DOKICTIDOKICTI

Journal of Sharia and Legal ScienceJournal of Sharia and Legal Science

Penerapan wajib E-Katalog Versi 6 yang terintegrasi dengan INAPROC sejak Januari 2025 telah menciptakan hambatan masuk yang signifikan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pengadaan pemerintah Indonesia. Platform ini mengharuskan penyedia jasa untuk memiliki dokumen administrasi formal, khususnya membedakan antara Nomor Identifikasi Usaha (NPWP) yang dikeluarkan melalui sistem OSS dan Nomor Identifikasi Wajib Pajak (NPWP), beserta akta pendirian dan dokumentasi perusahaan. Namun, hanya 32 persen dari 64,2 juta UMKM di Indonesia yang memiliki lisensi formal tersebut. Untuk menganalisis keselarasan persyaratan pendaftaran ini dengan kerangka hukum yang berlaku, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (pendekatan sosial-hukum) yang didukung oleh pendekatan hukum dan konseptual. Temuan menunjukkan bahwa prasyarat administratif yang ketat ini menimbulkan hambatan masuk yang parah dan konsentrasi pasar, menciptakan kondisi yang mendistorsi persaingan usaha yang adil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Akibatnya, sejumlah kecil penyedia jasa terdaftar mendominasi transaksi pemerintah, yang mengakibatkan penetapan harga yang tidak adil, inefisiensi anggaran, dan potensi kerugian keuangan negara. Studi ini menyimpulkan bahwa harmonisasi regulasi melalui penyederhanaan persyaratan pendaftaran INAPROC dan program sosialisasi sistematis yang menargetkan UMKM merupakan langkah kebijakan penting untuk mengurangi konsentrasi pasar, memulihkan persaingan sehat, dan memastikan partisipasi inklusif dalam pengadaan pemerintah digital.

Penerapan E-Katalog Versi 6 yang terintegrasi dengan INAPROC telah menciptakan hambatan struktural bagi UMKM karena persyaratan pendaftaran yang rumit.Hanya 32% UMKM memiliki lisensi formal yang diperlukan, menyebabkan konsentrasi pasar dan praktik monopoli.Hal ini berdampak pada harga yang tidak adil, inefisiensi anggaran, dan kerugian keuangan negara.Penelitian ini menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi dan sosialisasi yang sistematis diperlukan untuk meningkatkan partisipasi UMKM dalam pengadaan pemerintah.

1. Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak penyederhanaan persyaratan pendaftaran INAPROC terhadap partisipasi UMKM dalam pengadaan pemerintah. 2. Analisis perbedaan implementasi regulasi E-Katalog Versi 6 di berbagai daerah Indonesia untuk mengidentifikasi tantangan lokal yang mungkin muncul. 3. Studi tentang efek jangka panjang konsentrasi pasar terhadap persaingan usaha dan inovasi di sektor UMKM, dengan fokus pada regulasi yang berpotensi menciptakan kelembagaan monopoli.

  1. Barriers to MSME Entry in Digital Government Procurement: An Analysis of NIB and INAPROC Account Requirements... doi.org/10.61994/jsls.v4i2.2289Barriers to MSME Entry in Digital Government Procurement An Analysis of NIB and INAPROC Account Requirements doi 10 61994 jsls v4i2 2289
Read online
File size326.78 KB
Pages12
DMCAReport

Related /

ads-block-test