UNDIPUNDIP

Indonesian PerspectiveIndonesian Perspective

Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi yang berhadapan langsung dengan batas wilayah perbatasan Republik Indonesia. Keberadaan Kepulauan Riau sebagai provinsi yang berada di perbatasan dan gerbang pintu utara Indonesia menjadikan Kepulauan Riau menghadapi dinamika isu-isu perbatasan. Dinamika isu-isu perbatasan yang bersinggungan langsung dengan perkembangan disiplin ilmu Hubungan Internasional dengan hadirnya aktor-aktor baru dalam Hubungan Internasional menjadikan isu permasalahan perbatasan layak untuk ditelaah. Penelitian ini mencoba menelaah keberadaan aktor-aktor baru dalam Hubungan Internasional yang bersinggungan langsung dengan isu-isu perbatasan di provinsi Kepulauan Riau. Salah satu dinamika perkembangan yang diangkat oleh peneliti ialah hadirnya aktor baru di daerah yang memiliki peran penting untuk melakukan sub-kebijakan luar negeri terkait isu-isu perbatasan terutama di provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini akan membahas fenomena tersebut dengan menelaah konsep kebijakan luar negeri sekunder yang digunakan oleh aktor lokal maupun regional di provinsi Kepulauan Riau dalam membangun dan merancang kerjasama perbatasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan yang berfokus pada pendekatan tematis dengan mengorganisir data melalui analisis bibliometrik. Teknik ini diharapkan mampu menemukan dan mengukur konsep kebijakan luar negeri sekunder yang digunakan oleh aktor lokal dan regional di provinsi Kepulauan Riau dalam membangun kerjasama perbatasan.

Implementasi kebijakan luar negeri sekunder oleh pemerintah provinsi Kepulauan Riau menunjukkan relevansi perspektif liberalisme dalam Hubungan Internasional, di mana aktor sub-negara turut berperan aktif dalam kerja sama perbatasan.Karakteristik geografis Kepulauan Riau sebagai wilayah kepulauan dan perbatasan, diperkuat oleh ikatan budaya serta sejarah dengan negara tetangga, menjadi faktor pendorong utama bagi bentuk kerja sama yang diimplementasikan untuk pengelolaan perbatasan yang efektif.Meskipun terdapat keterbatasan otoritas perencanaan dan manajemen bagi Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) dibandingkan dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pusat, BPPD memiliki sentralitas tinggi dalam pemerintahan kolaboratif yang esensial untuk memfasilitasi komunikasi, membangun kepercayaan, dan mengelola konflik di wilayah perbatasan.

Penelitian selanjutnya dapat memperdalam pemahaman kita mengenai peran strategis aktor lokal dalam pengelolaan perbatasan di Kepulauan Riau. Pertama, penting untuk meneliti secara empiris bagaimana peningkatan agensi dan kewenangan aktor lokal, khususnya Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD), dapat secara nyata memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan luar negeri sekunder. Studi ini bisa mengidentifikasi mekanisme konkret dan dampak langsungnya terhadap penyelesaian masalah perbatasan, seperti penyelundupan, kejahatan transnasional, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Kedua, mengingat adanya dilema otoritas antara pemerintah pusat (BNPP) dan daerah (BPPD), akan sangat berharga untuk melakukan studi komparatif. Penelitian ini dapat membandingkan model kolaborasi dan pembagian kewenangan yang diterapkan di Kepulauan Riau dengan praktik terbaik dari wilayah perbatasan lain yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang serupa, guna merumuskan rekomendasi untuk model tata kelola perbatasan yang lebih adaptif dan responsif. Terakhir, penelitian masa depan juga perlu mengeksplorasi lebih jauh kontribusi aktor non-negara dan opini publik. Bagaimana kelompok masyarakat sipil, komunitas adat, dan pelaku usaha lokal secara aktif membentuk, memengaruhi, atau bahkan memprakarsai inisiatif dalam agenda kebijakan luar negeri sekunder di Kepulauan Riau, serta bagaimana peran mereka dapat diintegrasikan lebih efektif untuk memperkuat legitimasi dan keberlanjutan kerja sama perbatasan, adalah pertanyaan krusial yang perlu dijawab. Ini akan memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika multi-aktor dalam diplomasi perbatasan.

  1. Theory, Practice, and Analysis of Indonesia ’s Foreign Policy | Translitera : Jurnal Kajian Komunikasi... doi.org/10.35457/translitera.v5i2.360Theory Practice and Analysis of Indonesia Aos Foreign Policy Translitera Jurnal Kajian Komunikasi doi 10 35457 translitera v5i2 360
Read online
File size856.75 KB
Pages23
DMCAReport

Related /

ads-block-test