PENCERAHPENCERAH

Journal of Social and Policy IssuesJournal of Social and Policy Issues

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penguatan keterlibatan publik dalam memantau pengembangan zona integritas sebagai upaya meningkatkan tata kelola lokal. Pendekatan kualitatif diterapkan melalui wawancara mendalam dan analisis dokumentasi, dengan penelitian dilakukan di Kota Solok dan Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Temuan menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam pemantauan zona integritas masih terbatas dan sebagian besar bergantung pada mekanisme informal. Pemuka tradisional berperan penting dalam menyebarkan informasi dan mendorong kepatuhan terhadap kebijakan integritas, meskipun keterlibatan mereka belum didukung secara memadai oleh kerangka hukum yang kuat. Penguatan peran mereka melalui regulasi formal dapat meningkatkan efektivitas partisipasi publik. Lebih lanjut, keterlibatan komunitas yang lebih luas berpotensi mengurangi korupsi, meningkatkan transparansi, dan memperkuat akuntabilitas dalam tata kelola lokal. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menyajikan wawasan empiris tentang pemanfaatan struktur sosial lokal untuk mendukung pengawasan publik serta menawarkan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan guna meningkatkan tata kelola melalui sinergi antara aktor formal dan informal.

Kedua pemerintah kota, Solok dan Padang Panjang, telah menyediakan saluran formal dan informal bagi publik untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan aspirasi, namun efektivitas keterlibatan publik masih terbatas akibat rendahnya jangkauan dan dominasi mekanisme informal.Penguatan peran pemuka tradisional melalui pemberian legitimasi formal oleh pemerintah dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan partisipasi publik dan memastikan pengawasan zona integritas menjadi lebih inklusif.Temuan ini menambah literatur tentang keterlibatan publik dan tata kelola lokal dengan menekankan pentingnya aktor budaya lokal, serta menyarankan pemberian wewenang resmi kepada pemuka tradisional untuk memperbaiki penyebaran informasi dan pengawasan.

Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi sejauh mana pelatihan literasi digital bagi warga meningkatkan pemanfaatan saluran formal seperti Lapor Wali dan Rumah Aspirasi dalam memantau Zona Integritas. Penelitian ini dapat menggunakan desain eksperimen terkontrol dengan kelompok intervensi yang menerima pelatihan dan kelompok kontrol tanpa pelatihan, serta mengukur perubahan frekuensi dan kualitas laporan warga. Selanjutnya, studi komparatif dapat meneliti dampak regulasi formal yang mengakui dan memberi wewenang resmi kepada pemuka tradisional terhadap intensitas partisipasi publik di berbagai kota di Indonesia. Metode kualitatif dengan wawancara mendalam dan analisis kebijakan dapat mengidentifikasi mekanisme bagaimana legitimasi hukum mempengaruhi peran pemuka tradisional dalam penyebaran informasi. Selain itu, penelitian lintas provinsi dapat membandingkan model keterlibatan publik yang diterapkan di Sumatera Barat dengan provinsi lain untuk menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan dan peluang skalabilitas. Dengan menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, ketiga arah penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang lebih komprehensif untuk memperkuat kebijakan anti‑korupsi berbasis masyarakat.

  1. Making local democracy work: Municipal officials' views about public engagement - Barnes - 2011... doi.org/10.1002/ncr.20063Making local democracy work Municipal officials views about public engagement Barnes 2011 doi 10 1002 ncr 20063
  1. #partisipasi publik#partisipasi publik
  2. #budaya lokal#budaya lokal
Read online
File size246.09 KB
Pages7
Short Linkhttps://juris.id/p-30Q
Lookup LinksGoogle ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard
DMCAReport

Related /

ads-block-test