INSTITUTREINSTITUTRE

Journal of Aceh StudiesJournal of Aceh Studies

Aceh menunjukkan paradoks perkembangan terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Meskipun menerima alokasi dana rekonstruksi internasional terbesar di wilayah tersebut, termasuk lebih dari tujuh miliar dolar AS dan ratusan triliun rupiah melalui dana otonomi khusus sejak 2008, tingkat kemiskinan Aceh mencapai 12,33% pada Maret 2025, hampir empat poin persentase di atas rata-rata nasional. Artikel ini menginvestigasi penyebab kegagalan rekonstruksi Aceh melalui analisis dokumen kualitatif, kerangka teoritis Institutionalization Before Liberalization (IBL), Hybrid Peace, dan Sustainable Reconstruction Framework (SRF). Hasilnya menunjukkan bahwa kegagalan rekonstruksi bukan karena ketiadaan sumber daya, tetapi karena ketidaktepatan urutan institusi yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya tersebut. Kekurangan sistem pemerintahan, kebijakan, partisipasi masyarakat, dan model pelayanan publik menyebabkan penyerapan dana oleh jaringan patron-klien lokal, bukan untuk pengembangan berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan pasca-konflik berkelanjutan memerlukan penyiapan kondisi pendukung sebelum penyaluran sumber daya, dan tanpa itu akan menghasilkan kerentanan struktural baru.

Kegagalan rekonstruksi Aceh disebabkan oleh penyaluran sumber daya sebelum sistem institusi yang mampu mengelolanya dibangun.Sistem pemerintahan, kebijakan, partisipasi masyarakat, dan model pelayanan publik tidak memadai saat liberalisasi fiskal terjadi, sehingga menyebabkan penyerapan dana oleh jaringan patron-klien lokal.Kondisi pendukung seperti sistem pemerintahan, kebijakan, partisipasi masyarakat, dan model pelayanan publik harus disiapkan sebelum penyaluran dana untuk memastikan pengembangan berkelanjutan.Kegagalan ini menunjukkan bahwa penyaluran sumber daya tanpa kondisi pendukung akan menghasilkan kerentanan struktural baru, bukan pengembangan yang berkelanjutan.

Penelitian lanjutan dapat fokus pada tiga arah utama. Pertama, mengevaluasi dampak reformasi sistem pemerintahan lokal terhadap efektivitas penggunaan dana otonomi khusus, khususnya dalam mengurangi korupsi dan meningkatkan transparansi. Kedua, menganalisis ketimpangan spasial dalam pembangunan Aceh, terutama perbedaan antara kota Banda Aceh dengan daerah pedesaan yang masih mengalami kemiskinan tinggi. Ketiga, mempelajari peran elit lokal dalam menyerap dana rekonstruksi dan bagaimana kebijakan pengawasan dapat dikembangkan untuk mencegah praktik pengalihan dana. Penelitian-penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana mengintegrasikan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat, memperkuat sistem akuntabilitas, serta mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal yang tidak diarahkan dengan baik.

  1. Post-Disaster Reconstruction | Lessons from Aceh | Matthew Clarke, Ism. disaster lessons aceh matthew... taylorfrancis.com/books/9781136541254Post Disaster Reconstruction Lessons from Aceh Matthew Clarke Ism disaster lessons aceh matthew taylorfrancis books 9781136541254
  2. Client Challenge. client challenge javascript disabled browser please enable proceed required part site... link.springer.com/book/10.1057/9780230307032Client Challenge client challenge javascript disabled browser please enable proceed required part site link springer book 10 1057 9780230307032
Read online
File size368.99 KB
Pages14
DMCAReport

Related /

ads-block-test