UNRUNR
Jurnal Aktual JusticeJurnal Aktual JusticeRumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah , serta faktor apa yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap pemalsuan pas Bandara, tujuan penelitian adalah, pertama mengetahui , kedua mengtahui faktor yang menghambat penegakan hukum pemalsuan pas Bandara. Pendekatan penelitian adalah yuridis normatif, Pendekatan yuridis normatif mencoba untuk memahami hukum dari perspektif teoritis dan filosofis. Penelitian melibatkan analisis terhadap berbagai sumber hukum seperti konstitusi, undang-undang, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan pendapat para ahli hukum. Adapun hasil penelitian ini adalah pertama, belum terlaksana maksimal, dibutikan Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV belum pernah melakukan penindakan hingga ke pengadilan terhadap pemalsuan pas Bandara. Kedua, faktor yang menghambat penegakan hukum pemalsuan pas Bandara yaitu bahwa Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV belum memiliki kewenangan penyidikan terkait tindak pidana pemalsuan pas bandara.
Kewenangan dalam rangka penegakan tindak pidana pemalsuan pas bandara oleh Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV belum terlaksana secara maksimal, hal ini dibuktikan Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV belum pernah melakukan penindakan hingga ke pengadilan terhadap tindak pidana pemalsuan pas Bandara.Faktor yang menghambat penegakan hukum pemalsuan pas bandara yakni, bahwa Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV belum memiliki kewenangan penyidikan terkait tindak pidana pemalsuan pas bandara, hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 tidak memuat ketentuan pidana terkait pemalsuan pas bandara sehingga pemalsuan pas bandara dikategorikan tindak pidana umum, yakni tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi kerangka hukum yang mengatur kewenangan Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV untuk menangani tindak pidana pemalsuan pas bandara, termasuk kemungkinan revisi undang-undang agar kewenangan penyidikan diperluas. Selain itu, perlu dilakukan studi tentang efektivitas teknologi keamanan terkini dalam mencegah pemalsuan dokumen bandara, seperti penggunaan sistem biometrik atau verifikasi digital. Terakhir, penelitian juga bisa mengkaji kolaborasi antara lembaga pemerintah dan pihak swasta dalam meningkatkan koordinasi penegakan hukum terhadap kejahatan di sektor penerbangan, terutama di daerah keamanan terbatas.
| File size | 380.53 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
UNRUNR Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina menjadi dasar implementasi boikot produk pro Israel. Aksi boikot sebagaiFatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina menjadi dasar implementasi boikot produk pro Israel. Aksi boikot sebagai
UNRUNR Studi ini mengidentifikasi hambatan dalam penegakan hukum akibat ketidakpastian serta prosedur hukum yang kompleks dan merekomendasikan pedoman regulasiStudi ini mengidentifikasi hambatan dalam penegakan hukum akibat ketidakpastian serta prosedur hukum yang kompleks dan merekomendasikan pedoman regulasi
UNRUNR Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis SWOT (Strength, Weakness,Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis SWOT (Strength, Weakness,
UNRUNR Dikeluarkannya Keputusan Pesamuhan Agung MUDP Bali Nomor 01/KWP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Hasil-hasil Pesamuhan Agung III MajelisDikeluarkannya Keputusan Pesamuhan Agung MUDP Bali Nomor 01/KWP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Hasil-hasil Pesamuhan Agung III Majelis
UNRAMUNRAM Pandangan perbandingan dari Title IX di Amerika Serikat dan UU Kekerasan Seksual di Inggris menunjukkan bahwa kewajiban pelaporan wajib, prosedur berbasisPandangan perbandingan dari Title IX di Amerika Serikat dan UU Kekerasan Seksual di Inggris menunjukkan bahwa kewajiban pelaporan wajib, prosedur berbasis
UNRAMUNRAM RUU TNI 2025 yang memperluas kewenangan TNI di siber harus dibarengi dengan pemisahan yang jelas antara keamanan siber sipil dan militer untuk mencegahRUU TNI 2025 yang memperluas kewenangan TNI di siber harus dibarengi dengan pemisahan yang jelas antara keamanan siber sipil dan militer untuk mencegah
UNPRIUNPRI PT Taru Martani memproduksi produk Cerutu dan TIS (Tembakau Iris Saos). Adapun masalah yang terjadi di Perusahaan dalam perencanaan persediaaan bahan bakuPT Taru Martani memproduksi produk Cerutu dan TIS (Tembakau Iris Saos). Adapun masalah yang terjadi di Perusahaan dalam perencanaan persediaaan bahan baku
UMKUMK Lingkungan Bermain ini sangat berpengaruh karena anak kurang terkontrol sehingga hal ini juga membuat anak bisa putus sekolah karena pergaulan yang bebasLingkungan Bermain ini sangat berpengaruh karena anak kurang terkontrol sehingga hal ini juga membuat anak bisa putus sekolah karena pergaulan yang bebas
Useful /
UNPRIUNPRI Novel Kuli menampilkan stereotip etnis dalam lapisan: orang Betawi digambarkan sebagai arogan, Madura sebagai keras, Sunda sebagai sopan, dan TionghoaNovel Kuli menampilkan stereotip etnis dalam lapisan: orang Betawi digambarkan sebagai arogan, Madura sebagai keras, Sunda sebagai sopan, dan Tionghoa
UNAJAUNAJA Studi ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan karakteristik sosial dan ekonomi pedagang kaki lima, serta menganalisis pengaruh modal kerja danStudi ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan karakteristik sosial dan ekonomi pedagang kaki lima, serta menganalisis pengaruh modal kerja dan
UNAJAUNAJA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan kepala desa dan kompetensi perangkat desa terhadap kepuasan masyarakat di Desa BukitPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan kepala desa dan kompetensi perangkat desa terhadap kepuasan masyarakat di Desa Bukit
UMKUMK Peran guru IPS dalam mengatasi kendala tersebut adalah memberikan kebijakan kepada siswa yang mengalami kesulitan, menggunakan metode belajar inovatif,Peran guru IPS dalam mengatasi kendala tersebut adalah memberikan kebijakan kepada siswa yang mengalami kesulitan, menggunakan metode belajar inovatif,