LANLAN

jurnal borneo administratorjurnal borneo administrator

Penelitian ini membahas sengketa dalam proses Pemilihan Umum 2024 yang melibatkan Partai Ummat, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI). Penelitian ini juga mengkaji dinamika konflik antara KPU dan Partai Ummat akibat Surat Keputusan KPU Nomor 528 Tahun 2022 serta ketidakkonsistenan data dan informasi. Kekurangan data keanggotaan Partai Ummat di dua provinsi menyebabkan ketidakpuasan partai tersebut, yang berujung pada sengketa kelayakan partai untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum 2024. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesalahpahaman selama pemilihan partai politik dan intensifikasi konflik karena tuduhan kecurangan. Hasil kualitatif dari studi ini menemukan bahwa penyebab utama konflik adalah disparitas data, komunikasi yang tidak efektif, serta kurangnya transparansi selama verifikasi faktual. Meskipun KPU menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan objektivitas sesuai prinsip hukum yang berlaku, kasus ini menyoroti pentingnya akurasi data dan komunikasi efektif dalam menjaga integritas serta kepercayaan publik terhadap proses pemilihan.

Konflik antara KPU dan Partai Ummat dalam proses Pemilihan Umum 2024 didorong oleh disparitas data, ketidakkonsistenan informasi, dan kurangnya transparansi selama verifikasi faktual.KPU telah mematuhi prinsip transparansi objektivitas dalam menangani sengketa, meskipun Partai Ummat tetap menganggap ada indikasi kecurangan.Hasil mediasi dan re-verifikasi akhirnya memungkinkan Partai Ummat untuk dinyatakan layak berpartisipasi, namun masalah komunikasi dan data tetap menjadi faktor sentral yang memengaruhi dinamika konflik.

Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi dampak pemilihan sengketa terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Sebagai arah riset, penting untuk membandingkan mekanisme penyelesaian sengketa di berbagai negara demokratis guna menemukan praktik terbaik dalam meningkatkan transparansi. Selain itu, studi sebaiknya menganalisis peran media sosial dalam mengamplifikasi konflik partai politik dengan instansi pemilu, terutama dalam konteks pembentukan opini publik secara digital.

  1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia | Jurnal Analisis Hukum. mekanisme penyelesaian... doi.org/10.38043/jah.v5i2.3763Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia Jurnal Analisis Hukum mekanisme penyelesaian doi 10 38043 jah v5i2 3763
  2. jurnal borneo administrator. conflict dynamics general election commission republic ummat party jurnal... jba.lan.go.id/article/view/1672jurnal borneo administrator conflict dynamics general election commission republic ummat party jurnal jba lan go article view 1672
  3. Vol. 3 No. 2 (2019): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum | HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum. vol hermeneutika... doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2Vol 3 No 2 2019 HERMENEUTIKA Jurnal Ilmu Hukum HERMENEUTIKA Jurnal Ilmu Hukum vol hermeneutika doi 10 33603 hermeneutika v3i2
  1. #akurasi data model#akurasi data model
  2. #akurasi data#akurasi data
Read online
File size1.23 MB
Pages14
Short Linkhttps://juris.id/p-3jl
Lookup LinksGoogle ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard
DMCAReport

Related /

ads-block-test