Publisher

STIHALBANNASTIHALBANNA

Journal Jurisprudensi: Jurnal Ilmu HukumJurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum Abstract

Pemerkosaan merupakan tindak pidana (jarimah) yang diatur dalam KUHP dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Kedua sumber hukum materil ini berbeda dalam mendefinisikan dan menetapkan hukuman. Oleh karena itu, peneliti tertarik ingin melakukan suatu penelitian mengenai hukuman tindak pidana pemerkosaan terhadap mahram menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Pasal 285 KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, tindak pidana pemerkosaan terhadap mahram telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Pasal 285 KUHP juga mengatur perihal pemerkosaan. Dalam konteks pemberlakuan hukum pidana Islam di Aceh, maka berlaku asas Lex Specialis Derogat Legi Generali. Asas tersebut menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas lex specialis derogat legi generali hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan mengatur mengenai materi yang sama.

Conclusion

6/2014 mengatur pemerkosaan terhadap mahram di pasal 49 dengan sanksi cambuk 150‑200 kali, denda 1.000 gram emas, atau penjara 150‑200 bulan.KUHP mengatur pemerkosaan umum pada pasal 285 dengan pidana penjara maksimal 12 tahun.Kedua peraturan tersebut memberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatan masing‑masing sebagaimana diatur dalam perundang‑undangan.

Future Research

Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris bagaimana penerapan sanksi Qanun Aceh dalam proses peradilan nyata, serta membandingkan hasil hukumnya dengan penerapan Pasal 285 KUHP untuk menilai efektivitas keduanya. Selain itu, diperlukan analisis komparatif mengenai mekanisme perlindungan korban antara Qanun Aceh dan regulasi nasional, khususnya dalam hal prosedur pengumpulan bukti dan pelaporan, guna mengidentifikasi hambatan yang dihadapi korban. Terakhir, studi psikososial yang mengevaluasi dampak trauma pada korban pemerkosaan incest serta efektivitas program rehabilitasi yang ada dapat memberikan insight penting untuk pengembangan kebijakan yang lebih manusiawi dan berbasis bukti.

References

1. Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelanggar Syariat Islam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam |... jurnal.mahadalymudi.ac.id/index.php/Al-Nadhair/article/view/42Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelanggar Syariat Islam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam jurnal mahadalymudi ac index php Al Nadhair article view 42

Metadata

File size	379.29 KB
Pages	14
DMCA	Report