Publisher

STIKESHBSTIKESHB

Journal JURKESSIAJURKESSIA Abstract

Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat pertama, tingkat kedua (rumah sakit umum kabupaten/kota) yang hanya dapat diakses melalui rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama, serta tingkat ketiga (rumah sakit umum provinsi/pusat) yang hanya dapat diakses melalui rujukan dari tingkat pertama atau kedua, kecuali dalam keadaan darurat atau masalah khusus dalam peraturan BPJS Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis . Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dilaksanakan di wilayah kerja UPT Puskesmas Martapura Barat, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam terhadap dua dokter umum, kepala puskesmas, pengelola obat, perawat, bidan, dan pengelola JKN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan rujukan di UPT Puskesmas Martapura Barat berpedoman pada Surat Keputusan berdasarkan nota kesepahaman (MoU) yang diatur oleh BPJS, terdapat diagnosa yang seharusnya ditangani oleh puskesmas, namun ketersediaan dokter masih kurang, ketersediaan obat di puskesmas masih mengalami banyak kekurangan, fasilitas alat kesehatan secara umum cukup namun masih perlu ditingkatkan, serta masih terdapat pasien yang meminta rujukan.

Conclusion

Implementasi kebijakan rujukan di UPT Puskesmas Martapura Barat belum berjalan optimal karena rasio rujukan melebihi standar BPJS.Kekurangan tenaga dokter, seringnya kegiatan luar, keterbatasan ketersediaan obat, serta fasilitas alat kesehatan yang belum lengkap menyebabkan banyak pasien yang dirujuk.Permintaan rujukan oleh pasien atas permintaan sendiri turut menyumbang tingginya angka rujukan sehingga konsep gatekeeper belum terlaksana dengan baik.

Future Research

Pertama, perlu penelitian tentang efektivitas penambahan dokter di Puskesmas Martapura Barat dalam menurunkan angka rujukan, dengan membandingkan beban kerja, kualitas pelayanan, dan tingkat kepuasan pasien sebelum dan sesudah penambahan tenaga dokter. Kedua, layak dikaji bagaimana sistem pengadaan obat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar memengaruhi ketersediaan obat di puskesmas, termasuk kesesuaian antara perencanaan obat dengan kebutuhan riil berdasarkan pola penyakit di wilayah kerja puskesmas. Ketiga, perlu dikembangkan studi tentang desain alur rujukan kolaboratif antara puskesmas dan rumah sakit rujukan untuk kasus penyakit saraf, guna memastikan pasien mendapatkan pelayanan yang berkelanjutan tanpa mengabaikan prinsip rujukan berjenjang, serta mengurangi rujukan tidak perlu akibat keterbatasan fasilitas dan obat di puskesmas.

Metadata

File size	140.53 KB
Pages	8
DMCA	Report