan campuran perlu memahami kedua sistem hukum untuk mencegah.
Untuk memperkuat posisi hukum pasangan dalam perkawinan campuran, mengurangi sengketa lintas negara, dan menjadikan hukum Indonesia lebih adaptif terhadap dinamika global, pemerintah Indonesia perlu mereformasi pengaturan hukum perjanjian kawin, khususnya bagi pasangan berbeda kewarganegaraan. Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau penerbitan aturan pelaksana yang mengatur mekanisme pengakuan dan pelaksanaan perjanjian kawin yang dibuat di luar negeri dapat memberikan kepastian hukum. Selain itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, terutama pasangan campuran, perlu dilakukan agar perjanjian kawin dipahami sebagai bentuk perlindungan hak, kewajiban, dan kepemilikan harta bersama. Indonesia juga dapat mengadopsi praktik hukum Belanda yang mengedepankan asas freedom of contract dan sistem pencatatan terpusat (matrimonial property registry) untuk meningkatkan keterbukaan dan kepastian hukum. Kerja sama bilateral antara Indonesia dan Belanda dalam mengakui dokumen hukum keluarga lintas negara juga dapat dijajaki, seperti yang diterapkan melalui Council Regulation (EU) No. 2016/1103 di Uni Eropa.
- Analysis of Joint Property Division in Mixed Marriages: A Case Study of The Supreme Court Decision Number... doi.org/10.58812/eslhr.v3i01.354Analysis of Joint Property Division in Mixed Marriages A Case Study of The Supreme Court Decision Number doi 10 58812 eslhr v3i01 354
- Study of Supreme Court Decision Number 2580 K/Pdt/2016 on Divorce from Mixed Marriage between Indonesian... doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3272Study of Supreme Court Decision Number 2580 K Pdt 2016 on Divorce from Mixed Marriage between Indonesian doi 10 47134 ijlj v2i2 3272
- Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran di Indonesia | Jurnal Analisis Hukum. kedudukan harta... journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/4799Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran di Indonesia Jurnal Analisis Hukum kedudukan harta journal undiknas ac index php JAH article view 4799
| File size | 329.04 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
HARPRESSIDHARPRESSID Guru secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan dan mendapatkan manfaat dari umpan balik berbasis bukti yang berasal dari data kinerja siswa. UpayaGuru secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan dan mendapatkan manfaat dari umpan balik berbasis bukti yang berasal dari data kinerja siswa. Upaya
ISKIISKI The study reveals polarized discourse coalitions surrounding the Rempang Eco City policy, with one emphasizing economic development and the other prioritizingThe study reveals polarized discourse coalitions surrounding the Rempang Eco City policy, with one emphasizing economic development and the other prioritizing
UNEJUNEJ Pemerintah Indonesia telah memberlakukan kebijakan nol toleransi terhadap pembakaran lahan gambut. Kebijakan ini telah menyebabkan kerentanan hukum bagiPemerintah Indonesia telah memberlakukan kebijakan nol toleransi terhadap pembakaran lahan gambut. Kebijakan ini telah menyebabkan kerentanan hukum bagi
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 19/PUU-XX/2022 memiliki implikasi signifikan terhadap keadilan pajak dan kepatuhan pada badan usahaPutusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 19/PUU-XX/2022 memiliki implikasi signifikan terhadap keadilan pajak dan kepatuhan pada badan usaha
UINSIUINSI Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa analisis dokumen berbasis literatur untuk mengkaji kontribusi fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK dalamPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa analisis dokumen berbasis literatur untuk mengkaji kontribusi fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK dalam
ANNPUBLISHERANNPUBLISHER Hasil studi menunjukkan bahwa berbagai fitur yang tersedia di E-Court telah memenuhi prinsip mudah, cepat, dan biaya rendah. Kesimpulan. Penerapan. Namun,Hasil studi menunjukkan bahwa berbagai fitur yang tersedia di E-Court telah memenuhi prinsip mudah, cepat, dan biaya rendah. Kesimpulan. Penerapan. Namun,
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Hal ini karena penggunaan logo Pertamina sebagai merek hanya dapat dilakukan oleh pemilik merek atau pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis (lisensi).Hal ini karena penggunaan logo Pertamina sebagai merek hanya dapat dilakukan oleh pemilik merek atau pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis (lisensi).
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Kondisi ini sangat rentan terhadap penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak asing, penghancuran nilai-nilai budaya, dan eksploitasi. Penelitian ini jugaKondisi ini sangat rentan terhadap penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak asing, penghancuran nilai-nilai budaya, dan eksploitasi. Penelitian ini juga
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Pendekatan yuridis‑normatif adalah metodologi penelitian yang digunakan, dengan menganalisis ketentuan KUHP, KUHAP, Undang‑Undang Kesehatan, sertaPendekatan yuridis‑normatif adalah metodologi penelitian yang digunakan, dengan menganalisis ketentuan KUHP, KUHAP, Undang‑Undang Kesehatan, serta
IBSIBS Keragaman gender tidak mempengaruhi NPL dan NIM maupun ROA dan ROE secara signifikan. Faktor yang mempengaruhi ROE adalah NPL, BOPO dan outstanding loan,Keragaman gender tidak mempengaruhi NPL dan NIM maupun ROA dan ROE secara signifikan. Faktor yang mempengaruhi ROE adalah NPL, BOPO dan outstanding loan,
UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam pengambilalihan tanah untuk kepentingan umum di IKN masihPenelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam pengambilalihan tanah untuk kepentingan umum di IKN masih
UNEJUNEJ Analisis ini menjelaskan berbagai kerangka hukum internasional dan nasional yang dirancang untuk melindungi pekerja migran, dengan penekanan pada pentingnyaAnalisis ini menjelaskan berbagai kerangka hukum internasional dan nasional yang dirancang untuk melindungi pekerja migran, dengan penekanan pada pentingnya