UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumMakalah ini mengkaji hak penghapusan digital atas pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah daerah serta sanksi yang dikenakan, dan kaitannya dengan pelayanan publik. Penelitian ini mengangkat pertanyaan apakah ketentuan perundang-undangan di Qatar dan Yordania cukup memadai untuk menjaga dan mempertahankan hak tersebut. Penelitian menelaah seluruh ketentuan hukum terkait hak penghapusan digital pelanggaran kedisiplinan dan menggunakan pendekatan analitis komparatif antara legislasi Yordania dan Qatar. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara hak penghapusan digital dengan ketentuan masa kedaluwarsa pelanggaran kedisiplinan serta penghapusan sanksi karena kesamaan efek hukumnya. Studi ini merekomendasikan agar amandemen terbaru Peraturan Dinas Sipil No. 34 Tahun 2024 dibatalkan dan ketentuan tentang masa kedaluwarsa pelanggaran beserta penghapusan sanksi dimasukkan kembali ke Peraturan Manajemen Sumber Daya Manusia No. 33 Tahun 2024.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara hak penghapusan digital dan ketentuan masa kedaluwarsa pelanggaran kedisiplinan serta penghapusan sanksi di layanan publik, karena kedua konsep tersebut memiliki tujuan serupa yaitu menghapus catatan pelanggaran setelah jangka waktu tertentu.Hak penghapusan digital ini tidak hanya berlaku pada data daring, tetapi juga pada arsip elektronik dan sistem email resmi lembaga pemerintahan.Penelitian merekomendasikan amandemen regulasi di Jordan dan Qatar dengan menegaskan tanggal awal masa kedaluwarsa dan memasukkan kembali ketentuan masa kedaluwarsa serta penghapusan sanksi ke dalam peraturan SDM baru.
Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi seberapa jauh lembaga pemerintahan di Jordan dan Qatar sudah menerapkan mekanisme penghapusan digital data pelanggaran kedisiplinan, misalnya melalui studi empiris wawancara mendalam atau survei terstruktur terhadap pegawai dan pejabat yang bertanggung jawab atas arsip elektronik, agar dapat diidentifikasi kendala administratif maupun teknis yang masih dihadapi. Selain itu, sebuah studi komparatif lintas negara perlu dirancang dengan mengkaji perbandingan regulasi serta praktik konkret penghapusan digital di berbagai yurisdiksi—seperti kawasan Eropa, Asia Tenggara, maupun Amerika Latin—untuk menemukan model regulasi yang paling efektif, efisien, dan responsif terhadap tantangan era digital. Di sisi lain, riset kualitatif berbasis studi kasus dan focus group discussion juga penting untuk mengungkap dampak psikologis, sosial, dan reputasional bagi pegawai yang berhasil melakukan penghapusan catatan digitalnya, sehingga dapat diidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat keberhasilan serta persepsi publik terhadap proses tersebut. Dengan menggabungkan ketiga pendekatan penelitian ini, harapannya akan muncul pemahaman komprehensif mengenai aspek hukum, teknis, dan sosiokultural, yang nantinya dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan dan pedoman implementasi penghapusan digital yang lebih efektif di tingkat nasional.
- Remember Me: Memory and Forgetting in the Digital Age | Journal of Ethics and Emerging Technologies.... jeet.ieet.org/index.php/home/article/view/104Remember Me Memory and Forgetting in the Digital Age Journal of Ethics and Emerging Technologies jeet ieet index php home article view 104
- Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches | Audito Comparative Law Journal... doi.org/10.22219/ACLJ.V4I1.24855Normative Legal Research in Indonesia Its Originis and Approaches Audito Comparative Law Journal doi 10 22219 ACLJ V4I1 24855
- الإطار الدستوري للحق في النسيان. lalexu view scinito endnote mendeley bibtex... doi.org/10.21608/lalexu.2018.192979Eu EOO EEC AO EIOI lalexu view scinito endnote mendeley bibtex doi 10 21608 lalexu 2018 192979
| File size | 349.14 KB |
| Pages | 24 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
UMMUMM Metode etnografi, wawancara mendalam dengan tokoh adat, studi kasus, kajian dokumen sejarah, dan peraturan adat digunakan untuk menganalisis integrasiMetode etnografi, wawancara mendalam dengan tokoh adat, studi kasus, kajian dokumen sejarah, dan peraturan adat digunakan untuk menganalisis integrasi
UMMUMM Namun, tantangan utama terletak pada inklusi dan literasi keuangan. Rekomendasi meliputi penguatan program literasi, akses digital, insentif transisi,Namun, tantangan utama terletak pada inklusi dan literasi keuangan. Rekomendasi meliputi penguatan program literasi, akses digital, insentif transisi,
UMMUMM Pengajuan permohonan kepailitan perusahaan efek berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran UtangPengajuan permohonan kepailitan perusahaan efek berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
UMMUMM Temuan menunjukkan pola konsisten di mana intensitas penegakan kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik kian meningkat mendekati hari pemilu, menandakanTemuan menunjukkan pola konsisten di mana intensitas penegakan kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik kian meningkat mendekati hari pemilu, menandakan
Useful /
UMMUMM 18 Tahun 2020. Kementerian Agama, sebagai kementerian teknis yang bertanggung jawab atas kehidupan beragama, telah menerbitkan beberapa dokumen terkait18 Tahun 2020. Kementerian Agama, sebagai kementerian teknis yang bertanggung jawab atas kehidupan beragama, telah menerbitkan beberapa dokumen terkait
UMMUMM Untuk menegakkan prinsip checks and balances, Presiden, setelah usulan dari KPU, dapat menyarankan penundaan pemilihan umum dalam hal keadaan darurat yangUntuk menegakkan prinsip checks and balances, Presiden, setelah usulan dari KPU, dapat menyarankan penundaan pemilihan umum dalam hal keadaan darurat yang
UMMUMM Tantangan ini menunjukkan perlunya pemeriksaan menyeluruh tentang bagaimana distribusi otoritas regulasi antara pemerintah pusat dan daerah memengaruhiTantangan ini menunjukkan perlunya pemeriksaan menyeluruh tentang bagaimana distribusi otoritas regulasi antara pemerintah pusat dan daerah memengaruhi
UMMUMM Peraturan ini mewajibkan pelaksanaan upaya rehabilitasi bagi pengguna narkotika, terutama yang dikategorikan sebagai korban, serta menyediakan pedomanPeraturan ini mewajibkan pelaksanaan upaya rehabilitasi bagi pengguna narkotika, terutama yang dikategorikan sebagai korban, serta menyediakan pedoman