E GREENATIONE GREENATION
Greenation International Journal of Law and Social SciencesGreenation International Journal of Law and Social SciencesPenelitian ini menganalisis regulasi dan merumuskan model ideal implementasi pengakuan bersalah (plea bargaining) dalam sistem peradilan pidana Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini didasarkan pada ketidaksesuaian struktural antara hukum pidana substantif yang beralih ke paradigma rehabilitatif dengan hukum acara pidana yang masih mencerminkan pendekatan retributif. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan pendekatan statistik dan konseptual. Hasil menunjukkan bahwa regulasi pengakuan bersalah di KUHAP 2025 masih mengandung ketidaksesuaian normatif signifikan, khususnya terkait batas hukuman, tahap prosedural, dan bentuk putusan dalam proses singkat. Selain itu, perluasan bukti hukum mengonfirmasi bahwa pengakuan bersalah tidak dapat menjadi satu-satunya dasar pemidanaan. Oleh karena itu, pengakuan bersalah harus direformulasikan bukan hanya sebagai mekanisme efisiensi peradilan tetapi juga sebagai instrumen hukum yang menjamin proses hukum yang adil, kepastian hukum, perlindungan hak terdakwa, dan harmonisasi dengan keadilan restoratif serta kebijakan hukuman alternatif di Indonesia.
Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa regulasi pengakuan bersalah dalam sistem peradilan pidana Indonesia setelah berlakunya KUHP 2023 dan KUHAP 2025 merupakan bentuk reformasi hukum yang bertujuan meningkatkan efisiensi peradilan, mengurangi kepadatan tahanan, dan mendukung paradigma keadilan rehabilitatif serta restoratif.Namun, kerangka normatif yang ada masih menunjukkan berbagai ketidaksesuaian dan kurangnya koherensi, khususnya terkait ambang batas hukuman pidana antara Pasal 78 dan Pasal 234 KUHAP 2025, ketidakjelasan bentuk putusan hukum dalam proses singkat, ketentuan hukuman maksimal dua pertiga dari hukuman yang ditentukan, serta regulasi yang belum optimal dalam melindungi hak terdakwa dan pengawasan wewenang aparat penegak hukum.Selain itu, implementasi pengakuan bersalah di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan konsep pengakuan bersalah secara sempit seperti yang diterapkan di negara hukum umum, tetapi lebih mirip dengan konsep pengakuan tanpa perundingan dengan ruang negosiasi yang terbatas.Dalam konteks ini, perluasan bukti hukum di KUHAP 2025 menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pengakuan bersalah bukan satu-satunya dasar pemidanaan, sehingga menjaga prinsip persidangan yang adil dan hak terdakwa untuk tidak melawan diri sendiri.Di sisi lain, adanya kerja sosial, tugas pengawasan, dan pendekatan keadilan restoratif menunjukkan bahwa reformasi hukum pidana Indonesia telah bergerak menuju sistem pemidanaan yang lebih korektif, proporsional, dan berorientasi pada reintegrasi sosial pelaku kejahatan.Oleh karena itu, reformulasi konsep pengakuan bersalah harus dilihat sebagai bagian dari reformasi menyeluruh sistem peradilan pidana, bukan hanya sebagai alat untuk mempercepat penyelesaian perkara.Sinkronisasi antara KUHP 2023 dan KUHAP 2025 menjadi prasyarat utama untuk mencapai tujuan efisiensi peradilan tanpa mengorbankan kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan substansial.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi dampak pengakuan bersalah terhadap tingkat kekambuhan pelaku kejahatan dengan membandingkan data sebelum dan sesudah implementasi KUHAP 2025. Selain itu, perlu dikaji lebih lanjut potensi program rehabilitasi berbasis masyarakat sebagai alternatif hukuman ringan, terutama untuk pelaku kejahatan minor, dengan mempertimbangkan faktor sosial dan psikologis pelaku. Terakhir, penelitian dapat mengeksplorasi efektivitas mekanisme pengawasan independen terhadap kekuasaan jaksa dalam proses pengakuan bersalah, termasuk penggunaan teknologi digital untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas prosedur.
- Plea Bargaining as a Reform in Criminal Procedure Law: An Analysis of Article 199 of the Draft Criminal... doi.org/10.25041/ip.v5i1.3486Plea Bargaining as a Reform in Criminal Procedure Law An Analysis of Article 199 of the Draft Criminal doi 10 25041 ip v5i1 3486
- Perbandingan Mekanisme Pengakuan Bersalah Pada Jalur Khusus dalam RUU KUHAP dan Konsep Plea Bargaining... doi.org/10.33561/holrev.v7i2.29Perbandingan Mekanisme Pengakuan Bersalah Pada Jalur Khusus dalam RUU KUHAP dan Konsep Plea Bargaining doi 10 33561 holrev v7i2 29
- International standards for the application of the presumption of innocence in criminal proceedings.... doi.org/10.56215/naia-herald/1.2024.55International standards for the application of the presumption of innocence in criminal proceedings doi 10 56215 naia herald 1 2024 55
- Kebijakan Pembaruan Hukum Pidana Tentang Pidana Kerja Sosial Dalam KUHP Nasional : Perspektif Tujuan... doi.org/10.26623/julr.v8i2.11092Kebijakan Pembaruan Hukum Pidana Tentang Pidana Kerja Sosial Dalam KUHP Nasional Perspektif Tujuan doi 10 26623 julr v8i2 11092
- Urgensi Pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana Dalam Menjawab Tantangan Penegakan Hukum Modern di Indonesia... journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/12820Urgensi Pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana Dalam Menjawab Tantangan Penegakan Hukum Modern di Indonesia journals usm ac index php julr article view 12820
| File size | 296.66 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
E GREENATIONE GREENATION Selain itu, ketidaksesuaian regulasi sektoral di tingkat domestik telah menciptakan celah bagi investor asing untuk menghindari tanggung jawab hukum danSelain itu, ketidaksesuaian regulasi sektoral di tingkat domestik telah menciptakan celah bagi investor asing untuk menghindari tanggung jawab hukum dan
E GREENATIONE GREENATION Bukti disintesis melalui matriks arah efek dan diorganisir dengan kerangka ADO dan TCCM. Literatur konvergen pada serangkaian determinan yang berulang:Bukti disintesis melalui matriks arah efek dan diorganisir dengan kerangka ADO dan TCCM. Literatur konvergen pada serangkaian determinan yang berulang:
STAIN MADINASTAIN MADINA Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis-komparatif untuk mengidentifikasi transformasi pemikiran hukum Islam serta relevansinyaPenelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis-komparatif untuk mengidentifikasi transformasi pemikiran hukum Islam serta relevansinya
ULBULB Unsur tindak pidana dalam ketentuan tersebut terdiri atas unsur objektif, yaitu setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib serta menawarkanUnsur tindak pidana dalam ketentuan tersebut terdiri atas unsur objektif, yaitu setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib serta menawarkan
STAIN TDMSTAIN TDM Selain itu, kekurangan fasilitas rehabilitasi khusus membuat penanganan pengguna narkoba tidak berjalan optimal. Dari perspektif hukum positif, langkah-langkahSelain itu, kekurangan fasilitas rehabilitasi khusus membuat penanganan pengguna narkoba tidak berjalan optimal. Dari perspektif hukum positif, langkah-langkah
IAIN KEDIRIIAIN KEDIRI Penelitian menggunakan pendekatan evaluatif dengan desain deskriptif kualitatif berbasis penilaian rubrik terukur, yang dikerangkai oleh Model EvaluasiPenelitian menggunakan pendekatan evaluatif dengan desain deskriptif kualitatif berbasis penilaian rubrik terukur, yang dikerangkai oleh Model Evaluasi
DINASTIRESDINASTIRES Namun, implementasinya di SMA Negeri 3 Pangkalpinang masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural, termasuk keterbatasan sumber daya manusia,Namun, implementasinya di SMA Negeri 3 Pangkalpinang masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural, termasuk keterbatasan sumber daya manusia,
UNPUNP If studied more deeply, Sufistic literary works contain Sufistic values worthy of valuable reference materials and reference sources, becoming one of theIf studied more deeply, Sufistic literary works contain Sufistic values worthy of valuable reference materials and reference sources, becoming one of the
Useful /
E GREENATIONE GREENATION Pendaftaran pernikahan memainkan peran penting dalam menciptakan kepastian hukum dan melindungi hak-hak anggota keluarga. Meskipun memiliki arti hukumPendaftaran pernikahan memainkan peran penting dalam menciptakan kepastian hukum dan melindungi hak-hak anggota keluarga. Meskipun memiliki arti hukum
E GREENATIONE GREENATION Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologis empat tahap, termasuk uji Kruskal-Wallis, regresi konvergensi beta, analisis korelasi Spearman, dan dekomposisiPenelitian ini menggunakan pendekatan metodologis empat tahap, termasuk uji Kruskal-Wallis, regresi konvergensi beta, analisis korelasi Spearman, dan dekomposisi
E GREENATIONE GREENATION Studi ini menggunakan data panel seimbang dari 11 pemerintah daerah di Provinsi Jambi yang mencakup periode 2016–2024, menghasilkan 99 observasi. AnalisisStudi ini menggunakan data panel seimbang dari 11 pemerintah daerah di Provinsi Jambi yang mencakup periode 2016–2024, menghasilkan 99 observasi. Analisis
UMYUMY Hasilnya menunjukkan bahwa KNN dan SVM mencapai akurasi tertinggi, sedangkan XGBoost menawarkan keseimbangan optimal antara akurasi prediktif dan efisiensiHasilnya menunjukkan bahwa KNN dan SVM mencapai akurasi tertinggi, sedangkan XGBoost menawarkan keseimbangan optimal antara akurasi prediktif dan efisiensi