DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks, terutama dalam pengaturan harta bersama dan status hukum para pihak. Perjanjian kawin berperan penting sebagai instrumen untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak serta kewajiban pasangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan pengaturan perjanjian kawin bagi pasangan berbeda kewarganegaraan antara Indonesia dan Belanda, serta mengkaji implikasinya terhadap pengakuan dan pelaksanaan perjanjian tersebut di kedua negara. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif, menggunakan bahan hukum primer seperti KUHPerdata Indonesia dan Burgerlijk Wetboek Belanda, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia masih menerapkan sistem harta bersama sebagai ketentuan default menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan Belanda sejak 2018 menganut sistem limited community of property yang memisahkan harta pribadi sebagai dasar hukum. Belanda juga memberikan kebebasan kepada pasangan lintas kewarganegaraan untuk memilih hukum yang berlaku melalui mekanisme choice of law sebagaimana diatur dalam Council Regulation (EU) No. 2016/1103, sementara Indonesia belum memiliki mekanisme serupa yang jelas. Perbedaan ini berimplikasi pada kepastian hukum, fleksibilitas pengaturan, serta perlindungan hak-hak pasangan dalam perkawinan campuran.
Perkawinan beda kewarganegaraan antara WNI dan WNA menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks, terutama terkait status harta, kepemilikan aset, hak dan kewajiban para pihak, serta kepastian hukum lintas negara.Indonesia menganut sistem harta bersama sebagai ketentuan default dan belum memiliki mekanisme choice of law, sedangkan Belanda sejak 2018 menerapkan limited community of property dan memberi kebebasan kepada pasangan untuk memilih hukum yang berlaku terhadap harta perkawinannya.Perbedaan ini berimplikasi pada pengakuan, pelaksanaan, dan perlindungan perjanjian kawin, di mana Belanda menawarkan fleksibilitas serta kepastian hukum yang lebih baik melalui notaris dan register khusus, sedangkan Indonesia masih menghadapi kendala administratif, minimnya pemahaman masyarakat, dan keterbatasan regulasi khusus terkait pengakuan perjanjian kawin lintas negara.Akibatnya, pasangan campuran perlu memahami kedua sistem hukum untuk mencegah.
Untuk memperkuat posisi hukum pasangan dalam perkawinan campuran, mengurangi sengketa lintas negara, dan menjadikan hukum Indonesia lebih adaptif terhadap dinamika global, pemerintah Indonesia perlu mereformasi pengaturan hukum perjanjian kawin, khususnya bagi pasangan berbeda kewarganegaraan. Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau penerbitan aturan pelaksana yang mengatur mekanisme pengakuan dan pelaksanaan perjanjian kawin yang dibuat di luar negeri dapat memberikan kepastian hukum. Selain itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, terutama pasangan campuran, perlu dilakukan agar perjanjian kawin dipahami sebagai bentuk perlindungan hak, kewajiban, dan kepemilikan harta bersama. Indonesia juga dapat mengadopsi praktik hukum Belanda yang mengedepankan asas freedom of contract dan sistem pencatatan terpusat (matrimonial property registry) untuk meningkatkan keterbukaan dan kepastian hukum. Kerja sama bilateral antara Indonesia dan Belanda dalam mengakui dokumen hukum keluarga lintas negara juga dapat dijajaki, seperti yang diterapkan melalui Council Regulation (EU) No. 2016/1103 di Uni Eropa.
- Analysis of Joint Property Division in Mixed Marriages: A Case Study of The Supreme Court Decision Number... doi.org/10.58812/eslhr.v3i01.354Analysis of Joint Property Division in Mixed Marriages A Case Study of The Supreme Court Decision Number doi 10 58812 eslhr v3i01 354
- Study of Supreme Court Decision Number 2580 K/Pdt/2016 on Divorce from Mixed Marriage between Indonesian... doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3272Study of Supreme Court Decision Number 2580 K Pdt 2016 on Divorce from Mixed Marriage between Indonesian doi 10 47134 ijlj v2i2 3272
- Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran di Indonesia | Jurnal Analisis Hukum. kedudukan harta... journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/4799Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran di Indonesia Jurnal Analisis Hukum kedudukan harta journal undiknas ac index php JAH article view 4799
| File size | 329.04 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
JURNALBKJURNALBK Penelitian ini berfokus pada pendidikan politik mengenai presidential threshold atau ambang batas suara yang harus dicapai oleh partai politik dalam pemilihanPenelitian ini berfokus pada pendidikan politik mengenai presidential threshold atau ambang batas suara yang harus dicapai oleh partai politik dalam pemilihan
IC MESIC MES Penelitian ini menemukan bahwa meskipun aksi-aksi terorisme telah menjatuhkan banyak korban, korban yang jatuh akibat GWOT jauh lebih besar. Tujuan ASPenelitian ini menemukan bahwa meskipun aksi-aksi terorisme telah menjatuhkan banyak korban, korban yang jatuh akibat GWOT jauh lebih besar. Tujuan AS
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Konstitusi berfungsi sebagai dasar hukum dan politik yang mengatur struktur pemerintahan, menetapkan batasan dan tanggung jawab pemerintah, melindungiKonstitusi berfungsi sebagai dasar hukum dan politik yang mengatur struktur pemerintahan, menetapkan batasan dan tanggung jawab pemerintah, melindungi
JOURNALTHAMRINJOURNALTHAMRIN Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter memegang peranan penting dalam membentuk karakter anak usia dini dan mempersiapkan mereka sebagaiPenelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter memegang peranan penting dalam membentuk karakter anak usia dini dan mempersiapkan mereka sebagai
IAINATAIAINATA Kedua, bagaimana menerapkan bela Negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan metode yang dipakai menggunakan pendekatan Content SemioticKedua, bagaimana menerapkan bela Negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan metode yang dipakai menggunakan pendekatan Content Semiotic
LSPRLSPR Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan paradigma konstruktivis. Hasil dari penelitian ini diambil dengan cara mewawancara semistruktur danPenelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan paradigma konstruktivis. Hasil dari penelitian ini diambil dengan cara mewawancara semistruktur dan
KPUKPU Relasi kekerabatan dan pengaruh tokoh adat menjadi faktor dominan dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Partai politik yang memanfaatkan jaringan sosialRelasi kekerabatan dan pengaruh tokoh adat menjadi faktor dominan dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Partai politik yang memanfaatkan jaringan sosial
UNISMAUNISMA Abstrak dalam dokumen membahas kekaburan hukum pada klausul tanpa hak dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Penelitian dilakukan secaraAbstrak dalam dokumen membahas kekaburan hukum pada klausul tanpa hak dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Penelitian dilakukan secara
Useful /
INTERNATIONALPUBLISHERINTERNATIONALPUBLISHER Penelitian ini berfokus pada regenerasi kepemimpinan dan transformasi manajemen sebagai pendekatan terpadu untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM)Penelitian ini berfokus pada regenerasi kepemimpinan dan transformasi manajemen sebagai pendekatan terpadu untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM)
INTERNATIONALPUBLISHERINTERNATIONALPUBLISHER Penelitian ini menggunakan desain asosiatif kausal kuantitatif untuk menganalisis hubungan parsial dan simultan antar variabel. Populasi penelitian terdiriPenelitian ini menggunakan desain asosiatif kausal kuantitatif untuk menganalisis hubungan parsial dan simultan antar variabel. Populasi penelitian terdiri
AMORFATIAMORFATI Menggunakan pendekatan studi kasus komparatif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan pendidik, siswa, dan pemimpin masyarakat; observasiMenggunakan pendekatan studi kasus komparatif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan pendidik, siswa, dan pemimpin masyarakat; observasi
AMORFATIAMORFATI Namun, proses ini menghadapi tantangan seperti ketidaksesuaian kebijakan, kurangnya pelatihan guru, dan ketegangan antara kriteria penilaian standar danNamun, proses ini menghadapi tantangan seperti ketidaksesuaian kebijakan, kurangnya pelatihan guru, dan ketegangan antara kriteria penilaian standar dan