SCITECHGRUPSCITECHGRUP

Asian Journal of Environmental ResearchAsian Journal of Environmental Research

Percepatan urbanisasi di Kota Banjarmasin dalam dekade terakhir telah menimbulkan tantangan multidimensi dalam pengelolaan lingkungan perkotaan, khususnya pengelolaan sampah rumah tangga. Efektivitas pengelolaan sampah tidak hanya menjadi perhatian lingkungan, tetapi juga menjadi indikator proxy untuk kesehatan masyarakat, stabilitas ekonomi, dan pemerintahan perkotaan yang berkelanjutan, sejalan dengan beberapa target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Laporan tahun 2023 oleh Badan Lingkungan Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa kota tersebut menghasilkan sekitar 650 ton sampah per hari, terutama terdiri dari sampah organik (55%) dan plastik (25%). Statistik ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk strategi pengelolaan sampah di luar respons teknis, mengintegrasikan adaptasi struktural dan sosial. Meskipun Pemerintah Kota Banjarmasin telah menerbitkan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2011 untuk mendorong prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) dan pengembangan infrastruktur sampah seperti Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), bukti empiris menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih jauh dari optimal. Keterbatasan struktural seperti institusi yang kurang didukung, anggaran fiskal terbatas, dan partisipasi masyarakat yang tidak memadai terus menghambat hasil kebijakan.

Penelitian ini secara kritis mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah No.21/2011 di Kota Banjarmasin menggunakan kerangka politik ekologi untuk mengeksplorasi tantangan struktural dalam pengelolaan sampah perkotaan.Temuan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum mencapai tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan, adil, dan partisipatif.Empat hambatan terkait yang saling berkaitan—infrastruktur yang tidak memadai, partisipasi publik yang bersifat simbolis, integrasi teknologi yang terbatas, dan ketidakseimbangan kekuatan pemangku kepentingan—secara kolektif menghambat kemajuan.Infrastruktur tetap tidak merata, terutama merugikan komunitas pinggiran, sementara koordinasi institusional antar lembaga lemah dan terpecah.Inisiatif partisipasi publik terutama bersifat ritual dan gagal menciptakan kepemilikan komunitas.Selain itu, ketiadaan sistem digital dan teknologi pengolahan lanjutan mencerminkan keterbatasan anggaran dan praktik pengambilan keputusan terpusat yang mengecualikan aktor swasta dan masyarakat sipil.Gagalnya pengelolaan ini tertanam dalam hubungan kekuasaan yang tidak seimbang, di mana pemangku kepentingan non-pemerintah—terutama dari sektor informal dan komunitas—tetap marginal dalam pengambilan keputusan strategis.Penelitian ini menekankan kebutuhan perubahan transformasional dalam pemerintahan yang melampaui perbaikan teknokratis menuju model inklusif, partisipatif, dan terdesentralisasi.Rekomendasi utama termasuk (1) formalisasi mekanisme koordinasi lintas sektor, (2) memperluas pendidikan berkelanjutan dan program insentif masyarakat, (3) berinvestasi dalam sistem pemantauan digital dan teknologi skala besar, dan (4) meredistribusi otoritas pengambilan keputusan untuk mencakup masyarakat sipil dan aktor informal.

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di kota-kota medium di Selatan Global, penelitian lanjutan dapat fokus pada tiga arah utama. Pertama, mengeksplorasi potensi integrasi teknologi digital berbasis komunitas, seperti aplikasi pemantauan sampah berbasis IoT atau platform pengelolaan sampah terdesentralisasi, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan efisiensi operasional. Kedua, menganalisis peran sektor informal seperti pemulung dalam sistem pengelolaan sampah berbasis lingkungan, termasuk bagaimana kebijakan dapat mengakui dan memperkuat kontribusi mereka secara resmi. Ketiga, membandingkan pendekatan kebijakan pengelolaan sampah antara kota-kota medium di Selatan Global dengan kota-kota yang berhasil, seperti Korea Selatan atau Italia, untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mendukung keberlanjutan dan keadilan dalam pengelolaan sampah. Pendekatan ini tidak hanya akan memperkaya teori pemerintahan lingkungan, tetapi juga memberikan wawasan praktis untuk mengatasi tantangan struktural yang dihadapi kota-kota berkembang.

  1. Political Ecology Evaluation of Waste Management Policy in Banjarmasin City | Asian Journal of Environmental... journal.scitechgrup.com/index.php/ajer/article/view/368Political Ecology Evaluation of Waste Management Policy in Banjarmasin City Asian Journal of Environmental journal scitechgrup index php ajer article view 368
Read online
File size246.16 KB
Pages9
DMCAReport

Related /

ads-block-test