UNKAUNKA

FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas SintangFOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang

Permasalahan yang dikemukakan dalam Penelitian ini adalah . Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang diketahui bahwa dengan keluarnya Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Keputusan Camat Kelam Permai Nomor 100/01/KEP-PELUM/2016 tentang Paten maka Kecamatan Kelam Permai bisa melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu. Standar Pelayanan didasarkan pada Keputusan Bupati Sintang Nomor 67 tahun 2014 tentang Standar Oprasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah telah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang dikeluarkan oleh Bupati Sintang. Saran yang harus dilakukan adalah Pemerintah Kecamatan agar meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana penunjang lainnya.

Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang telah diatur dalam Peraturan Mentri, artinya telah berjalan sesuai pedoman yang berlaku.Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang telah dilakukan oleh Kecamatan Kelam Permai dengan baik.Sarana dan Prasarana Pelayanan Terpadu Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang telah dilakukan di Kecamatan Kelam Permai dengan di tempelkan di depan Loket Pelayanan Paten berupa sepanduk bertuliskan Alur, ruang Pelayanan Ruang Loket, Ruang Tunggu dan lain-lain.

Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi dampak jangka panjang pelaksanaan PATEN terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Studi banding antara kecamatan perkotaan dan pedesaan juga perlu dilakukan untuk memahami efektivitas PATEN di wilayah dengan karakteristik geografis berbeda. Analisis peran teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi terpadu di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur fisik dapat memberikan wawasan baru untuk pengembangan kebijakan pelayanan publik.

  1. #keputusan pembelian#keputusan pembelian
  2. #partisipasi politik#partisipasi politik
Read online
File size68.02 KB
Pages9
Short Linkhttps://juris.id/p-26h
Lookup LinksGoogle ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard
DMCAReport

Related /

ads-block-test