THEJOURNALISHTHEJOURNALISH
TheJournalish: Social and GovernmentTheJournalish: Social and GovernmentPemerintah Indonesia kembali melakukan pengembangan di wilayah perbatasan, dengan salah satu wilayah yang menjadi fokusnya adalah Kalimantan Utara. Wilayah perbatasan Kalimantan Utara menghadapi sejumlah permasalahan dalam bidang politik, keamanan, dan sosial ekonomi. Dalam mengatasi isu-isu permasalahan di wilayah perbatasan ini, pemerintah Indonesia tidak dapat mengelolanya secara unilateral dalam konteks perbatasan Indonesia-Malaysia. Keberadaan isu perbatasan menciptakan interaksi antara Indonesia dan Malaysia, karena kedua negara memiliki kesadaran terhadap tantangan yang muncul di wilayah perbatasan mereka. Diplomasi perbatasan dijalankan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan dan mengelola wilayah perbatasan ini dengan tujuan menghindari miskomunikasi dalam pengelolanya. Dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif, peneliti akan menganalisis diplomasi perbatasan untuk menggambarkan berbagai upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam menyelesaikan isu-isu di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Diplomasi perbatasan antara Indonesia dan Malaysia diimplementasikan secara institusional dengan fokus pada aspek-aspek yang relevan dengan berbagai isu perbatasan yang ada. Melalui pendekatan institusional ini, Indonesia dan Malaysia bekerjasama untuk mengelola permasalahan perbatasan di Nunukan-Sabah.
Studi ini bertujuan untuk memahami usaha pemerintah Indonesia dalam mengatasi isu perbatasan dengan Malaysia, khususnya di Nunukan, Kalimantan Utara.Fokus pemerintah Indonesia pada peningkatan perhatian terhadap wilayah perbatasan, termasuk Nunukan, menjadi sorotan utama.Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, berbagai langkah telah diambil dalam konteks isu ini.Penelitian ini mengevaluasi perubahan pendekatan pemerintah Indonesia terhadap aspek-aspek sosial, ekonomi, keamanan, dan politik di wilayah perbatasan.Konsep Diplomasi Perbatasan, yang berfokus pada institusionalisasi isu politik, sosial-ekonomi, dan keamanan, digunakan untuk menginterpretasikan upaya pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan ini.Dari sudut pandang politik, studi ini menganalisis pembahasan antara Indonesia dan Malaysia melalui forum Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee (JIM), yang telah efektif dalam menyelesaikan beberapa sengketa perbatasan, termasuk penandatanganan Outstanding Boundary Problem (OBP).Dalam konteks sosial-ekonomi, kedua negara menunjukkan komitmen mereka dengan upaya revisi Border Trade Agreement (BTA) melalui SOSEK MALINDO dan Review BTA pada tahun 2021.Di bidang keamanan, kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia di bawah COCC telah menghasilkan pengamanan wilayah perbatasan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Tentara Diraja Malaysia (TDM), yang juga mendorong hubungan harmonis antara kedua instansi tersebut.
Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, perlu dilakukan studi lebih mendalam mengenai strategi diplomasi perbatasan yang diterapkan oleh Indonesia dalam mengatasi isu perbatasan dengan Malaysia, khususnya di Nunukan, Kalimantan Utara. Studi ini dapat fokus pada analisis lebih lanjut mengenai pendekatan institusional yang digunakan dan bagaimana hal tersebut dapat meningkatkan kerja sama antara kedua negara dalam mengelola permasalahan perbatasan. Kedua, penelitian dapat dilakukan untuk mengeksplorasi dampak dari diplomasi perbatasan terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Bagaimana diplomasi perbatasan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas dasar, layanan sosial, dan peluang ekonomi? Apakah ada perbedaan signifikan antara kondisi sosial ekonomi masyarakat perbatasan sebelum dan setelah implementasi diplomasi perbatasan? Ketiga, penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai tantangan dan peluang dalam pengelolaan perbatasan secara komprehensif. Bagaimana Indonesia dapat meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Malaysia dalam mengatasi berbagai isu perbatasan, termasuk keamanan, politik, dan sosial ekonomi? Apakah ada praktik terbaik atau inovasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas diplomasi perbatasan?.
| File size | 297.38 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
NUPROBOLINGGONUPROBOLINGGO Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan intelektual Islam diperlukan untuk memperkuat sektor ini. Pengembangan ini berpotensi meningkatkan ekonomiKolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan intelektual Islam diperlukan untuk memperkuat sektor ini. Pengembangan ini berpotensi meningkatkan ekonomi
MKRIMKRI Oleh karena itu, regulasi pemilu perlu direvisi melalui judicial review atau amendemen guna memperkuat prinsip netralitas presiden dan mencegah penyalahgunaanOleh karena itu, regulasi pemilu perlu direvisi melalui judicial review atau amendemen guna memperkuat prinsip netralitas presiden dan mencegah penyalahgunaan
ITSNULAMPUNGITSNULAMPUNG Kendala masih muncul, termasuk keterbatasan waktu pembuatan konten dan kesulitan memahami fitur analitik, sehingga disarankan menyediakan panduan mandiri,Kendala masih muncul, termasuk keterbatasan waktu pembuatan konten dan kesulitan memahami fitur analitik, sehingga disarankan menyediakan panduan mandiri,
IAIN MADURAIAIN MADURA Namun, konflik muncul terkait klaim kekuasaan dan validitas sertifikat aset waqf. Proyek jalan nasional memicu pertukaran aset waqf, tetapi konflik terutamaNamun, konflik muncul terkait klaim kekuasaan dan validitas sertifikat aset waqf. Proyek jalan nasional memicu pertukaran aset waqf, tetapi konflik terutama
UMAUMA Untuk mencegah konsekuensi politik yang tidak terduga, pemerintah Nigeria harus berusaha menyusun dan melaksanakan kebijakan yang membuat layanan sosial-ekonomiUntuk mencegah konsekuensi politik yang tidak terduga, pemerintah Nigeria harus berusaha menyusun dan melaksanakan kebijakan yang membuat layanan sosial-ekonomi
USAHIDUSAHID Pariwisata pedesaan di desa-desa tradisional dapat membantu melestarikan budaya lokal dan memberdayakan masyarakat setempat. Kampung Adat Cirendeu sebagaiPariwisata pedesaan di desa-desa tradisional dapat membantu melestarikan budaya lokal dan memberdayakan masyarakat setempat. Kampung Adat Cirendeu sebagai
NUPROBOLINGGONUPROBOLINGGO Hasil penelitian menjelaskan aspek kodikologi, deskripsi naskah, dan upaya penyelamatan delapan naskah kuno di Kabupaten Jember. Penelitian ini berhasilHasil penelitian menjelaskan aspek kodikologi, deskripsi naskah, dan upaya penyelamatan delapan naskah kuno di Kabupaten Jember. Penelitian ini berhasil
UNEJUNEJ Thailand tidak menanggung tanggung jawab atas kesejahteraan pengungsi, menerapkan kebijakan penahanan yang ketat dan memperbolehkan aparat penegakan hukumThailand tidak menanggung tanggung jawab atas kesejahteraan pengungsi, menerapkan kebijakan penahanan yang ketat dan memperbolehkan aparat penegakan hukum
Useful /
UNNESUNNES Fleksibilitas menandai homeschooling sebagai pendidikan informal, sementara akuntabilitas penting untuk menjamin hak anak atas pendidikan berkualitas.Fleksibilitas menandai homeschooling sebagai pendidikan informal, sementara akuntabilitas penting untuk menjamin hak anak atas pendidikan berkualitas.
NUPROBOLINGGONUPROBOLINGGO Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh dari ustadz dan ustadzah TPQ PP Anak al-QodiriPenelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh dari ustadz dan ustadzah TPQ PP Anak al-Qodiri
NUPROBOLINGGONUPROBOLINGGO Tujuan syariah adalah mencapai maslahah, yang dikenal sebagai maqashid al-syariah. Dengan menerapkan konsep maslahah, baik dalam ijtihad maupun dalam menentukanTujuan syariah adalah mencapai maslahah, yang dikenal sebagai maqashid al-syariah. Dengan menerapkan konsep maslahah, baik dalam ijtihad maupun dalam menentukan
POLTEKKESGORONTALOPOLTEKKESGORONTALO Siswa dengan status gizi kurang sebanyak 7 siswa (23,4%), status gizi baik/normal sebanyak 18 siswa(60%), status gizi lebih sebanyak 4 siswa (13,3%) danSiswa dengan status gizi kurang sebanyak 7 siswa (23,4%), status gizi baik/normal sebanyak 18 siswa(60%), status gizi lebih sebanyak 4 siswa (13,3%) dan