Publisher

UWGUWG

Journal Widya Gama Intellectual Property RightsWidya Gama Intellectual Property Rights Abstract

Perlindungan nama geografis sebagai identitas produk berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menjaga reputasi, karakteristik, dan nilai ekonomi suatu produk yang dipengaruhi oleh faktor geografis. Meskipun Kopi Gunung Kawi dari Desa Sumberdem, Kabupaten Malang, memiliki sejarah, reputasi, dan karakteristik yang diakui oleh publik, belum menerima perlindungan melalui pendaftaran Indikasi Geografis (IG). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur nama geografis sebagai identitas produk, status hukum komunitas petani sebelum pendaftaran IG, serta urgensi, kesiapan, dan hambatan dalam pendaftaran IG Kopi Gunung Kawi. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan statuta, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara, analisis dokumen, dan tinjauan pustaka, dan dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup kondensasi data, presentasi data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi hukum mengenai Indikasi Geografis sudah ada, tetapi implementasinya belum optimal karena kerangka institusional pemohon, manual persyaratan, dan sistem pemantauan belum didirikan. Sebelum pendaftaran, komunitas petani hanya memiliki kepentingan faktual dalam reputasi produk tanpa hak eksklusif atas nama geografis. Kopi Gunung Kawi telah memenuhi sebagian besar persyaratan substansial untuk Indikasi Geografis tetapi masih menghadapi hambatan di aspek institusional, administratif, keuangan, dan koordinasi. Oleh karena itu, pendaftaran Indikasi Geografis penting sebagai bentuk perlindungan hukum kolektif bagi petani.

Conclusion

Penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan utama mengenai perlindungan hukum nama geografis Kopi Gunung Kawi.Pertama, kerangka hukum nasional, seperti Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Perjanjian TRIPS telah memfasilitasi perlindungan interaksi antara faktor alam, manusia, dan reputasi Kopi Gunung Kawi.Namun, hak eksklusif hanya timbul setelah pendaftaran selesai karena sifat konstitutif sistem.Namun, implementasi di lapangan masih terbatas pada pendaftaran merek individu Sumberdem 1832 oleh Kampoeng Kopi Sumberdem, sementara nama kolektif Kopi Gunung Kawi belum dilindungi oleh peraturan nasional atau peraturan desa.Oleh karena itu, keberadaan norma hukum tidak akan memberikan perlindungan yang efektif tanpa langkah konkret oleh pemangku kepentingan untuk mendaftarkan nama secara resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.Kedua, penelitian ini menunjukkan bahwa komunitas petani Desa Sumberdem memiliki kepentingan kolektif dan reputasi ekonomi di bawah nama Gunung Kawi Coffee, yang berasal dari sejarah budidaya yang berasal dari era kolonial, kondisi tanah vulkanik, dan keterampilan pasca panen antar generasi.Namun, karena sistem Indikasi Geografis bersifat konstitutif dan struktur institusional petani tetap terpecah, kedudukan hukum komunitas sebelum pendaftaran resmi hanya berupa hak nominal yang rentan terhadap penyalahgunaan.Kerentanan ini terlihat dari fakta bahwa pihak luar telah mengekspor kopi dari daerah lain dengan nama Kopi Gunung Kawi, yang menunjukkan bahwa kepemilikan de facto atas reputasi tidak secara otomatis memberikan perlindungan hukum tanpa pendaftaran formal.Ketiga, pendaftaran Indikasi Geografis (IG) untuk Kopi Gunung Kawi mendesak untuk mengantisipasi risiko penyalahgunaan nama oleh pihak luar dan melindungi kelangsungan ekonomi Desa Sumberdem, yang sangat bergantung pada komoditas ini.Pada intinya, Kopi Gunung Kawi telah memenuhi semua kriteria dasar IG karena memiliki karakteristik yang menonjol sebagai hasil kombinasi faktor alam dan keahlian manusia, seperti yang ditunjukkan melalui pengujian organoleptik (cupping tests).Ini menunjukkan bahwa kesiapan produk dan kesadaran hukum komunitas pada dasarnya sudah mapan, sehingga langkah yang tersisa adalah persiapan ilmiah Manual Spesifikasi.Namun, proses pendaftaran tetap terhambat oleh masalah institusional dan kendala struktural di luar kendali petani langsung.Badan Perlindungan Indikasi Geografis belum didirikan, sementara badan perwakilan petani tetap terpecah antara sektor pertanian dan pariwisata.Batasan ini diperparah oleh prosedur administratif yang rumit dan sistem perencanaan anggaran desa yang belum memprioritaskan pendaftaran IG sebagai prioritas pengembangan lokal.Oleh karena itu, urgensi utama mendaftarkan Kopi Gunung Kawi tidak terletak pada kualitas produk atau kesiapan sosial, tetapi pada kebutuhan mendesak untuk konsolidasi institusional, penyederhanaan birokrasi, dan dukungan kebijakan yang diperkuat dari pemerintah daerah.

Future Research

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah, bekerja sama dengan Kantor Pertanian Kabupaten Malang dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, segera memprioritaskan pembentukan Asosiasi Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) dan mengalokasikan anggaran khusus multi-tahun untuk penyusunan Manual Persyaratan, alih-alih hanya memperlakukan pendaftaran IG sebagai program tambahan di luar lingkup prioritas pengembangan fisik. Selain itu, perlu melibatkan universitas dan asosiasi profesional untuk memberikan bantuan teknis dalam mendokumentasikan hubungan ilmiah antara kondisi geografis dan kualitas produk. Penelitian lanjutan juga dapat dilakukan untuk mengeksplorasi lebih lanjut dampak sosial dan ekonomi pendaftaran Indikasi Geografis terhadap komunitas petani, serta strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pendaftaran.

References

1. Problematika Perlindungan Hukum terhadap Produk Indikasi Geografis | Mahila | Jurnal Ilmiah Universitas... doi.org/10.33087/jiubj.v19i3.769Problematika Perlindungan Hukum terhadap Produk Indikasi Geografis Mahila Jurnal Ilmiah Universitas doi 10 33087 jiubj v19i3 769
2. Hak Kepemilikan Komunal dalam Indikasi Geografis : Suatu Tinjauan Globalisasi Hukum: Suatu Tinjauan Globalisasi... ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/js/article/view/2307Hak Kepemilikan Komunal dalam Indikasi Geografis Suatu Tinjauan Globalisasi Hukum Suatu Tinjauan Globalisasi ejournal um sorong ac index php js article view 2307

Metadata

File size	366.58 KB
Pages	23
DMCA	Report