IAINPTKIAINPTK
Journal of Islamic LawJournal of Islamic LawTulisan ini membahas pelaksanaan open promotion Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sambas tahun 2017, masa Pemerintahan Atbah Rohim Suhali periode Tahun 2016-2021. Hal ini mendapat respon dari Gubernur Kalimantan Barat berkaitan tentang tindakan Bupati yang tidak sesuai prosedur atau tidak konsultasi terlebih dahulu kepada Gubernur. Meskipun demikian, open promotion sukses dilaksanakan dalam skala nasional. Namun pelaksanaan open promotion tersebut tidak dikonfirmasi bukti hasil atau nilai seleksi terbuka dan kompetitif oleh situs web resmi dari Pemerintahan Kabupaten Sambas (sambas.go.id). Penelitian ini masuk dalam klaster kualitatif dengan pendekatan statute approach yang melibatkan siyasah dusturiyah yang ada dalam rumpun kajian fikih siyasah dan dilengkapi oleh pendekatan kerja lapangan. Hasilnya, tahapan pelaksanaan open promotion Sekda Kabupaten Sambas sesuai dengan UU ASN tahun 2014, tahapan dalam gambaran pelaksanaan open promotion Sekda Kabupaten Sambas secara umum, jika dihubungkan dengan prinsip-prinsip Islam tentu tidak ada pelarangan. Proses pengangkatan dalam kepemimpinan Khulafa al-Rasyidin memiliki cara pelaksanaan-tahapan berbeda dengan satu dan yang lainnya, sehingga tidak ada tahapan pelaksaan yang baku diatur dalam Islam. UU ASN Tahun 2014 dan pelaksanaan open promotion Sekda Kabupaten Sambas dilihat lebih dalam lagi secara hati-hati dan mendalam terdapat beberapa temuan yang perlu dijelaskan di sini. Lebih lagi, UU ASN tahun 2014 dan pelaksanaan open promotion Sekda Kabupaten Sambas tidaklah infallible tanpa kelemahan (fallible). Temuan yang didapatkan ialah adanya kerancuan dan inkonsistensi pada UU ASN tahun 2014.
Pelaksanaan open promotion Sekda Kabupaten Sambas tahun 2017 telah sesuai dengan tahapan UU ASN 2014, namun terdapat inkonsistensi dan kerancuan dalam regulasi tersebut yang mengabaikan prinsip transparansi, netralitas, dan kompetisi.Pemilihan Sekda yang dilakukan Bupati hanya dari tiga calon terbaik tanpa mempertimbangkan nilai tertinggi menimbulkan potensi praktik kepentingan pribadi.Dalam perspektif fikih siyasah, tahapan open promotion ini tidak bertentangan dengan prinsip Islam, tetapi pelaksanaannya perlu memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.
Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi efektivitas implementasi sistem merit dalam open promotion Sekda di daerah lain untuk membandingkan apakah terdapat pola inkonsistensi serupa dengan kasus Sambas. Selain itu, studi mendalam tentang mekanisme judicial review terhadap pasal-pasal UU ASN yang dianggap rancu perlu dilakukan untuk memperjelas tata cara seleksi yang adil dan transparan. Kajian lain yang dapat dikembangkan adalah analisis tentang pengaruh kedekatan pribadi antara atasan dan calon promosi terhadap objektivitas seleksi, dengan pendekatan studi kasus di beberapa kabupaten yang menerapkan open promotion. Penelitian ini penting karena dapat memberikan rekomendasi perbaikan regulasi dan praktik implementasi yang lebih sesuai dengan prinsip reformasi birokrasi serta nilai-nilai Islam dalam tata kelola pemerintahan. Hal tersebut juga dapat meningkatkan akuntabilitas publik dan mencegah praktik KKN dalam proses promosi jabatan struktural di pemerintahan daerah.
| File size | 303.34 KB |
| Pages | 24 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
IAINPTKIAINPTK Kedua standar sebenarnya didasarkan pada prinsip-prinsip sama yang terdapat dalam hukum Islam. Penyelesaian kasus kehamilan di luar nikah dalam masyarakatKedua standar sebenarnya didasarkan pada prinsip-prinsip sama yang terdapat dalam hukum Islam. Penyelesaian kasus kehamilan di luar nikah dalam masyarakat
UIN WALISONGOUIN WALISONGO Analisis DIF menyoroti item Q11, Q15, dan Q18 yang memunculkan bias gender signifikan, serta Q8 dengan efek sedang. Berdasarkan boosting classification,Analisis DIF menyoroti item Q11, Q15, dan Q18 yang memunculkan bias gender signifikan, serta Q8 dengan efek sedang. Berdasarkan boosting classification,
UMMUMM Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang secara kontroversial mengubah persyaratan pencalonan kepala daerah dari berbasis kursi atau suaraPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang secara kontroversial mengubah persyaratan pencalonan kepala daerah dari berbasis kursi atau suara
UNAIUNAI 2011 menunjukkan efektivitasnya, dengan peringkat Excellent di berbagai parameter utama seperti fungsionalitas, efisiensi kinerja, kegunaan, dan keamanan.2011 menunjukkan efektivitasnya, dengan peringkat Excellent di berbagai parameter utama seperti fungsionalitas, efisiensi kinerja, kegunaan, dan keamanan.
Useful /
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Mahasiswa menyatakan bahwa modul proyek telah memfasilitasi aktivitas mereka dalam proyek, meskipun beberapa masih mengalami kesulitan dalam memahami isiMahasiswa menyatakan bahwa modul proyek telah memfasilitasi aktivitas mereka dalam proyek, meskipun beberapa masih mengalami kesulitan dalam memahami isi
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Universitas Islam Negeri Ar-Raniry diubah dari status Institut menjadi Universitas pada tahun 2013. Transformasi ini datang dengan berbagai persyaratanUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry diubah dari status Institut menjadi Universitas pada tahun 2013. Transformasi ini datang dengan berbagai persyaratan
UNAIUNAI Selanjutnya, 62,1% mahasiswa merasa puas dengan aktivitas evaluasi dosen mereka. Dari lima kompetensi dosen yang dinilai dalam evaluasi, 43,5% mahasiswaSelanjutnya, 62,1% mahasiswa merasa puas dengan aktivitas evaluasi dosen mereka. Dari lima kompetensi dosen yang dinilai dalam evaluasi, 43,5% mahasiswa
UNAIUNAI Sistem perangkat lunak komposter memberikan kemudahan pengendalian dan pemantauan melalui antarmuka, termasuk kemampuan akses jarak jauh. Otomasi motorSistem perangkat lunak komposter memberikan kemudahan pengendalian dan pemantauan melalui antarmuka, termasuk kemampuan akses jarak jauh. Otomasi motor