LEMHANNASLEMHANNAS

Jurnal Lemhannas RIJurnal Lemhannas RI

Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan sejauh mana pemilihan kepala daerah sementara oleh pemerintah pusat tidak berjalan sesuai prinsip konstitusi, demokrasi lokal, dan ketahanan nasional yang melalui kerangka Asta Gatra, tetapi lebih terjebak dalam politik dengan menawarkan model pemerintahan yang lebih akuntabel dan partisipatif. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan tinjauan naratif dan analisis komparatif terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur akademik nasional maupun internasional untuk memetakan korelasi antara legitimasi hukum, desain institusi, dan stabilitas pemerintahan daerah. Temuan menunjukkan adanya kekosongan regulasi signifikan dalam sistem perekrutan kepala daerah sementara, terutama dalam pembatasan wewenang, pengawasan legislatif, transparansi seleksi, dan tanggung jawab kinerja. Ketidaksesuaian ini memengaruhi aspek politik, tata kelola, dan sosial Asta Gatra sehingga dapat menguras kekuatan legitimasi daerah dan ketahanan institusional. Ilustrasi negara seperti Jerman, India, dan Afrika Selatan menunjukkan bahwa dukungan untuk kepemimpinan sementara biasanya bersifat subjektif terhadap persetujuan legislatif dan pengawasan publik, dengan masa jabatan terbatas untuk jaminan demokratis.

Pemilihan kepala daerah sementara oleh pemerintah pusat tidak sesuai dengan prinsip demokrasi lokal dan ketahanan nasional yang diatur dalam UUD 1945.Regulasi yang ada masih memiliki celah hukum dan kurangnya partisipasi masyarakat serta transparansi.Perlu reformasi regulasi, keterlibatan DPRD, dan penguatan evaluasi publik untuk memastikan penunjukan kepala daerah sementara selaras dengan prinsip demokrasi substantif dan memperkuat otonomi daerah.Kebijakan yang dianjurkan menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan administratif dan motivasi demokratis dalam tata kelola pemerintahan daerah.

1. Penelitian lebih lanjut tentang dampak partisipasi DPRD dalam proses seleksi kepala daerah sementara terhadap kualitas tata kelola demokratis. 2. Analisis perbandingan sistem perekrutan kepala daerah sementara di negara-negara berbasis dekentalisasi untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diterapkan di Indonesia. 3. Studi tentang efektivitas penerapan batas masa jabatan dan mekanisme evaluasi berkala terhadap kepala daerah sementara dalam meningkatkan ketahanan institusional daerah.

  1. Digitalisation of Islamic Economy and Maqasid Sharia for Social Resilience and Welfare | Jurnal Lemhannas... jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/en/article/view/1153Digitalisation of Islamic Economy and Maqasid Sharia for Social Resilience and Welfare Jurnal Lemhannas jurnal lemhannas go index php jkl en article view 1153
  2. Konstitusionalitas Peraturan Menteri Dalam Negeri: Studi Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor... journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/30747Konstitusionalitas Peraturan Menteri Dalam Negeri Studi Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor journal uii ac Lex Renaissance article view 30747
  3. Governance of Acting Regional Heads and Its Implications for National Resilience | Jurnal Lemhannas RI.... jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/en/article/view/1101Governance of Acting Regional Heads and Its Implications for National Resilience Jurnal Lemhannas RI jurnal lemhannas go index php jkl en article view 1101
Read online
File size1.22 MB
Pages19
DMCAReport

Related /

ads-block-test