IAINPTKIAINPTK

Journal of Islamic LawJournal of Islamic Law

Kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang medis, sering kali melampaui norma-norma agama yang mapan, sehingga menimbulkan berbagai persoalan hukum baru. Hal ini menjadi tantangan bagi para ulama dan lembaga Islam modern seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). Artikel ini mengeksplorasi hubungan dialektika antara wahyu (naṣṣ) dan sains dalam fatwa-fatwa medis yang dikeluarkan MUI, serta bagaimana para ulama membangun dalil-dalil hukum dengan mengintegrasikan Alquran dan hadis dengan temuan-temuan ilmiah dalam pengembangan ijtihad ilmiah. Dengan mengadopsi metode kualitatif berbasis kepustakaan, penelitian ini menganalisis secara cermat isi dari 20 fatwa medis yang dikeluarkan MUI sejak tahun 2010 hingga 2021. Dengan menggunakan paradigma interpretatif fungsional yang mempertimbangkan wahyu, akal, dan realitas sebagai dasar pertimbangan fatwa, artikel ini menemukan bahwa MUI telah melakukan dialog antara wahyu dan sains dalam memproduksi fatwa-fatwa medisnya.

Dalam mengeluarkan fatwa-fatwa medis, MUI merancang ijtihad ilmiah dengan melibatkan para ulama, ahli sains, dan pemerintah.MUI mematuhi prosedur penentuan fatwa yang tercantum dalam pedoman organisasi.Hal ini terlihat dalam integrasi wahyu dan sains dalam fatwa-fatwa terkait medis, yaitu metode deduktif-falsifikasi dan induktif-verifikasi.Untuk fatwa yang membimbing umat Islam, MUI menggunakan metode deduktif (istidlālī) sambil menolak produk ilmiah yang bertentangan.Masalah dengan ketentuan hukum yang ada menjadi dasar penolakan produk ilmiah yang bertentangan dengan teks.MUI mempertahankan kontinuitas hukum karena kejelasan teks yang mengatur.Untuk masalah baru yang memerlukan informasi ilmiah ahli, MUI menggunakan model integrasi induktif-verifikasi.Hasil tes laboratorium dan produk ilmiah dinilai untuk kesesuaian dengan ketentuan umum teks.Dalam menentukan hukum, MUI menerapkan prinsip kehati-hatian (iḥtiyāṭ) dan melakukan reformasi hukum berdasarkan manfaat.Dalam situasi tertentu, MUI menggunakan konsep darurat (ḍarūrah) untuk memungkinkan pengecualian hukum.Paradigma fungsional membantu MUI menyelaraskan ketentuan teks dalam naṣṣ dan pendapat ulama dengan realitas kontekstual yang berkembang di masyarakat.Fatwa MUI tentang sains mencerminkan tanggung jawab dan responsifitasnya sebagai forum bagi para ulama, pemimpin, dan intelektual Islam.

Saran penelitian lanjutan yang baru: . . 1. Mengkaji lebih lanjut model integrasi antara wahyu dan sains dalam fatwa-fatwa MUI, khususnya dalam konteks hukum Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan. . . 2. Meneliti bagaimana MUI dapat mengembangkan pendekatan yang lebih inklusif dan progresif dalam penentuan fatwa, khususnya dalam menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. . . 3. Mempertimbangkan peran dan kontribusi para ahli sains dalam proses penentuan fatwa MUI, serta bagaimana MUI dapat memanfaatkan pengetahuan ilmiah untuk memperkuat dasar-dasar hukum Islam.

  1. Istiḥsān Method and Its Relevance to Islamic Law Reform: Content Analysis of Fatwa of Majelis Ulama... doi.org/10.18860/j-fsh.v15i1.18442IstiusAn Method and Its Relevance to Islamic Law Reform Content Analysis of Fatwa of Majelis Ulama doi 10 18860 j fsh v15i1 18442
  2. The Importance of the Ijtihad Jama'i Method in Contemporary Fiqh Formulations | Al-Risalah: Forum... shariajournals-uinjambi.ac.id/index.php/al-risalah/article/view/1322The Importance of the Ijtihad Jamai Method in Contemporary Fiqh Formulations Al Risalah Forum shariajournals uinjambi ac index php al risalah article view 1322
  3. Religion, Science, and Culture: An Integrated, Interconnected Paradigm of Science | Abdullah | Al-Jami'ah:... doi.org/10.14421/ajis.2014.521.175-203Religion Science and Culture An Integrated Interconnected Paradigm of Science Abdullah Al Jamiah doi 10 14421 ajis 2014 521 175 203
Read online
File size628.71 KB
Pages20
DMCAReport

Related /

ads-block-test