Publisher

LEMHANNASLEMHANNAS

Journal Jurnal Lemhannas RIJurnal Lemhannas RI Abstract

Artikel ini bertujuan menganalisis upaya resolusi konflik Papua untuk mencapai pembangunan nasional yang adil, dengan fokus pada peran kebijakan Otonomi Khusus (OTSUS), keterlibatan pemimpin lokal, dan strategi keamanan berbasis masyarakat. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui tinjauan literatur komprehensif, mengadopsi kerangka teoritis Ketahanan Sosial dan Pembangunan Berkelanjutan, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas sosial di Papua. Data diambil dari studi sebelumnya, analisis dokumen kebijakan, dan teori-teori relevan untuk mengeksplorasi tantangan birokratis, akses tidak merata terhadap layanan publik, dan peran penting pemimpin adat dan agama dalam memperkuat kohesi sosial. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan OTSUS belum berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua, terutama di daerah terpencil. Faktor birokrasi, penegakan hukum yang lemah, dan peraturan yang tumpang tindih menghambat integrasi sosial dan meningkatkan ketergantungan masyarakat pada bantuan luar. Integrasi pemimpin adat dan agama dalam perencanaan dan pengawasan proyek pembangunan terbukti meningkatkan penerimaan masyarakat, mengurangi konflik, dan memperkuat ketahanan lokal. Selain itu, strategi keamanan berbasis intelijen masyarakat dan penggunaan efektif media sosial penting untuk melawan propaganda separatis. Studi ini menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif yang berakar pada budaya untuk membangun ketahanan sosial dan ekonomi di Papua, menawarkan perspektif baru tentang strategi pembangunan berkelanjutan yang relevan untuk daerah dengan dinamika konflik serupa.

Conclusion

Resolusi konflik Papua memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat lokal, termasuk pemimpin adat dan agama, untuk memperkuat kesadaran nasional dan mempromosikan ketahanan diri dalam memenuhi kebutuhan dasar.Studi ini mengidentifikasi bahwa kebijakan Otonomi Khusus (OTSUS) belum mengoptimalkan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta memperkuat ketahanan masyarakat di Papua.Keterlibatan langsung pemimpin lokal dalam proses pembangunan dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program pemerintah dan menumbuhkan ketahanan yang berkelanjutan.Akibatnya, ketahanan yang dibangun atas dasar kesejahteraan dan rasa keadilan akan membantu melawan Kelompok Separatis Bersenjata (KSB), mengganggu jaringan logistik mereka, dan mengatasi tantangan geografis dan personel yang dihadapi pasukan keamanan di lapangan.Untuk kesuksesan program pembangunan jangka panjang dan stabilitas di Papua, disarankan agar pemerintah mengadopsi pendekatan berbasis masyarakat yang relevan secara budaya dengan melibatkan pemimpin adat, tokoh agama, dan pemuda dalam perencanaan proyek dan pengawasan.Penguatan diplomasi internasional juga penting untuk mengurangi dukungan asing bagi Gerakan Papua Merdeka (OPM), melalui pendekatan diplomatik ofensif dan konsisten di berbagai forum internasional.Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas intelijen dengan data akurat dan personel terampil, serta meningkatkan koordinasi antara TNI dan Polri untuk menekan aktivitas KSB secara efektif.Strategi diplomatik yang kuat akan membantu menjaga integritas Papua sebagai bagian dari Republik Indonesia, memastikan semua elemen pembangunan dan keamanan berjalan secara harmonis dan berkelanjutan.

Future Research

Untuk mengatasi tantangan pembangunan di Papua, penelitian lanjutan dapat mengusulkan strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Studi ini menekankan pentingnya melibatkan pemimpin lokal dalam perencanaan dan pengawasan proyek pembangunan. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi cara-cara konkret untuk mengintegrasikan pemimpin adat dan agama dalam proses pembangunan, serta bagaimana peran mereka dapat memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi di Papua. Selain itu, penelitian dapat mengusulkan strategi komunikasi yang efektif untuk melawan propaganda separatis, dengan memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat. Penelitian lanjutan juga dapat fokus pada pengembangan kapasitas intelijen dan koordinasi antara TNI dan Polri untuk meningkatkan keamanan di Papua. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan saran praktis untuk memperkuat diplomasi internasional dan strategi keamanan yang efektif, serta mendorong pembangunan yang adil dan berkelanjutan di Papua.

References

1. Resolution of the Long Conflict in Papua for Equitable National Development | Jurnal Lemhannas RI. resolution... jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/566Resolution of the Long Conflict in Papua for Equitable National Development Jurnal Lemhannas RI resolution jurnal lemhannas go index php jkl article view 566
2. OPTIMALISASI OTONOMI KHUSUS PAPUA DALAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT GUNA MEREDAM KONFLIK DAN... doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.289OPTIMALISASI OTONOMI KHUSUS PAPUA DALAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT GUNA MEREDAM KONFLIK DAN doi 10 25041 fiatjustisia v8no1 289
3. Analisis Penyelesaian Konflik Hak Ulayat pada Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Jayapura Papua. | Jurnal... jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/view/330Analisis Penyelesaian Konflik Hak Ulayat pada Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Jayapura Papua Jurnal jurnal syntaxtransformation index php jst article view 330

Subjects

1. #kepercayaan masyarakat#kepercayaan masyarakat
2. #digital transformation#digital transformation

Metadata

File size	231.38 KB
Pages	8
Short Link	https://juris.id/p-2y7
Lookup Links	Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard
DMCA	Report