UNRAMUNRAM
Jurnal Kompilasi HukumJurnal Kompilasi HukumPenelitian ini menganalisis pembatasan hak beribadah bagi kelompok minoritas agama di Indonesia dengan menggunakan seluruh isi dokumen sebagai sumber tunggal. Meskipun konstitusi dan instrumen HAM internasional seperti ICCPR menjamin kebebasan beragama dan beribadah, praktik di lapangan menunjukkan banyaknya gangguan, diskriminasi, serta pembatasan administratif yang berdampak pada kelompok minoritas. PBM Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 menjadi instrumen hukum paling dominan dan paling sering dipersoalkan, karena mekanisme syarat administratifnya—termasuk persyaratan 90 pengguna dan 60 dukungan warga sekitar—membuka ruang besar bagi mayoritas lokal untuk melakukan veto sosial terhadap pendirian tempat ibadat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mayoritas-minoritas bukanlah kategori tetap, melainkan bersifat geografis dan dinamis, sehingga diskriminasi berbasis PBM dapat menimpa kelompok agama apa pun tergantung konteks demografis lokal. Penelitian ini menekankan bahwa pembatasan hak beribadah sebagaimana terjadi saat ini tidak memenuhi prinsip legalitas, necessity, proportionality, dan nondiscrimination. Oleh karena itu, diperlukan reformasi menyeluruh terhadap regulasi pendirian rumah ibadat serta penguatan kewajiban positif negara untuk melindungi minoritas dari tekanan intoleransi.
Pembatasan hak beribadah di Indonesia disebabkan oleh desain hukum yang membuka ruang diskriminasi struktural.PBM 2006 memberikan kewenangan besar kepada mayoritas lokal dalam menentukan izin pendirian rumah ibadat, menjadikan kebebasan beribadah kelompok minoritas bergantung pada preferensi sosial mayoritas.Kategori mayoritas-minoritas bersifat relatif berdasarkan konfigurasi demografis lokal, sehingga PBM 2006 menciptakan risiko diskriminasi yang dapat menimpa semua kelompok agama.Regulasi ini mengabadikan siklus intoleransi dan memiliki potensi melanggengkan kekerasan yang dibenarkan secara administratif.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak revisi PBM 2006 terhadap keadilan hukum dan perlindungan minoritas. Selanjutnya, studi tentang dinamika hubungan mayoritas-minoritas di wilayah berbeda dapat mengungkap faktor penyebab diskriminasi. Terakhir, evaluasi efektivitas mekanisme penyelesaian konflik keagamaan perlu dilakukan untuk memastikan penegakan hak beribadah secara inklusif dan berkelanjutan.
| File size | 201.47 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UMRAHUMRAH Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan IBM SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, dukungan pemerintahData dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan IBM SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, dukungan pemerintah
UNRAMUNRAM Artikel ini lebih lanjut meninjau relevansi konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam konteks tindak pidana korupsi, terutama terkait karakterArtikel ini lebih lanjut meninjau relevansi konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam konteks tindak pidana korupsi, terutama terkait karakter
UMMUMM Meskipun undang‑undang menjamin hak mahasiswa untuk menerima pendidikan agama sesuai keyakinan mereka, beberapa institusi pendidikan tinggi Islam belumMeskipun undang‑undang menjamin hak mahasiswa untuk menerima pendidikan agama sesuai keyakinan mereka, beberapa institusi pendidikan tinggi Islam belum
STTABSTTAB Hasil penelitian menunjukkan bahwa penderitaan dan persekusi merupakan bagian dari kehidupan iman Kristen, di mana persekusi dipandang sebagai ujian yangHasil penelitian menunjukkan bahwa penderitaan dan persekusi merupakan bagian dari kehidupan iman Kristen, di mana persekusi dipandang sebagai ujian yang
PENACCELERATIONPENACCELERATION Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menggunakan studi pustaka dan analisis terhadap implementasiMetode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menggunakan studi pustaka dan analisis terhadap implementasi
UNISMUHUNISMUH Baik sesama murid ataupun guru masih membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Lagi-lagi perbedaan menjadi alasan bagi setipa orang untuk berelasiBaik sesama murid ataupun guru masih membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Lagi-lagi perbedaan menjadi alasan bagi setipa orang untuk berelasi
UMMUMM Berdasarkan teori ideal hukum Stammler, undang-undang tersebut terbentuk pola represif—negara memaksakan diri secara politik-hukum—namun tetap menjadiBerdasarkan teori ideal hukum Stammler, undang-undang tersebut terbentuk pola represif—negara memaksakan diri secara politik-hukum—namun tetap menjadi
UINUIN Membuka seluruh argumen tentang konsep murtad adalah keniscayaan. Ada beberapa ayat Alquran yang membicarakan murtad dan ada beragam tafsir murtad yangMembuka seluruh argumen tentang konsep murtad adalah keniscayaan. Ada beberapa ayat Alquran yang membicarakan murtad dan ada beragam tafsir murtad yang
Useful /
UNRAMUNRAM Paradigma itu mengalami pergeseran pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 di mana putusan tersebut mengatakan bahwa Pasal 251 KUHD tersebutParadigma itu mengalami pergeseran pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 di mana putusan tersebut mengatakan bahwa Pasal 251 KUHD tersebut
UNRAMUNRAM Temuan menunjukkan bahwa meskipun Indonesia baru saja mengadopsi legislasi progresif dan membangun mekanisme institusional seperti tim tugas khusus untukTemuan menunjukkan bahwa meskipun Indonesia baru saja mengadopsi legislasi progresif dan membangun mekanisme institusional seperti tim tugas khusus untuk
UNPADUNPAD Shopee, sebagai salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia, menjadi tempat utama untuk membeli produk perawatan kulit pria. Namun, penelitianShopee, sebagai salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia, menjadi tempat utama untuk membeli produk perawatan kulit pria. Namun, penelitian
UNEJUNEJ Artikel ini akan fokus pada pengenalan sistem hukum dan dampaknya terhadap penjaminan standar hak asasi manusia dalam beberapa tahun terakhir di Vietnam,Artikel ini akan fokus pada pengenalan sistem hukum dan dampaknya terhadap penjaminan standar hak asasi manusia dalam beberapa tahun terakhir di Vietnam,