STIEJAYAKARTASTIEJAYAKARTA
Jurnal Akuntansi dan Perpajakan JayakartaJurnal Akuntansi dan Perpajakan JayakartaPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Dokter Bukan Pegawai antara metode Tarif Progresif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) (skema lama) dan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) berdasarkan PP No. 58 Tahun 2023 (skema baru). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada klien Kantor Jasa Akuntan (KJA) Agustinus Jeneo. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen kertas kerja rekapitulasi penghasilan dokter Tahun Pajak 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema TER berhasil memberikan simplifikasi administrasi perpajakan yang signifikan bagi pihak pemotong pajak pada masa berjalan (Januari–Desember). Namun, penerapan tarif tunggal flat pada masa berjalan tersebut menimbulkan distorsi finansial pada masa pajak Desember saat dilakukan perhitungan ulang (re-calculation) menggunakan Tarif Progresif Pasal 17 setahun penuh. Bagi dokter berpenghasilan tinggi, transisi ini memicu lonjakan nilai Kurang Bayar yang ekstrem di akhir tahun dan mengakibatkan tekanan mendadak pada arus kas (cash flow) bulanan Wajib Pajak. Peran KJA Agustinus Jeneo terbukti krusial dalam melakukan rekonsiliasi fiskal dan mitigasi risiko sanksi administratif perpajakan klien selama masa transisi regulasi ini.
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Menggunakan Tarif Progresif Pasal 17 dan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada Kantor Jasa Akuntan Agustinus Jeneo, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mekanisme dan hasil penghitungan PPh Pasal 21 antara Tarif Progresif Pasal 17 dan TER.Tarif Progresif Pasal 17 memperhitungkan akumulasi Penghasilan Kena Pajak selama satu tahun sehingga besarnya pajak mengikuti lapisan tarif yang berlaku, sedangkan TER menggunakan tarif 5% atas Dasar Pengenaan Pajak sebesar 50% dari penghasilan bruto pada setiap masa pajak sehingga mekanisme penghitungan dan pemotongan menjadi lebih sederhana serta konsisten selama Januari sampai dengan Desember.Penerapan TER juga memberikan implikasi terhadap pengelolaan arus kas Wajib Pajak karena jumlah pemotongan pajak setiap bulan lebih mudah diperkirakan, sedangkan Tarif Progresif Pasal 17 menghasilkan kewajiban pajak yang dipengaruhi oleh akumulasi penghasilan selama satu tahun.Dalam penerapannya pada KJA Agustinus Jeneo, peran KJA sangat penting dalam memberikan konsultasi, melakukan penghitungan dan rekonsiliasi data, serta membantu pelaporan PPh Pasal 21.Pelaksanaan tersebut masih menghadapi kendala berupa penyesuaian terhadap sistem Coretax, rekonsiliasi bukti potong dari beberapa sumber penghasilan, dan kelengkapan data dari klien, tetapi kendala tersebut dapat diminimalkan melalui koordinasi yang baik antara KJA dan klien sehingga pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat berjalan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Untuk penelitian lanjutan, dapat diusulkan beberapa arah studi sebagai berikut: Pertama, menganalisis dampak penerapan TER terhadap kepatuhan pajak dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, meneliti efektivitas skema TER dalam meningkatkan efisiensi waktu dan mengurangi potensi kesalahan manusia dalam proses penghitungan pajak. Ketiga, mengkaji implikasi penerapan TER terhadap distribusi beban pajak dan potensi penumpukan kewajiban pajak pada akhir tahun, khususnya bagi dokter dengan penghasilan yang berfluktuasi. Keempat, mengeksplorasi peran dan tantangan yang dihadapi oleh Kantor Jasa Akuntan dalam membantu klien dokter menghadapi perubahan mekanisme PPh Pasal 21, termasuk dalam melakukan rekonsiliasi fiskal dan mitigasi risiko sanksi administratif perpajakan. Kelima, meneliti dampak penerapan TER terhadap arus kas wajib pajak, khususnya bagi dokter dengan penghasilan tinggi dan berfluktuasi. Keenam, menganalisis perbedaan hasil penghitungan PPh Pasal 21 antara tarif progresif Pasal 17 dan TER secara lebih mendalam, termasuk aspek keadilan dalam pembebanan pajak berdasarkan kondisi ekonomi wajib pajak. Ketujuh, meneliti dampak penerapan TER terhadap administrasi perpajakan, khususnya dalam hal penyederhanaan proses penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Kedelapan, mengeksplorasi strategi dan praktik terbaik yang dapat diterapkan oleh Kantor Jasa Akuntan dalam membantu klien dokter menghadapi perubahan mekanisme PPh Pasal 21, termasuk dalam memberikan konsultasi dan pendampingan kepada klien.
- Efektivitas Skema Simplikasi PPh 21 dengan Tarif Efektif Rata-Rata | Jurnal Akuntansi dan Bisnis. efektivitas... journal.uyr.ac.id/index.php/JAB/article/view/789Efektivitas Skema Simplikasi PPh 21 dengan Tarif Efektif Rata Rata Jurnal Akuntansi dan Bisnis efektivitas journal uyr ac index php JAB article view 789
- Anaisis penerapan tarif efektif rata-rata terhadap kepatuhan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Medan Petisah... jurnalku.org/index.php/akun/article/view/1339Anaisis penerapan tarif efektif rata rata terhadap kepatuhan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Medan Petisah jurnalku index php akun article view 1339
| File size | 669.9 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
RENACIPTAMANDIRIRENACIPTAMANDIRI Penurunan terbanyak pada hari ke 14 sebesar 16,23%. Denyut jantung (HR) mengalami penurunan secara bermakna sehingga Rate Pressure Product (RPP) juga menurunPenurunan terbanyak pada hari ke 14 sebesar 16,23%. Denyut jantung (HR) mengalami penurunan secara bermakna sehingga Rate Pressure Product (RPP) juga menurun
SMARTPUBLISHERSMARTPUBLISHER Permasalahan utama yang dihadapi adalah terjadinya ketidakseimbangan antara PPN keluaran dan PPN masukan akibat keterlambatan penerimaan faktur dari supplier.Permasalahan utama yang dihadapi adalah terjadinya ketidakseimbangan antara PPN keluaran dan PPN masukan akibat keterlambatan penerimaan faktur dari supplier.
UPD KEDIRIUPD KEDIRI Perkembangan cryptocurrency sebagai aset digital menciptakan tantangan baru dalam aspek perpajakan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisisPerkembangan cryptocurrency sebagai aset digital menciptakan tantangan baru dalam aspek perpajakan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis
UNISKAUNISKA Namun jika jalan yang hendak ditempuh adalah memintakan pembatalan perjanjian kerja maka solusinya bisa menempuh prosedur perselisihan pemutusan hubunganNamun jika jalan yang hendak ditempuh adalah memintakan pembatalan perjanjian kerja maka solusinya bisa menempuh prosedur perselisihan pemutusan hubungan
UNISKAUNISKA Terhadap kreditor yang belum melakukan pengajuan tagihan kepada debitor atas boedel pailit, maka secepatnya harus melakukan pengajuan tagihan sehinggaTerhadap kreditor yang belum melakukan pengajuan tagihan kepada debitor atas boedel pailit, maka secepatnya harus melakukan pengajuan tagihan sehingga
UNINDRAUNINDRA Sehingga tahun pajak 2023 menjadi tahun terakhir bagi PT. XYZ diperbolehkan menggunakan tarif final, tahun pajak 2024 harus menggunakan tarif sesuai pasalSehingga tahun pajak 2023 menjadi tahun terakhir bagi PT. XYZ diperbolehkan menggunakan tarif final, tahun pajak 2024 harus menggunakan tarif sesuai pasal
RENACIPTAMANDIRIRENACIPTAMANDIRI Menurut WHO, hingga bulan Juli 2022 penyakit ini telah merenggut 40,1 juta nyawa. Diperkirakan ada 38,4 juta orang yang hidup dengan HIV pada akhir tahunMenurut WHO, hingga bulan Juli 2022 penyakit ini telah merenggut 40,1 juta nyawa. Diperkirakan ada 38,4 juta orang yang hidup dengan HIV pada akhir tahun
UNISKAUNISKA Kondisi itu menyebabkan pembuat Undang-Undang berinisiatif mengkombinasikan pemilu serentak dengan ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold),Kondisi itu menyebabkan pembuat Undang-Undang berinisiatif mengkombinasikan pemilu serentak dengan ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold),
Useful /
UNISKAUNISKA Bentuk penyelesaian pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terhutang pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yaitu ProsesBentuk penyelesaian pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terhutang pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yaitu Proses
UGMUGM Komposit TiO2/Cu2O berhasil disintesis melalui metode hidrotermal, menghasilkan heterostruktur anatase-cuprite dengan partikel mikroskopis berbentuk bulat.Komposit TiO2/Cu2O berhasil disintesis melalui metode hidrotermal, menghasilkan heterostruktur anatase-cuprite dengan partikel mikroskopis berbentuk bulat.
UNISKAUNISKA Penelitian ini mengkaji tentang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah berdasarkan sertipikat yang telahPenelitian ini mengkaji tentang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah berdasarkan sertipikat yang telah
UNISKAUNISKA Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta peningkatan koordinasi antarinstansi terkait guna menjamin akuntabilitas dan efektivitas sistem pembebasanOleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta peningkatan koordinasi antarinstansi terkait guna menjamin akuntabilitas dan efektivitas sistem pembebasan