Publisher

IAIN MADURAIAIN MADURA

Journal ASSHAHIFAHASSHAHIFAH Abstract

Pengawasan pupuk bersubsidi merupakan instrumen penting dalam menjamin efektivitas kebijakan subsidi pemerintah guna mendukung ketahanan pangan nasional. Pemerintah telah membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) sebagai mekanisme koordinasi pengawasan, namun berbagai permasalahan seperti kelangkaan pupuk, ketidaktepatan sasaran, penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dan penyalahgunaan distribusi masih sering terjadi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan desain kelembagaan KP3 dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan serta mengkaji problematika kelembagaan yang memengaruhi efektivitas pengawasan pupuk bersubsidi dalam perspektif Hukum Tata Negara.

Conclusion

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) merupakan forum koordinasi antarlembaga yang dibentuk untuk mendukung pengawasan terhadap pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi serta peredaran pestisida dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan.Dalam perspektif Hukum Tata Negara, KP3 tidak dapat dikualifikasikan sebagai lembaga negara maupun lembaga negara bantu (state auxiliary organ), melainkan sebagai forum koordinasi yang menjalankan fungsi publik melalui sinergi berbagai instansi pemerintah.Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan KP3 lebih berorientasi pada koordinasi antarlembaga daripada pelaksanaan kewenangan pengawasan secara langsung.Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas pengawasan pupuk bersubsidi tidak hanya dipengaruhi oleh aspek implementasi kebijakan, tetapi juga oleh desain kelembagaan KP3 yang belum memadai.Ketidakjelasan kedudukan hukum, keterbatasan kewenangan yang bersifat koordinatif, serta belum optimalnya mekanisme akuntabilitas menyebabkan pelaksanaan fungsi pengawasan sangat bergantung pada koordinasi dan komitmen masing-masing instansi.Kondisi tersebut berdampak pada belum terwujudnya sistem pengawasan yang terintegrasi serta belum adanya pembagian jelas dalam penyelenggaraan tanggung jawab kelembagaan yang memengaruhi efektivitas pengawasan pupuk bersubsidi.Berdasarkan temuan tersebut, rekonstruksi desain kelembagaan KP3 perlu diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan tanpa mengubah karakter KP3 sebagai forum koordinasi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan.Penguatan tersebut meliputi penegasan kedudukan hukum, fungsi, dan hubungan kelembagaan dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, didukung oleh sekretariat yang permanen, penyediaan sumber daya dan anggaran operasional yang memadai, pengembangan sistem pelaporan dan pertukaran data yang terintegrasi, serta mekanisme koordinasi dan tindak lanjut rekomendasi yang lebih efektif.Rekonstruksi tersebut diharapkan mampu memperjelas pembagian kewenangan dan akuntabilitas antarlembaga sehingga pengawasan pupuk bersubsidi dapat diselenggarakan secara lebih efektif, akuntabel, dan transparan dalam mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional.

Future Research

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pupuk bersubsidi, diperlukan rekonstruksi desain kelembagaan KP3 yang lebih ideal. Pertama, perlu dilakukan penguatan dasar hukum dan kewenangan KP3 melalui pelembagaan berbasis Peraturan Daerah, sehingga KP3 memiliki mandat dan otoritas hukum formal yang jelas untuk melakukan pengawasan tata niaga pupuk bersubsidi secara berkelanjutan, independen, dan objektif. Kedua, penting untuk membentuk Sekretariat Tetap yang mandiri dan fungsional di setiap tingkatan wilayah, agar KP3 memiliki pos anggaran operasional mandiri dan tidak bergantung pada dinas teknis. Ketiga, perlu dibangun sistem pelaporan nasional yang terintegrasi secara digital, sehingga laporan temuan penyelewengan di tingkat kabupaten/kota dapat langsung memicu alarm penindakan dari pusat. Keempat, KP3 harus direposisi sebagai lengan operasional pengawasan sarana produksi di bawah koordinasi strategis Badan Pangan Nasional guna menjamin ketahanan pangan nasional. Kelima, KP3 harus diintegrasikan dengan pangkalan data digital komprehensif, sehingga dapat melakukan pengawasan berbasis presisi digital dan memantau langsung pergerakan pupuk dari gudang produsen hingga ke kios pengecer resmi yang ditebus oleh petani. Keenam, KP3 perlu diberikan kewenangan audit distribusi secara mandiri dan kewenangan rekomendasi wajib ditindaklanjuti, sehingga rekomendasi KP3 menjadi keputusan administrasi yang bersifat final and binding bagi instansi penerima. Ketujuh, jika instansi teknis di daerah atau produsen sengaja lalai dan tidak menindaklanjuti rekomendasi wajib dari KP3, maka hal itu dikategorikan sebagai pelanggaran hukum administrasi dan KP3 berhak meneruskan kelalaian tersebut kepada Ombudsman Republik Indonesia atau Kementerian Dalam Negeri untuk dijatuhkan sanksi disiplin kepada pejabat daerah yang bertanggung jawab.

Metadata

File size	351.58 KB
Pages	31
DMCA	Report