UNTAGUNTAG
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)Studi ini ingin melihat bagaimana Vinolia Wakijo atau Mami Vin dan LSM Kebaya berperan sebagai aktor non electoral dalam Politik Intermediary yang mampu menjadi representasi akan hak-hak para waria sebagai warga Negara dari Negara dan juga masyarakat lainnya. Studi ini menggunakan pendekatan politik subaltern, politik representasi, dan juga teori kekuasaan Pierre Bourdieu. Dengan metode penelitian kualitatif berbasis pendekatan etnografi. Waria sebagai subaltern dalam menegaskan dan mempertahankan identitas tidak terlepas dari kemampuan mereka untuk memperoleh, memperluas dan mempertahankan identitas tersebut sebagai bukti nyata dalam representasi sosial. Sehingga mereka dapat diakui dan melepaskan “baju minoritasnya. Diskriminasi tersebut sangat berhubungan erat dengan prasangka masyarakat terhadap kaum waria. Prasangka masyarakat terhadap kaum waria sendiri berasal dari perilaku negatif dari kaum waria. Komunitas waria sebagai bagian dari kelompok marginal mengalami berbagai tekanan dari penekanan. Pengakuan akan keberadaan waria sebagai gender ketiga (diluar laki-laki dan perempuan) ternyata hanya didapatkan oleh waria tertentu, terutama waria yang memiliki prestasi dan juga para elite dari waria tersebut. Semisal contoh apa yang ada dalam LSM Kebaya, pengakuan atas waria sebagai gender ketiga hanya didapatkan oleh Mami Vin. Mami Vin tidak lagi pernah mendapatkan diskriminasi dari masyarakat. Kini Mami Vin lebih dipandang sebagai sosok seorang IBU‟ ketimbang waria, mami Vin dapat dengan mudah berinteraksi dengan masyarakat dan Negara tanpa ada rasa takut. Karena dia yakin telah diterima dalam masyarakat. Hal tersebut mami Vin dapatkan bukan hanya karena prestasi dan konsistensinya sebagai representasi dari waria dalam penanggulangan dan penyebaran Virus HIV/AIDS dikalangan waria saja, melainkan justru datang dari dirinya yang mampu menampilkan sisi yang berbeda dari waria pada umumnya.
Diskriminasi terhadap waria masih terjadi secara luas, terutama dari pemerintah, baik secara langsung maupun melalui kebijakan yang membatasi akses mereka terhadap ruang publik.Pengakuan terhadap waria sebagai gender ketiga tidak diberikan secara merata, melainkan hanya diperoleh oleh waria yang memiliki prestasi, kemampuan berinteraksi sosial, dan penampilan yang sesuai dengan norma masyarakat.Mami Vin berhasil mendapatkan pengakuan karena kemampuannya membangun modal sosial, budaya, dan simbolik yang mengubah persepsi masyarakat terhadap dirinya sebagai sosok yang layak dihormati.
Pertama, perlu penelitian tentang bagaimana waria yang bukan dari kalangan elite membangun ruang representasi di tengah dominasi aktor seperti Mami Vin, untuk memahami apakah strategi mereka berbeda atau tertekan oleh representasi elit. Kedua, penting untuk mengkaji bagaimana media lokal dan digital digunakan oleh waria biasa dalam membentuk identitas kolektif dan menyebarluaskan narasi alternatif yang tidak bergantung pada figur intermediary. Ketiga, perlu studi tentang dampak kebijakan lokal di Yogyakarta terhadap partisipasi waria dalam layanan publik, khususnya dalam pendidikan dan kesehatan, untuk mengevaluasi sejauh mana pengakuan simbolis terhadap Mami Vin berubah menjadi hak substantif bagi seluruh komunitas waria. Penelitian-penelitian ini dapat mengungkap ketimpangan internal dalam representasi dan membuka ruang bagi suara subaltern yang selama ini terwakili secara tidak seimbang. Dengan memahami dinamika kekuasaan di tingkat mikro, kita bisa mengevaluasi efektivitas politik representasi yang dijalankan LSM dan aktor kunci. Selain itu, penting meneliti strategi adaptasi waria dalam lingkungan kerja informal yang tidak bergantung pada legitimasi negara. Temuan dari kajian ini bisa menjadi dasar bagi kebijakan inklusif yang tidak hanya mengandalkan figur karismatik. Penelitian juga harus mengeksplorasi bagaimana generasi muda waria membangun identitas di luar narasi dominan yang dibentuk oleh aktor senior. Dengan begitu, akan terbentuk pemahaman yang lebih utuh tentang agensi kolektif yang tidak terpusat pada satu tokoh.
| File size | 648.87 KB |
| Pages | 33 |
| Short Link | https://juris.id/p-2sk |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
UNESUNES Beberapa di antara mereka adalah korban yang perlu mendapatkan rehabilitasi, bukan sekadar penghukuman. Kepolisian mengadopsi strategi yang lebih progresifBeberapa di antara mereka adalah korban yang perlu mendapatkan rehabilitasi, bukan sekadar penghukuman. Kepolisian mengadopsi strategi yang lebih progresif
UIN Ar-RaniryUIN Ar-Raniry Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan intertekstual dan hadis ahkam. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literaturPenelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan intertekstual dan hadis ahkam. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur
HARAPANHARAPAN Dalam era pertumbuhan industri pariwisata yang pesat, meningkatnya jumlah wisatawan yang mengunjungi destinasi pariwisata telah memberikan dampak signifikanDalam era pertumbuhan industri pariwisata yang pesat, meningkatnya jumlah wisatawan yang mengunjungi destinasi pariwisata telah memberikan dampak signifikan
PENERBITPENERBIT (2) Ornamen Bangunan Pelinggih di Pura Dalem Taak merupakan integrasi Tri Murti di Pura Dalem Taak, bahkan direalisasikan dengan bentuk pelinggih, baik(2) Ornamen Bangunan Pelinggih di Pura Dalem Taak merupakan integrasi Tri Murti di Pura Dalem Taak, bahkan direalisasikan dengan bentuk pelinggih, baik
MKRIMKRI Pelibatan aktif Mahkamah Agung dalam fungsi peradilan konstitusional diyakini akan memperkuat penerapan supremasi konstitusi dan menjaga kualitas produkPelibatan aktif Mahkamah Agung dalam fungsi peradilan konstitusional diyakini akan memperkuat penerapan supremasi konstitusi dan menjaga kualitas produk
UPN VeteranUPN Veteran Penelitian ini dilakukan menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam danPenelitian ini dilakukan menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam dan
IUSIUS Kunci dari perlindungan hak masyarakat adat secara filosofis terdapat dalam pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Pemecahan permasalahan yang terjadi dalamKunci dari perlindungan hak masyarakat adat secara filosofis terdapat dalam pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Pemecahan permasalahan yang terjadi dalam
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Ditegaskan bahwa Wali Nanggroe tidak memiliki wewenang politik; Pasal 96 dan 97 UU No. 11/2006 menyatakan tugasnya sebagai perekat masyarakat Aceh melaluiDitegaskan bahwa Wali Nanggroe tidak memiliki wewenang politik; Pasal 96 dan 97 UU No. 11/2006 menyatakan tugasnya sebagai perekat masyarakat Aceh melalui
Useful /
UNDIKSHAUNDIKSHA Temuan utama menunjukkan adanya korelasi signifikan antara aktivitas media sosial dengan keputusan membeli produk. Penelitian ini menyimpulkan perlunyaTemuan utama menunjukkan adanya korelasi signifikan antara aktivitas media sosial dengan keputusan membeli produk. Penelitian ini menyimpulkan perlunya
UNDIKSHAUNDIKSHA Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi kewirausahaan digital guru yang berasal dari peran lingkungan institusiTujuan penelitian adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi kewirausahaan digital guru yang berasal dari peran lingkungan institusi
ADAIKEPRIADAIKEPRI Kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik. Dari setiap proses yang dilalui dalam pengabdian masyarakat ini menjadi pembelajaran penting danKegiatan pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik. Dari setiap proses yang dilalui dalam pengabdian masyarakat ini menjadi pembelajaran penting dan
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Kedudukan Dinas Sosial dan Kecamatan secara struktural merupakan perangkat daerah, namun terdapat perbedaan pangkat jabatan antara Kepala Dinas SosialKedudukan Dinas Sosial dan Kecamatan secara struktural merupakan perangkat daerah, namun terdapat perbedaan pangkat jabatan antara Kepala Dinas Sosial