BAWASLUBAWASLU
Awasia: Jurnal Pemilu dan DemokrasiAwasia: Jurnal Pemilu dan DemokrasiPada Pilkada serentak tahun 2020, tahapan yang paling berisiko dalam penyebaran COVID-19 adalah tahapan kampanye karena kegiatan kampanye yang cenderung menimbulkan kerumunan. Pada masa pandemi COVID-19, ruang gerak mesti dibatasi dan protokol kesehatan harus dipatuhi untuk mengurangi atau memutus mata rantai penyebaran virus. Tujuan penelitian ini adalah menjawab bagaimana dinamika pengaturan kampanye pada Pemilihan tahun 2020 di masa pandemi COVID-19. Masalah ini dijawab menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengandalkan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku, tulisan ilmiah, dan karya-karya ilmiah lainnya.
Dari pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan dinamika kerangka hukum dalam Pemilihan Tahun 2020 sebagai berikut.Terdapat peraturan yang tumpang tindih akibat dari penyesuaian pelaksanaan Pemilihan di masa pandemi COVID-19.Terdapat banyak peraturan yang dikeluarkan untuk penyesuaian pelaksanaan pemilihan di masa pandemi COVID-19 yang mengakibatkan sulitnya untuk memahami peraturan tersebut.Terdapat peraturan yang dikeluarkan beberapa saat sebelum masuknya tahapan tersebut.Solusi untuk mempermudah memahami peraturan adalah dengan menggabungkan perubahan dan revisi terkait menjadi satu.Meskipun banyak persoalan kerangka hukum dalam pelaksanaan pemilihan tahun 2020, namun itu semua dapat dimaklumi karena bencana nonalam pandemi COVID-19.Bagaimanapun, patut diberikan apresiasi kepada penyelenggara Pemilihan yang sukses menyelenggarakan Pemilihan tahun 2020.
Untuk penelitian lanjutan, dapat diusulkan beberapa arah studi. Pertama, bagaimana dampak dari dinamika pengaturan kampanye terhadap partisipasi pemilih dan kualitas demokrasi di daerah. Kedua, apakah ada perbedaan signifikan antara kampanye tatap muka dan kampanye daring dalam mempengaruhi pilihan pemilih. Ketiga, bagaimana peran lembaga pengawas dalam memastikan kepatuhan terhadap protokol kesehatan selama kampanye di masa pandemi COVID-19. Penelitian-penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika pemilihan kepala daerah di masa pandemi dan implikasinya terhadap demokrasi di Indonesia.
| File size | 413.61 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI Fenomena ini menimbulkan dilema konstitusional dan demokratis karena memicu krisis legitimasi substantif serta melemahkan kompetisi politik. PragmatismeFenomena ini menimbulkan dilema konstitusional dan demokratis karena memicu krisis legitimasi substantif serta melemahkan kompetisi politik. Pragmatisme
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Dengan menggunakan teori interaksionisme simbolik George Herbert Mead, temuan menunjukkan bahwa ulama membangun makna politik melalui simbol agama, naratifDengan menggunakan teori interaksionisme simbolik George Herbert Mead, temuan menunjukkan bahwa ulama membangun makna politik melalui simbol agama, naratif
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Secara keseluruhan, penanganan politik uang memiliki implikasi signifikan terhadap masa depan demokrasi di Indonesia, mempromosikan transparansi, akuntabilitas,Secara keseluruhan, penanganan politik uang memiliki implikasi signifikan terhadap masa depan demokrasi di Indonesia, mempromosikan transparansi, akuntabilitas,
UMMUMM Penelitian ini menggunakan metode campuran dan pendekatan statut, konseptual, kasus, dan normatif-teologis. Pengisian jabatan kepala daerah merepresentasikanPenelitian ini menggunakan metode campuran dan pendekatan statut, konseptual, kasus, dan normatif-teologis. Pengisian jabatan kepala daerah merepresentasikan
DAARULHUDADAARULHUDA Masyarakat Desa Tempur telah berupaya mengurangi risiko bencana tanah longsor melalui pengembangan pengetahuan kebencanaan, penyediaan sarana dan prasaranaMasyarakat Desa Tempur telah berupaya mengurangi risiko bencana tanah longsor melalui pengembangan pengetahuan kebencanaan, penyediaan sarana dan prasarana
DAARULHUDADAARULHUDA Upaya pengurangan resiko bencana masyarakat Desa Tempur yaitu pengembangan pengetahuan kebencanaan, pengadaan sarana prasarana tanggap darurat, pembuatanUpaya pengurangan resiko bencana masyarakat Desa Tempur yaitu pengembangan pengetahuan kebencanaan, pengadaan sarana prasarana tanggap darurat, pembuatan
AKRABJUARAAKRABJUARA Dalam wacana retorika politik, metafora diargumentasikan menjadi peranti persuasif efektif untuk menarik perhatian masyarakat dan para aktor politik. MetaforaDalam wacana retorika politik, metafora diargumentasikan menjadi peranti persuasif efektif untuk menarik perhatian masyarakat dan para aktor politik. Metafora
UADUAD Namun, implementasinya sering menghadapi kendala seperti kerugian, ketidakseimbangan prestasi, serta kurangnya transparansi dalam pembagian keuntungan.Namun, implementasinya sering menghadapi kendala seperti kerugian, ketidakseimbangan prestasi, serta kurangnya transparansi dalam pembagian keuntungan.
Useful /
ZAMRONEDUZAMRONEDU A total of 22 students experienced an increase in the medium category, 8 students in the low category, and 2 students in the high category. This studyA total of 22 students experienced an increase in the medium category, 8 students in the low category, and 2 students in the high category. This study
ZAMRONEDUZAMRONEDU Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan pustaka (library research) yang mengacu pada literatur akademik, hukum, dan dataPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan pustaka (library research) yang mengacu pada literatur akademik, hukum, dan data
IAINPTKIAINPTK Penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran hukum Muhammad Arsyad al-Banjari dalam Kitāb al-Nikāḥ menyajikan model integratif yang menyelaraskan normaPenelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran hukum Muhammad Arsyad al-Banjari dalam Kitāb al-Nikāḥ menyajikan model integratif yang menyelaraskan norma
BAWASLUBAWASLU Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan mengandalkan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku, tulisan ilmiahPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan mengandalkan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku, tulisan ilmiah