IAINPTKIAINPTK
Journal of Islamic LawJournal of Islamic LawSebagai negara Islam, reformasi hukum keluarga Islam di Malaysia mengalami berbagai dinamika. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji geneologi, reformasi dan produk hukum keluarga Islam pada bidang perkawinan (munakahat) di Malaysia.
Malaysia mengalami tiga tahap pembaharuan hukum Islam, yaitu periode Melayu, periode kolonial Inggris, dan periode kemerdekaan.Pada periode kemerdekaan, upaya pembaharuan dan kodifikasi hukum keluarga Islam dimulai, yang ditandai dengan penetapan yurisdiksi pemerintah teritorial federal dan pemerintah teritorial menjadi tiga belas negara bagian.
Penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk menganalisis dampak reformasi hukum keluarga Islam terhadap masyarakat Malaysia, serta membandingkan reformasi hukum keluarga Islam di Malaysia dengan negara-negara lain. Selain itu, penelitian juga dapat dilakukan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi hukum keluarga Islam di Malaysia, serta mengembangkan strategi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hukum keluarga Islam.
- Perbandingan Sistem Hukum Antara Indonesia dan Malaysia | Somadiyono | Wajah Hukum. perbandingan sistem... wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/article/view/243Perbandingan Sistem Hukum Antara Indonesia dan Malaysia Somadiyono Wajah Hukum perbandingan sistem wajahhukum unbari ac index php wjhkm article view 243
- Jurnal Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. sanction against marriage registration violation... jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/9159Jurnal Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam sanction against marriage registration violation jurnal ar raniry ac index php samarah article view 9159
- Genealogy and Reform of Islamic Family Law: Study of Islamic Marriage Law Products in Malaysia | Journal... doi.org/10.24260/jil.v3i1.556Genealogy and Reform of Islamic Family Law Study of Islamic Marriage Law Products in Malaysia Journal doi 10 24260 jil v3i1 556
| File size | 244.25 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
IAINPTKIAINPTK Lebih lagi, UU ASN tahun 2014 dan pelaksanaan open promotion Sekda Kabupaten Sambas tidaklah infallible tanpa kelemahan (fallible). Temuan yang didapatkanLebih lagi, UU ASN tahun 2014 dan pelaksanaan open promotion Sekda Kabupaten Sambas tidaklah infallible tanpa kelemahan (fallible). Temuan yang didapatkan
IAINPTKIAINPTK Hal ini bukanlah hal yang mutlak, namun sebuah tawaran dan kasuistik yang tidak seharusnya diprovokasikan, karena konsep Islam sejatinya telah membawaHal ini bukanlah hal yang mutlak, namun sebuah tawaran dan kasuistik yang tidak seharusnya diprovokasikan, karena konsep Islam sejatinya telah membawa
UMMUMM Temuan menunjukkan bahwa pembelaan pembebasan diberikan kepada anak di bawah usia 12 tahun yang melakukan tindak pidana bukan karena perbuatan mereka dimaafkan,Temuan menunjukkan bahwa pembelaan pembebasan diberikan kepada anak di bawah usia 12 tahun yang melakukan tindak pidana bukan karena perbuatan mereka dimaafkan,
UMMUMM 2) Model penyelesaian pelanggaran proses pemilihan dan sengketa hasil pemilihan dilakukan dengan pendekatan model penyelesaian melalui Penerapan Model2) Model penyelesaian pelanggaran proses pemilihan dan sengketa hasil pemilihan dilakukan dengan pendekatan model penyelesaian melalui Penerapan Model
Useful /
ALJAMIAHALJAMIAH Di Indonesia, praktik kebebasan beragama tetap menjadi isu yang masih diperdebatkan dan gerakan spiritual marginal sering kali mendapat tantangan yangDi Indonesia, praktik kebebasan beragama tetap menjadi isu yang masih diperdebatkan dan gerakan spiritual marginal sering kali mendapat tantangan yang
UMMUMM Dengan menggunakan teori-teori tujuan hukum, utilitas, dan keadilan, penelitian ini fokus pada pemahaman hukum ekonomi dan hak asasi manusia. Melalui analisisDengan menggunakan teori-teori tujuan hukum, utilitas, dan keadilan, penelitian ini fokus pada pemahaman hukum ekonomi dan hak asasi manusia. Melalui analisis
UMMUMM Di Urutsewu, konflik muncul dari perbedaan persepsi antara TNI dan petani lokal. TNI menggunakan daerah tersebut untuk pertahanan dan uji coba senjata,Di Urutsewu, konflik muncul dari perbedaan persepsi antara TNI dan petani lokal. TNI menggunakan daerah tersebut untuk pertahanan dan uji coba senjata,
UMMUMM Mahkamah berpendapat bahwa menteri dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam membatalkan peraturan daerah bertentangan dengan ketentuan peraturanMahkamah berpendapat bahwa menteri dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam membatalkan peraturan daerah bertentangan dengan ketentuan peraturan