UNRAMUNRAM
Jurnal Kompilasi HukumJurnal Kompilasi HukumPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar kewenangan Kementerian Agama (Kemenag) dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah menurut UU No. 20 Tahun 2003 dengan bingkai teori kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui statute approach dan conceptual approach, dengan analisis preskriptif. Hasil menunjukkan UU 20/2003 memberikan kepastian hukum formal berupa pengakuan pendidikan keagamaan serta kesetaraan bentuk MI/MTs/MA/MAK dalam Sistem Pendidikan Nasional. Namun, kepastian hukum material masih terbatas karena demarkasi kewenangan pada regulasi turunan belum tegas, terutama terkait standar, akreditasi, kurikulum, kualifikasi pendidik, dan pengelolaan data, sehingga menimbulkan potensi tumpang tindih pelaksanaan. Penelitian ini merekomendasikan penerbitan regulasi pelaksana bersama yang memetakan batas kewenangan antara domain kekhasan keagamaan dan domain Standar Nasional Pendidikan, harmonisasi data pendidikan, penyusunan SOP mobilitas dan rekognisi hasil belajar antarsatuan setara, serta penguatan mekanisme koordinasi dan akuntabilitas antarkementerian.
20 Tahun 2003 telah memberi kepastian hukum formal bagi Kementerian Agama (Kemenag) untuk membina dan menyelenggarakan pendidikan keagamaan pada jenjang dasar dan menengah.Pengakuan jenis pendidikan keagamaan (Pasal 15, Pasal 30) dan kesetaraan bentuk (MI/MTs/MA/MAK setara SD/SMP/SMA/SMK pada Pasal 17–18) menempatkan madrasah sebagai bagian integral dari satu sistem pendidikan nasional yang tunduk pada Standar Nasional Pendidikan (SNP).Kedua, tantangan utama berada pada kepastian hukum material akibat area kewenangan yang beririsan antara kekhasan keagamaan (domain Kemenag) dan standar umum (SNP yang berlaku nasional).Tanpa demarkasi yang tegas dalam regulasi turunan, dapat timbul dualisme pengaturan dan perbedaan tafsir (kurikulum inti vs muatan kekhasan, akreditasi, kualifikasi pendidik, data, dan pembiayaan) yang menurunkan prediktabilitas layanan.Dibaca melalui teori kepastian hukum Radbruch dan teori kewenangan (atribusi–delegasi–mandat), solusi utamanya ialah memperjelas subjek, objek, dan prosedur kewenangan agar penyelenggaraan oleh Kemenag berlangsung pasti, terukur, dan setara dalam satu arsitektur mutu nasional.
Berdasarkan temuan penelitian, disarankan untuk menerbitkan regulasi pelaksana bersama yang memetakan batas kewenangan antara domain kekhasan keagamaan dan domain Standar Nasional Pendidikan. Harmonisasi data pendidikan, penyusunan SOP mobilitas dan rekognisi hasil belajar antarsatuan setara, serta penguatan mekanisme koordinasi dan akuntabilitas antarkementerian juga direkomendasikan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penyelenggaraan oleh Kemenag dapat berlangsung lebih pasti, terukur, dan setara dalam satu sistem pendidikan nasional.
- Kewenangan Kementerian Agama Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Dan Menengah Berdasarkan Uu No. 20... jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/268Kewenangan Kementerian Agama Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Dan Menengah Berdasarkan Uu No 20 jkh unram ac index php jkh article view 268
- Analisis Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Madrasah | Syntax Idea. analisis kebijakan pendidikan... doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3057Analisis Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Madrasah Syntax Idea analisis kebijakan pendidikan doi 10 46799 syntax idea v6i3 3057
| File size | 244.47 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
UMRAHUMRAH Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada 97 responden masyarakat Desa Mepar. Data dianalisisPenelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada 97 responden masyarakat Desa Mepar. Data dianalisis
UMRAHUMRAH Trust terbukti sebagai variabel dengan pengaruh paling kuat terhadap Continuance Intention. Selain itu, Trust memediasi hubungan Perceived Ubiquity danTrust terbukti sebagai variabel dengan pengaruh paling kuat terhadap Continuance Intention. Selain itu, Trust memediasi hubungan Perceived Ubiquity dan
UMRAHUMRAH Selain itu, keterbatasan sarana prasarana perlu diatasi melalui pemeliharaan dan penyesuaian sarpras berbasis karakteristik wilayah kepulauan serta pemanfaatanSelain itu, keterbatasan sarana prasarana perlu diatasi melalui pemeliharaan dan penyesuaian sarpras berbasis karakteristik wilayah kepulauan serta pemanfaatan
UNRAMUNRAM Paradigma itu mengalami pergeseran pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 di mana putusan tersebut mengatakan bahwa Pasal 251 KUHD tersebutParadigma itu mengalami pergeseran pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 di mana putusan tersebut mengatakan bahwa Pasal 251 KUHD tersebut
UNRIKAUNRIKA Penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis temuan empiris sebagai landasan pembangunan berkelanjutan di sektor pertanian.Penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis temuan empiris sebagai landasan pembangunan berkelanjutan di sektor pertanian.
UNRAMUNRAM Dengan demikian, penerapan prinsip equality before the law maupun restorative justice dalam konteks korupsi besar harus dipahami memiliki batas-batas tertentu,Dengan demikian, penerapan prinsip equality before the law maupun restorative justice dalam konteks korupsi besar harus dipahami memiliki batas-batas tertentu,
UNRAMUNRAM PBM 2006 memberikan kewenangan besar kepada mayoritas lokal dalam menentukan izin pendirian rumah ibadat, menjadikan kebebasan beribadah kelompok minoritasPBM 2006 memberikan kewenangan besar kepada mayoritas lokal dalam menentukan izin pendirian rumah ibadat, menjadikan kebebasan beribadah kelompok minoritas
UNPADUNPAD Namun, tidak ada perbedaan signifikan pada tingkat asam urat pada wanita. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman tentang hubungan antara lingkunganNamun, tidak ada perbedaan signifikan pada tingkat asam urat pada wanita. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman tentang hubungan antara lingkungan
Useful /
STAIMMGTSTAIMMGT Budaya bahasa yang terbentuk adalah hasil proses panjang yang dipengaruhi oleh sejarah institusi, visi kepemimpinan, kebijakan pendidikan, dan konteksBudaya bahasa yang terbentuk adalah hasil proses panjang yang dipengaruhi oleh sejarah institusi, visi kepemimpinan, kebijakan pendidikan, dan konteks
UIIDALWAUIIDALWA Transformasi layanan administrasi pendidikan menjadi aspek krusial dalam membangun sistem pendidikan yang responsif, efisien, dan profesional di era digital.Transformasi layanan administrasi pendidikan menjadi aspek krusial dalam membangun sistem pendidikan yang responsif, efisien, dan profesional di era digital.
UNRIKAUNRIKA Sampel penelitian terdiri atas 77 karyawan yang diambil secara acak menggunakan rumus Slovin. Data diperoleh melalui kuesioner yang telah diuji validitasSampel penelitian terdiri atas 77 karyawan yang diambil secara acak menggunakan rumus Slovin. Data diperoleh melalui kuesioner yang telah diuji validitas
UNPADUNPAD Rata-rata biaya per resep sebesar 135,18 INR, dengan biaya kortikosteroid lebih tinggi dibandingkan obat lainnya. Studi ini menyimpulkan bahwa dermatitisRata-rata biaya per resep sebesar 135,18 INR, dengan biaya kortikosteroid lebih tinggi dibandingkan obat lainnya. Studi ini menyimpulkan bahwa dermatitis