UNHASUNHAS
Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law ReviewIndonesia perlu mempertimbangkan implementasi mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA) untuk mengatasi korupsi di sistem peradilan pidana. DPA dapat membantu mengembalikan aset negara dari pelaku korupsi dan membuat proses peradilan lebih efektif, efisien, dan kurang memakan waktu.
Implementasi DPA di Indonesia perlu mempertimbangkan beberapa isu, termasuk subjek DPA, persetujuan yudisial, jenis tindak pidana yang dapat direspons dengan DPA, dan lembaga yang dapat menggunakan DPA.DPA dapat menawarkan solusi berharga untuk mengatasi masalah korupsi di sistem peradilan pidana Indonesia.
Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengembangkan model DPA yang sesuai dengan konteks hukum dan sistem peradilan pidana di Indonesia. Selain itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut tentang pengalaman negara lain, seperti Amerika Serikat dan Inggris, dalam implementasi DPA. Penelitian juga perlu mempertimbangkan bagaimana DPA dapat digunakan untuk mengatasi korupsi di sektor swasta dan bagaimana DPA dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia.
| File size | 342.75 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
UNHASUNHAS Limbah plastik polietilen memiliki nilai kalor lebih tinggi dibanding batubara sehingga cocok sebagai bahan bakar alternatif. Pembakaran limbah plastikLimbah plastik polietilen memiliki nilai kalor lebih tinggi dibanding batubara sehingga cocok sebagai bahan bakar alternatif. Pembakaran limbah plastik
UNHASUNHAS Maroko, dengan kerangka hukum kafalah yang jelas dan kerjasama internasional, dapat menjadi model bagi Malaysia untuk memperkenalkan ketentuan statutori,Maroko, dengan kerangka hukum kafalah yang jelas dan kerjasama internasional, dapat menjadi model bagi Malaysia untuk memperkenalkan ketentuan statutori,
UNHASUNHAS Data dikumpulkan melalui tes berpikir kritis yang valid dan reliabel, lalu dianalisis dengan uji-t. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan kemampuanData dikumpulkan melalui tes berpikir kritis yang valid dan reliabel, lalu dianalisis dengan uji-t. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan kemampuan
UNHASUNHAS 11/2020) menawarkan harapan baru dengan mekanisme non-litigasi berupa restrukturisasi kawasan hutan dan sanksi administratif. Dengan demikian, terdapat11/2020) menawarkan harapan baru dengan mekanisme non-litigasi berupa restrukturisasi kawasan hutan dan sanksi administratif. Dengan demikian, terdapat
Useful /
RCSDEVELOPMENTRCSDEVELOPMENT Penguatan pengelolaan SDM diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintahan diPenguatan pengelolaan SDM diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintahan di
UPIUPI Teknik microtremor tidak dapat diandalkan di dekat permukaan karena kurangnya data frekuensi tinggi, sehingga resolusinya buruk terutama di kedalaman dangkal.Teknik microtremor tidak dapat diandalkan di dekat permukaan karena kurangnya data frekuensi tinggi, sehingga resolusinya buruk terutama di kedalaman dangkal.
IAINPTKIAINPTK Hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara diterapkan secara simultan tanpa bertentangan secara substantif. satu menurut adat dan satu lagi menurut prosedurHukum Islam, hukum adat, dan hukum negara diterapkan secara simultan tanpa bertentangan secara substantif. satu menurut adat dan satu lagi menurut prosedur
UNHASUNHAS Kelemahan tersebut muncul dari kombinasi konflik ideologis, ancaman yang dianggap terhadap keamanan nasional, dan klaim keunggulan kompetitif yang tidakKelemahan tersebut muncul dari kombinasi konflik ideologis, ancaman yang dianggap terhadap keamanan nasional, dan klaim keunggulan kompetitif yang tidak