Publisher

UKIMUKIM

Journal PATITA: Jurnal Teologi dan Pendidikan KristianiPATITA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani Abstract

Realitas politik di Papua sangat riskan bila ditelusuri secara cermat karena menyisakan berbagai persoalan yang sulit diatasi. Persoalan-persoalan yang dihadapi adalah kemiskinan, ketidakadilan, dan diskriminasi yang telah berakar juga menjadi akar pahit dalam kehidupan masyarakat Papua. Berbagai usaha untuk mengatasi persoalan politik di Papua seolah menjaring angin, karena para pemangku kepentingan (pejabat pemerintahan dan politik) berlaku skeptis terhadap kondisi sosial itu. Korupsi dan pementingan diri sendiri adalah faktor utama sulitnya upaya menyejahterakan masyarakat. Moralitas dan mentalitas para pejabat daerah tidak bertanggung jawab mengakibatkan terjadinya distorsi politik. Kondisi sosial masyarakat tersebut disebabkan oleh proses-proses demokrasi yang dilaksanakan yang mana ternodai dengan kecurangan, politik uang, dan tindakan-tindakan penyimpangan serupa. Atas dasar itu GKI di Tanah Papua mengambil sikap politik dalam menghadapi proses demokrasi Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Sikap politik GKI adalah berupaya untuk memberikan surat penggembalaan, serta terlihat bergerak dengan turut langsung memainkan politik praktis. Sikap itu diambil atas pertimbangan bahwa gereja harus bersikap proaktif dalam menentukan kesejahteraan rakyat dengan membela keadilan dan kebenaran. Sikap politik GKI di Tanah Papua merupakan suatu misi yang dilakukan tapi juga perlu diperhatikan bahwa gereja harus mengambil posisi netral dengan tetap mengedepankan politik etis dan profetiknya, agar nilai-nilai demokrasi tetap terjaga dan gereja sebagai lembaga Allah tetap dijaga kemurniannya sebagai pemegang amanat Allah di dunia.

Conclusion

GKI di Tanah Papua sebagai institusi gerejawi dalam menyikapi PSU Gubernur dan Wakil Gubernur Papua telah berupaya dalam memainkan fungsi politik profetisnya, juga bersuara dan bertindak dalam menyikapi bentuk-bentuk ketidakadilan dan ketidakbenaran.Sikap politik GKI itu nampak lewat bargaining politik GKI dalam PSU.Langkah GKI itu menjadi suatu misi perwujudan Papua yang aman dan damai, sebab para politikus dan pejabat daerah sudah dinilai bergeser dari nilai-nilai demokrasi.Sikap politik itu dilakukan, karena Injil tidak hanya berbicara tentang keselamatan jiwa, tetapi juga tentang pembaharuan hidup, keadilan, dan kesejahteraan umat manusia.Oleh karena itu, gereja terpanggil dalam memperjuangkan nilai-nilai Kerajaan Allah (keadilan, kasih, dan damai sejahtera) dalam kehidupan masyarakat, termasuk ranah politik.Meskipun demikian, kesadaran penting yang perlu terbangun dalam keterlibatan GKI dalam politik sedemikian adalah politik sebagai misi GKI di Tanah Papua mestinya diletakkan pada koridor dan peran politik gereja yang harus terkontrol, bersikap netral, dan tetap menyuarakan keadilan dan kebenaran.Sikap politik yang dimainkan seharusnya bersifat etik profetik.Politik gereja adalah politik yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan dalam terang Alkitab sebagai landasan moral dan etik.

Future Research

Penelitian lanjutan dapat fokus pada analisis dampak jangka panjang dari keterlibatan lembaga agama dalam proses demokrasi lokal, terutama di daerah dengan dinamika politik yang kompleks seperti Papua. Penelitian kedua bisa mengeksplorasi peran etika dan moral dalam membangun sistem kepemimpinan yang adil dan transparan, dengan membandingkan praktik di Papua dan wilayah lain di Indonesia. Penelitian ketiga dapat mengkaji bagaimana kebijakan otonomi khusus di Papua dapat direformasi agar lebih efektif dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, serta memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Ketiga penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang interaksi antara agama, politik, dan keadilan, serta memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan kesejahteraan masyarakat.

Metadata

File size	755.34 KB
Pages	7
DMCA	Report