UNPARUNPAR
Jurnal Ilmiah Hubungan InternasionalJurnal Ilmiah Hubungan InternasionalMengapa Indonesia, sebagai rezim diktatorial militer sebelumnya, baru saja mengkomisi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (TRC) resmi lebih lambat dibandingkan dengan Afrika Selatan, Brasil, Uruguay, Cile, dan Korea Selatan? Artikel ini membandingkan bagaimana enam pemerintah demokrasi di Afrika, Amerika Latin, dan Asia Timur menangani pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pejabat rezim otoriter sebelumnya. Kami menyatakan penjelasan struktural untuk variasi dalam pendirian TRC di negara-negara otoriter sebelumnya yang mengalami transisi yang diinisiasi secara pacted atau otoriter. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, kami berpendapat bahwa kombinasi tingkat ancaman keamanan eksternal dan internal yang dihadapi negara, serta doktrin militer yang dianut oleh militer, menentukan waktu pendirian TRC. Memahami waktu pendirian TRC penting karena korban dan keluarga mereka membutuhkan penutupan atas pelanggaran hak asasi manusia masa lalu, dan penundaan dalam pendiriannya dapat meningkatkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
Upaya pencarian keadilan atas kejahatan masa lalu di antara negara-negara otoriter sebelumnya telah mengarah pada pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.Makalah ini menunjukkan bahwa faktor struktural, khususnya tingkat ancaman internasional dan internal, memengaruhi waktu pendirian TRC.Analisis di bagian sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara berbagai kombinasi variabel independen kami dan perubahan pada variabel dependen.Namun, makalah ini tidak mencakup penilaian mekanisme kausal yang menghubungkan variabel independen dan dependen.Oleh karena itu, penelitian masa depan dapat melengkapi makalah ini dengan menggunakan proses pelacakan dan mengandalkan berbagai jenis bukti untuk menunjukkan bahwa sifat ancaman yang dihadapi militer memengaruhi waktu pendirian TRC.
Penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk menelusuri lebih dalam bagaimana tingkat ancaman eksternal dan internal secara spesifik memengaruhi keputusan militer dalam negara seperti Indonesia untuk mendukung atau menunda pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, misalnya melalui studi komparatif dengan lebih banyak negara yang memiliki pengalaman serupa untuk melihat pola umum. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi apakah doktrin militer yang lebih menekankan keamanan internal daripada eksternal selalu mengarah pada penundaan dalam proses keadilan transisi, dengan menggunakan data empiris dari berbagai periode waktu untuk memverifikasi temuan sebelumnya. Akhirnya, penelitian baru dapat fokus pada peran masyarakat sipil dalam mendorong perubahan doktrin militer untuk mendukung keadilan transisi, dengan mempertimbangkan bagaimana tekanan internasional yang meningkat dapat mengubah hubungan antara militer dan pemerintah sipil di negara-negara pasca-otoriter. Dengan menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, penelitian tersebut akan membantu memahami lebih lengkap proses-proses yang memungkinkan korban mendapatkan penutupan atas pelanggaran masa lalu, sehingga menghindari kesalahpahaman di antara masyarakat umum tentang kompleksitas sistem politik dan militer. Sebagai contoh, dalam konteks Indonesia, kita dapat mempertanyakan apakah peningkatan ancaman eksternal seperti sengketa laut dapat secara signifikan mempercepat pembentukan mekanisme serupa di masa depan. Demi kekompakan data, penelitian masa datang juga perlu mengumpulkan wawancara langsung dari pemimpin militer dan pejabat pemerintah untuk menggali persepsi ancaman yang sebenarnya. Kesimpulannya, penelitian-penelitian ini tidak hanya akan memperkaya diskusi akademis tetapi juga memberikan panduan praktis bagi pembuat kebijakan dalam mendorong rekonsiliasi nasional yang lebih efektif.
| File size | 418.1 KB |
| Pages | 22 |
| Short Link | https://juris.id/p-1wT |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu |
| DMCA | Report |
Related /
UNPARUNPAR Dengan menggunakan pendekatan neoliberalisme dan teori pembangunan internasional, artikel ini mengkaji pengaruh TTCI terhadap kebijakan keimigrasian IndonesiaDengan menggunakan pendekatan neoliberalisme dan teori pembangunan internasional, artikel ini mengkaji pengaruh TTCI terhadap kebijakan keimigrasian Indonesia
JOURNALKEBERLANJUTANJOURNALKEBERLANJUTAN Keperluan penelitian ini adalah terdapat grafik penurunan produktivitas selama 4 tahun terakhir (2021-2024), yang terlihat dari kegagalan mencapai jumlahKeperluan penelitian ini adalah terdapat grafik penurunan produktivitas selama 4 tahun terakhir (2021-2024), yang terlihat dari kegagalan mencapai jumlah
JOURNALKEBERLANJUTANJOURNALKEBERLANJUTAN Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Pengungkapan Emisi GRK dan Umur Perusahaan tidak memengaruhi Nilai Perusahaan. Sementara itu, Kinerja KarbonHasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Pengungkapan Emisi GRK dan Umur Perusahaan tidak memengaruhi Nilai Perusahaan. Sementara itu, Kinerja Karbon
JOURNALKEBERLANJUTANJOURNALKEBERLANJUTAN untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan strategi komunikasi yang fleksibel dan inklusif, termasuk penggunaan teknologi digital dan pelatihan bagiuntuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan strategi komunikasi yang fleksibel dan inklusif, termasuk penggunaan teknologi digital dan pelatihan bagi
JOURNALKEBERLANJUTANJOURNALKEBERLANJUTAN Panas ekstrem menyebabkan kerugian ekonomi global lebih dari 2 triliun dolar dan berdampak signifikan pada lingkungan, ekonomi, serta kesehatan masyarakatPanas ekstrem menyebabkan kerugian ekonomi global lebih dari 2 triliun dolar dan berdampak signifikan pada lingkungan, ekonomi, serta kesehatan masyarakat
AMIKOMAMIKOM The Indo-Pacific has become a focal point of geostrategic rivalry between the United States and China, impacting the regions political, security, and economicThe Indo-Pacific has become a focal point of geostrategic rivalry between the United States and China, impacting the regions political, security, and economic
AMIKOMAMIKOM Temuan ini menggarisbawahi pentingnya mekanisme pengawasan internasional yang lebih ketat dan standar penilaian lingkungan untuk memastikan proyek energiTemuan ini menggarisbawahi pentingnya mekanisme pengawasan internasional yang lebih ketat dan standar penilaian lingkungan untuk memastikan proyek energi
LLDIKTI12LLDIKTI12 Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki garis pantai sepanjang 230,90 Km, setara dengan 83,5% Panjang pantai Provinsi Jambi, yang terbentang di lima dariKabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki garis pantai sepanjang 230,90 Km, setara dengan 83,5% Panjang pantai Provinsi Jambi, yang terbentang di lima dari
Useful /
UNPARUNPAR Organisasi Non-Pemerintah Internasional (NGO) memiliki peran penting dalam pembangunan damai dan penyelesaan konflik. Namun, upaya mereka sering menghadapiOrganisasi Non-Pemerintah Internasional (NGO) memiliki peran penting dalam pembangunan damai dan penyelesaan konflik. Namun, upaya mereka sering menghadapi
UINFASBENGKULUUINFASBENGKULU Data dikumpulkan menggunakan teknik tes pilihan ganda sebanyak 30 soal dan dianalisis dengan uji t menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwaData dikumpulkan menggunakan teknik tes pilihan ganda sebanyak 30 soal dan dianalisis dengan uji t menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
UINFASBENGKULUUINFASBENGKULU So that the Guided Inquiry model can improve students scientific literacy skills. Based on the analysis of the research findings that have been carriedSo that the Guided Inquiry model can improve students scientific literacy skills. Based on the analysis of the research findings that have been carried
UINFASBENGKULUUINFASBENGKULU Namun, literasi sains siswa Indonesia belum optimal, hal ini terlihat dari hasil ujian PISA. Salah satu model pelajaran yang dapat meningkatkan kemampuanNamun, literasi sains siswa Indonesia belum optimal, hal ini terlihat dari hasil ujian PISA. Salah satu model pelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan