UNAIM WAMENAUNAIM WAMENA

Jurnal HonaiJurnal Honai

Pembangunan lingkungan berkelanjutan menjadi bagian integral dari pendekatan kearifan lokal salah satunya pada suku Wio/Mukoko Papua. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang mendasarkan pada konsep The Policy Analysis Triangle Framework bahwa analisis terhadap suatu kebijakan dilihat dari tiga variabel, yakni 1. Identifikasi karakteristik isu/masalah yang ditemukan 2. Tujuan Kebijakan, 3. Pihak yang berkepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan lingkungan berkelanjutan di wilayah adat Suku Wio/Mukoko belum termuat dalam peraturan daerah sehingga belum terdapat bentuk konkrit kebijakannya, adapun tujuan pembentukan kebijakan harus mengakomodir pola lingkungan yang memiliki karakteristik tersendiri, misal Suku Wio/Mukoko dimana diperlukan pemetaan tanah sakral dan tanah keramat selanjutnya terdapat pemisahan tanah dengan Zona Okama dan Zona Selekma sehingga perlu diberikan perlakuan khusus yang berbeda dalam kaitannya dengan suatu pembangunan lingkungan ke depan. Dengan adanya pendekatan kearifan lokal maka akan muncul partisipasi untuk mengoptimalkan pembangunan dengan cara mematuhi kebijakan yang telah dicanangkan Pemerintah dan masyarakat dapat berperan aktif untuk mengawasi pembangunan yang ada.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Jayawijaya belum memiliki kebijakan konkret yang mengatur pembangunan lingkungan berkelanjutan berbasis kearifan lokal Suku Wio/Mukoko.Diperlukan pemetaan tanah sakral dan keramat serta pembentukan kebijakan yang membedakan zona Okama (hutan) dan Selekma (permukiman) agar dapat mengakomodasi karakteristik khusus adat.Dengan mengintegrasikan pendekatan kearifan lokal, partisipasi masyarakat dapat meningkat sehingga implementasi kebijakan menjadi lebih berkelanjutan.

Penelitian selanjutnya dapat mengkaji efektivitas pemetaan tanah sakral dan keramat yang dipimpin oleh masyarakat adat dalam meningkatkan hasil lingkungan di wilayah Suku Wio/Mukoko, sehingga dapat menjawab pertanyaan bagaimana mekanisme pengelolaan lahan tradisional mempengaruhi keberlanjutan ekosistem. Selanjutnya, studi komparatif tentang peran kepemimpinan tradisional (ap kain) dalam memfasilitasi kepatuhan terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan dengan pendekatan campuran kuantitatif‑kualitatif untuk mengidentifikasi faktor‑faktor yang memperkuat atau menghambat partisipasi masyarakat. Akhirnya, pengembangan kerangka kebijakan partisipatif yang menggabungkan kearifan lokal dengan regulasi daerah dapat diuji pada beberapa kabupaten di Papua untuk menilai skalabilitas serta dampaknya terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, memberikan dasar ilmiah bagi perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif.

  1. PERLINDUNGAN HUKUM PERTANAHAN ADAT DI PAPUA DALAM NEGARA KESEJAHTERAAN | Suharyo | Jurnal Rechts Vinding... rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/330PERLINDUNGAN HUKUM PERTANAHAN ADAT DI PAPUA DALAM NEGARA KESEJAHTERAAN Suharyo Jurnal Rechts Vinding rechtsvinding bphn go ejournal index php jrv article view 330
  2. Kebijakan Hukum dalam Pemenuhan Hak atas Lingkungan yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan Sebagai Hak... jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/508Kebijakan Hukum dalam Pemenuhan Hak atas Lingkungan yang Bersih Sehat dan Berkelanjutan Sebagai Hak jhli icel index php jhli article view 508
  3. Jurnal Hukum Perspektif. review sustainable development ikn project maintaining balance ecosystem perspektif... doi.org/10.30649/ph.v23i1.201Jurnal Hukum Perspektif review sustainable development ikn project maintaining balance ecosystem perspektif doi 10 30649 ph v23i1 201
  4. Analisis Kebijakan Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan Melalui Pendekatan Kearifan Lokal Masyarakat... doi.org/10.61578/honai.vol3.no1.art5Analisis Kebijakan Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan Melalui Pendekatan Kearifan Lokal Masyarakat doi 10 61578 honai vol3 no1 art5
Read online
File size282.64 KB
Pages9
DMCAReport

Related /

ads-block-test