ANOTEROANOTERO
Journal of Hupo_LineaJournal of Hupo_LineaThis paper discusses the Lafaz Lian (Ghadlab and Lanah) which may be considered normal to be spoken or even do not consider the determination of the lafaz that there is no Maqashid Syariah element in the pronunciation. Although there are some scholars opinions, the application of the lafaz can be replaced with the meaning of lafaz lanah spoken by a husband, it can be replaced with ghadlab lafaz which should be said by the wife. But in essence, everything that has been determined by Allah SWT has a direct or indirect mashlahah review in Islamic law. And if you pay close attention, then from every Shariah of Allah SWT there is mashlahah for humans in it. Among the many scholars who explored this matter was Imam Ibn Daqiq al-Id al-Qusyairi al-Manfaluthi (625-702 H). He is recognized as a mustaqil (independent) mujtahid, known as a mujtahid who controls two schools of thought, Maliki and Shafii. However, in ijtihad, he always has his own opinion and point of view and is not muqallid towards the two schools that he controls, always paying attention to the maslahah side which is adapted to Qasd al-Sharia. , and experienced by society at that time, starting from the social, economic, political and others. without prioritizing passion.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa syariat yang ditetapkan Allah SWT tidak terlepas dari kemaslahatan, termasuk pensyariatan Lian.Imam Ibn Daqiq al-Id, sebagai seorang mujtahid, sangat memperhatikan Qashd al-Syari dalam berijtihad, khususnya dalam penetapan lafaz Lian.Beliau menekankan pentingnya mengikuti zahir nash dan menjaga kemaslahatan dalam menetapkan hukum, sejalan dengan prinsip-prinsip Hifzh al-Ardl dan Dlaruriyat al-Khamsa.
Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis secara komprehensif penerapan hukum Lian di berbagai negara dengan sistem hukum Islam yang berbeda, serta dampaknya terhadap perlindungan hak-hak perempuan. Selain itu, studi mendalam mengenai pandangan ulama kontemporer terhadap isu Lian, khususnya terkait dengan bukti-bukti ilmiah modern dalam kasus perselingkuhan, perlu dilakukan. Terakhir, penelitian yang berfokus pada pengembangan model penyelesaian sengketa keluarga berbasis nilai-nilai Islam yang lebih modern dan adaptif, dengan mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial, dapat menjadi kontribusi penting bagi pembentukan keluarga yang harmonis dan sejahtera.
| File size | 338.85 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
UIIDALWAUIIDALWA Cases of nikah sirri in Gampong Ajuen prove that if a marriage is unregistered, the wife can lose her legal rights, and the child is only recognized throughCases of nikah sirri in Gampong Ajuen prove that if a marriage is unregistered, the wife can lose her legal rights, and the child is only recognized through
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kedudukan hak mewaris bagi para wanita Bali yang telah pindah Agama berdasarkan studi Kasus PutusanPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kedudukan hak mewaris bagi para wanita Bali yang telah pindah Agama berdasarkan studi Kasus Putusan
DINASTIREVDINASTIREV Tanggung jawab perusahaan dalam memastikan terpenuhinya hak-hak tenaga kerja perempuan hamil meliputi kewajiban melakukan penyesuaian kondisi kerja, pemindahanTanggung jawab perusahaan dalam memastikan terpenuhinya hak-hak tenaga kerja perempuan hamil meliputi kewajiban melakukan penyesuaian kondisi kerja, pemindahan
UINMYBATUSANGKARUINMYBATUSANGKAR Meskipun hukum Islam dan hukum positif keduanya berperan dalam pengambilan keputusan hukum, implementasi kedua sistem hukum ini di Indonesia tidak selaluMeskipun hukum Islam dan hukum positif keduanya berperan dalam pengambilan keputusan hukum, implementasi kedua sistem hukum ini di Indonesia tidak selalu
STIQ AMUNTAISTIQ AMUNTAI Ulama tradisional, seperti Al-Suyuti dan Ibn Taymiyyah, menolak hermeneutika karena dianggap bertentangan dengan epistemologi Islam yang berbasis wahyuUlama tradisional, seperti Al-Suyuti dan Ibn Taymiyyah, menolak hermeneutika karena dianggap bertentangan dengan epistemologi Islam yang berbasis wahyu
UNISUNIS Implementasi Peraturan Tindak Pidana Aborsi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan diImplementasi Peraturan Tindak Pidana Aborsi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di
TIGA MUTIARATIGA MUTIARA HD Citarasa Tangerang Selatan. Metode penelitian yang digunakan berupa kuantitatif deskriptif bersifat verifikatif. Responden yang digunakan adalah keseluruhanHD Citarasa Tangerang Selatan. Metode penelitian yang digunakan berupa kuantitatif deskriptif bersifat verifikatif. Responden yang digunakan adalah keseluruhan
UINUIN Munculnya pemikiran dan gagasan yang mengkritisi hukum kewarisan Islam klasik berangkat dari polemik ketentuan 2. 1 antara anak laki-laki dan perempuanMunculnya pemikiran dan gagasan yang mengkritisi hukum kewarisan Islam klasik berangkat dari polemik ketentuan 2. 1 antara anak laki-laki dan perempuan
Useful /
UTUUTU Based on the results of the research and discussion in this study, it can be concluded that there is no significant relationship between the support ofBased on the results of the research and discussion in this study, it can be concluded that there is no significant relationship between the support of
UINUIN Intinya, hukum Islam memberikan transformasi dalam bidang hukum internasional. Hukum Islam, yang bersifat universal untuk mengatur hubungan antarbangsa,Intinya, hukum Islam memberikan transformasi dalam bidang hukum internasional. Hukum Islam, yang bersifat universal untuk mengatur hubungan antarbangsa,
UINUIN Penafsiran hukum Islam harus bergerak ke paradigma usul fikih yang universal, yang menjunjung kesetaraan gender dan menghindari produk budaya patriarkalPenafsiran hukum Islam harus bergerak ke paradigma usul fikih yang universal, yang menjunjung kesetaraan gender dan menghindari produk budaya patriarkal
UINUIN Studi ini membantah pendapat yang menyatakan bahwa akomodasi hukum Islam oleh peraturan perundang‑undangan merupakan agenda menuju negara Islam. ProsesStudi ini membantah pendapat yang menyatakan bahwa akomodasi hukum Islam oleh peraturan perundang‑undangan merupakan agenda menuju negara Islam. Proses