UNISKA BJMUNISKA BJM
AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu PolitikAS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu PolitikKebijakan efisiensi fiskal dan refocusing anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat memiliki implikasi signifikan bagi pemerintah daerah, khususnya di tingkat kelurahan. Anggaran pembangunan infrastruktur adalah salah satu sektor yang paling terdampak oleh pemotongan anggaran, meskipun memiliki peran strategis dalam mendukung pelayanan publik. Penelitian ini mengeksplorasi dampak pemangkasan anggaran pembangunan infrastruktur terhadap kapasitas pemerintahan kelurahan dalam memberikan pelayanan publik di Kabupaten Murung Raya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui analisis dokumen laporan anggaran daerah dan wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah daerah. Temuan menunjukkan bahwa pemotongan anggaran telah mengurangi fleksibilitas fiskal, melemahkan kapasitas perencanaan, dan membatasi kemampuan pemerintahan kelurahan dalam merespons kebutuhan pelayanan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan kesenjangan antara tujuan normatif desentralisasi fiskal dan realitas empiris yang dihadapi oleh pemerintahan kelurahan. Penelitian ini berkontribusi pada studi pemerintahan dengan menekankan kebutuhan untuk menyelaraskan kebijakan fiskal antarpemerintah dengan penguatan kapasitas pemerintahan di tingkat akar rumput.
Pemangkasan anggaran pembangunan infrastruktur di Kabupaten Murung Raya berdampak langsung pada melemahnya kapasitas pemerintahan kelurahan dalam menyelenggarakan pelayanan publik.Penurunan alokasi anggaran tidak hanya membatasi pelaksanaan pembangunan fisik, tetapi juga mempersempit ruang perencanaan dan fleksibilitas pengambilan keputusan, sehingga pelayanan publik cenderung berjalan pada level minimum dan berorientasi administratif.Temuan ini menunjukkan ketidakselarasan antara tujuan desentralisasi fiskal dan praktik pengelolaan keuangan daerah di tingkat mikro.Tanggung jawab pelayanan publik tetap tinggi, sementara dukungan fiskal semakin terbatas, yang pada akhirnya menurunkan kualitas layanan yang dirasakan masyarakat.Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas pemerintahan lokal agar dapat merespons kebutuhan warga secara berkelanjutan dan responsif.
1. Penelitian lanjutan dapat fokus pada dampak pemangkasan anggaran infrastruktur terhadap kualitas pelayanan publik di tingkat kelurahan, khususnya dalam hal aksesibilitas dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. 2. Mengkaji strategi adaptasi dan inovasi tata kelola pemerintahan kelurahan dalam merespons tekanan fiskal, termasuk peran partisipasi masyarakat dalam menentukan prioritas pelayanan. 3. Menganalisis implikasi pemangkasan anggaran infrastruktur terhadap ketimpangan geografis dalam penyediaan layanan dasar, serta mengidentifikasi strategi mitigasi yang dapat diterapkan oleh pemerintahan kelurahan.
| File size | 350 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
ISLAMICATEINSTITUTEISLAMICATEINSTITUTE Dengan bersandar pada enam belas sumber analitis yang diterbitkan paling lambat tahun 2020, yang meliputi keputusan resmi Muhammadiyah, buku-buku fikih,Dengan bersandar pada enam belas sumber analitis yang diterbitkan paling lambat tahun 2020, yang meliputi keputusan resmi Muhammadiyah, buku-buku fikih,
LEMHANNASLEMHANNAS Regulasi yang ada masih memiliki celah hukum dan kurangnya partisipasi masyarakat serta transparansi. Perlu reformasi regulasi, keterlibatan DPRD, danRegulasi yang ada masih memiliki celah hukum dan kurangnya partisipasi masyarakat serta transparansi. Perlu reformasi regulasi, keterlibatan DPRD, dan
LAAROIBALAAROIBA Mengenai riset yang ditulis penulis, area yang digunakan merupakan laporan pelaksanaan APBD kota tahun 2017-2021 kawasan strategis nasional Gerbangkertosusila,Mengenai riset yang ditulis penulis, area yang digunakan merupakan laporan pelaksanaan APBD kota tahun 2017-2021 kawasan strategis nasional Gerbangkertosusila,
LEMHANNASLEMHANNAS Penelitian ini menawarkan wawasan asli tentang sektor daur ulang kapal Indonesia, menyoroti kebutuhan mendesak untuk modernisasi fasilitas, peningkatanPenelitian ini menawarkan wawasan asli tentang sektor daur ulang kapal Indonesia, menyoroti kebutuhan mendesak untuk modernisasi fasilitas, peningkatan
MKRIMKRI Permasalahan hukum yang timbul setelah diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXI/2023 adalah bahwa putusan tersebut tidak turut mengujiPermasalahan hukum yang timbul setelah diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXI/2023 adalah bahwa putusan tersebut tidak turut menguji
UNISKA BJMUNISKA BJM Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari kelurahan, kurangnya antusiasme masyarakat terhadap aplikasi PALUI, dan masyarakat belum terbiasa denganHal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari kelurahan, kurangnya antusiasme masyarakat terhadap aplikasi PALUI, dan masyarakat belum terbiasa dengan
AHMADDAHLANAHMADDAHLAN Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi strategi pemasaran yang dilakukan oleh UMKM Wingko Dapur Fira Lamongan dalam meningkatkanTujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi strategi pemasaran yang dilakukan oleh UMKM Wingko Dapur Fira Lamongan dalam meningkatkan
UNEJUNEJ Kekurangan fokus pada keinginan dan nilai-nilai budaya komunitas di tingkat lokal merupakan elemen hilang dalam upaya terus menerus mempromosikan standarKekurangan fokus pada keinginan dan nilai-nilai budaya komunitas di tingkat lokal merupakan elemen hilang dalam upaya terus menerus mempromosikan standar
Useful /
UNISKA BJMUNISKA BJM Transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi masyarakat terwujud melalui keterbukaan informasi, mekanisme pertanggungjawaban aparatur, integrasiTransparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi masyarakat terwujud melalui keterbukaan informasi, mekanisme pertanggungjawaban aparatur, integrasi
UNISKA BJMUNISKA BJM Hasil menunjukkan bahwa program bantuan sosial berjalan baik berdasarkan indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas. Namun,Hasil menunjukkan bahwa program bantuan sosial berjalan baik berdasarkan indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas. Namun,
UNEJUNEJ Karena Thailand tidak mengakui status pengungsi mereka, hak‑hak manusia yang dijanjikan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia tidak dijamin bagi kelompokKarena Thailand tidak mengakui status pengungsi mereka, hak‑hak manusia yang dijanjikan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia tidak dijamin bagi kelompok
UINUIN Abstrak. Jihad dan Thâifah Manshûrah: Basis Syariah Identitas Kelompok Jihadis. Studi ini bertujuan mengkaji bagaimana konsep jihad dan thâifah manshurahAbstrak. Jihad dan Thâifah Manshûrah: Basis Syariah Identitas Kelompok Jihadis. Studi ini bertujuan mengkaji bagaimana konsep jihad dan thâifah manshurah