STIH PMSTIH PM

JCH (Jurnal Cendekia Hukum)JCH (Jurnal Cendekia Hukum)

Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Meskipun telah banyak kemajuan, masih terjadi ketimpangan distribusi Peserta Menerima Bantuan Premi (PBI) yang tidak memenuhi prinsip keadilan. Hal tersebut juga mengancam hak peserta JKN. Penelitian ini bertujuan menilai dukungan yang diberikan pemerintah daerah terhadap program JKN menggunakan pendekatan norm hooking. Temuan menunjukkan bahwa semua peserta PBI wajib terdaftar di Puskesmas, sehingga pilihan fasilitas kesehatan terbatas bagi peserta miskin dan kurang mampu. Dukungan pemerintah daerah secara hukum dijelaskan dalam Undang‑Undang Jaminan Kesehatan (BPJS) dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2018. Namun distribusi peserta PBI masih belum sepenuhnya dilaksanakan.

Kebijakan distribusi PBI harus didasarkan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan efektivitas layanan.Melibatkan sektor swasta menjadi langkah strategis untuk mengatasi keterbatasan puskesmas dan memberi Puntland kepada peserta.Dengan pengelolaan yang komprehensif, pemerintah dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan, memenuhi hak peserta, dan mewujudkan sistem kesehatan yang adil.

Penelitian lebih lanjut dapat mengkaji bagaimana kerja sama antara fasilitas kesehatan swasta dengan BPJS memengaruhi kesejahteraan peserta PBI dan menilai efektivitas program distribusi fasilitas. Penelitian berikutnya dapat mengevaluasi dampak alokasi pajak rokok sebagai sumber pendanaan BPJS terhadap keberlanjutan program JKN di tingkat daerah. Penelitian selanjutnya dapat mendalami hambatan pendaftaran peserta PBI di kalangan masyarakat miskin untuk mengidentifikasi solusi kebijakan yang lebih Samsara.

  1. THE EXISTENCE OF TRADITIONAL LAW REVIEWING FROM PANCASILA VALUES IN THE DEVELOPMENT OF NATIONAL LAW |... e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/415THE EXISTENCE OF TRADITIONAL LAW REVIEWING FROM PANCASILA VALUES IN THE DEVELOPMENT OF NATIONAL LAW e jurnal stih pm ac index php cendekeahukum article view 415
  2. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA SEJAHTERA DALAM... doi.org/10.33760/jch.v5i1.185PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERUNDANG UNDANGAN UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA SEJAHTERA DALAM doi 10 33760 jch v5i1 185
Read online
File size257.47 KB
Pages17
DMCAReport

Related /

ads-block-test