LANLAN
jurnal borneo administratorjurnal borneo administratorKami mengundang para penulis untuk mengirimkan artikel asli ke Jurnal Borneo Administrator. Artikel tersebut harus mencakup salah satu dari topik berikut: (1) Kebijakan Publik, (2) Manajemen Publik, (3) Inovasi Sektor Publik, (4) Desentralisasi, Otonomi Daerah dan Tata Kelola, (5) Politik Lokal dan Demokrasi, dan (6) Otonomi Pedesaan/Desa dan Tata Kelola. Panjang artikel harus antara 6000-7000 kata secara keseluruhan (termasuk referensi). Kami telah menyiapkan file template untuk membantu penulis dalam menulis artikel. Silakan baca Panduan Penulis dengan cermat di: https://jba.lan.go.id/authorGuideline.
Secara keseluruhan, artikel dalam edisi ini memberikan kontribusi yang berharga bagi kemajuan ilmu dan praktik administrasi publik.Karena edisi ini menutup siklus publikasi tahun 2025, kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua penulis, reviewer, dan anggota tim editorial atas dedikasi dan kontribusi ilmiah mereka.Melihat ke depan, kami menyambut hangat tahun 2026 dengan harapan dan optimisme yang baru.Semoga tahun mendatang membawa ide-ide segar, kolaborasi yang lebih kuat, dan penelitian inovatif yang lebih memperkuat tata kelola publik dan pelayanan publik.
Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk fokus pada studi perbandingan model tata kelola dalam mengatasi stunting di Indonesia, Malaysia, dan Meksiko. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana struktur tata kelola mempengaruhi efektivitas kebijakan dalam mencapai hasil kesehatan publik yang berkelanjutan. Selain itu, studi tentang implementasi desentralisasi fiskal asimetris dalam memperkuat keamanan non-tradisional di Papua dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang tantangan dan peluang dalam konteks tersebut. Terakhir, penelitian tentang dinamika konflik antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Partai Ummat dalam administrasi pemilihan umum 2024 dapat memberikan saran praktis tentang pentingnya akurasi data, transparansi, dan komunikasi efektif dalam menjaga integritas pemilihan umum dan kepercayaan publik.
| File size | 1.92 MB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
UM-SORONGUM-SORONG Partisipasi ojek pangkalan dalam politik menunjukkan adanya komodifikasi kelompok sosial sebagai komoditas politik, di mana kapitalisasi komunitas olehPartisipasi ojek pangkalan dalam politik menunjukkan adanya komodifikasi kelompok sosial sebagai komoditas politik, di mana kapitalisasi komunitas oleh
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara memberikan dampak positif dan negatif terhadap ekonomi, lingkungan, serta sosialPengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara memberikan dampak positif dan negatif terhadap ekonomi, lingkungan, serta sosial
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Berbanding lurus dengan hal tersebut, berbagai upaya pun dilakukan guna mencegah dan mempersempit ruang gerak para pelaku pencucian uang ini, terutamaBerbanding lurus dengan hal tersebut, berbagai upaya pun dilakukan guna mencegah dan mempersempit ruang gerak para pelaku pencucian uang ini, terutama
APPIHIAPPIHI Dalam kasus Pageant Miss Beauty Jatim 2022, MoU berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta pelanggarannya dapatDalam kasus Pageant Miss Beauty Jatim 2022, MoU berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta pelanggarannya dapat
MKRIMKRI Kondisi ini secara substansi merusak kualitas demokrasi lokal karena membatasi pilihan pemilih dan melemahkan kompetisi serta mekanisme checks and balances,Kondisi ini secara substansi merusak kualitas demokrasi lokal karena membatasi pilihan pemilih dan melemahkan kompetisi serta mekanisme checks and balances,
MKRIMKRI Perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 merupakan langkah signifikan dalam memperkuatPerubahan ambang batas pencalonan kepala daerah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 merupakan langkah signifikan dalam memperkuat
MKRIMKRI Sistem presidensial di Indonesia menghadapi tantangan dan hambatan karena berhadapan dengan sistem multipartai ekstrem. Penelitian terdahulu membuktikanSistem presidensial di Indonesia menghadapi tantangan dan hambatan karena berhadapan dengan sistem multipartai ekstrem. Penelitian terdahulu membuktikan
UNISRIUNISRI Hasil penelitian menunjukkan bahwa keragaman dan dinamika masalah sosial yang kompleks berarti bahwa standar etika administrasi publik dinaikkan untukHasil penelitian menunjukkan bahwa keragaman dan dinamika masalah sosial yang kompleks berarti bahwa standar etika administrasi publik dinaikkan untuk
Useful /
APPIHIAPPIHI Hambatan utama terletak pada konsumen yang sering kali mengetahui bahaya kosmetik ilegal, tetapi tetap membelinya. BBPOM Gorontalo melaksanakan perlindunganHambatan utama terletak pada konsumen yang sering kali mengetahui bahaya kosmetik ilegal, tetapi tetap membelinya. BBPOM Gorontalo melaksanakan perlindungan
APPIHIAPPIHI Hakim dalam mempertimbangkan perkara pailit harus memperhatikan keadilan bagi para pihak terutama dari sisi debitor. Kepailitan harus dijadikan sebagaiHakim dalam mempertimbangkan perkara pailit harus memperhatikan keadilan bagi para pihak terutama dari sisi debitor. Kepailitan harus dijadikan sebagai
IJAR IAIKAPDIJAR IAIKAPD Penelitian ini bertujuan menguji secara empiris pengaruh keamanan dan insentif keuangan terhadap kepercayaan pada saluran whistleblowing dan niat melaporkanPenelitian ini bertujuan menguji secara empiris pengaruh keamanan dan insentif keuangan terhadap kepercayaan pada saluran whistleblowing dan niat melaporkan
APPIHIAPPIHI Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan mekanisme hukum dan politik yang esensial dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Amandemen dipahamiPerubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan mekanisme hukum dan politik yang esensial dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Amandemen dipahami