Publisher

SUMBARPROVSUMBARPROV

Journal Jurnal Pembangunan NagariJurnal Pembangunan Nagari Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tangerang Selatan dengan menggunakan model analisis George C. Edward III, yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan informan dari BPKAD, Inspektorat Daerah, dan Kementerian Dalam Negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun implementasi kebijakan pengelolaan BMD sudah cukup baik, masih terdapat aspek regulasi yang belum sepenuhnya diterapkan. Faktor pendukung implementasi kebijakan ini mencakup komunikasi yang efektif, disposisi yang mendukung, struktur birokrasi yang tepat, dan ketersediaan sumber daya yang memadai. Sebaliknya, faktor penghambat mencakup ketidaksesuaian dalam struktur birokrasi, kurangnya sumber daya, dan rendahnya disposisi pelaksanaan. Rekomendasi penelitian ini mencakup penyesuaian pencatatan aset sesuai peraturan yang berlaku dan peningkatan pelatihan bagi pegawai mengenai pengelolaan BMD guna mendukung good governance.

Conclusion

Pertama, Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah mengelola barang milik daerah sesuai regulasi, namun masih menghadapi kendala dalam implementasi kebijakan.Meskipun memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK-RI, terdapat catatan yang perlu ditindaklanjuti, seperti pencatatan hibah yang kurang, penetapan kode barang yang belum sesuai, dan penyelesaian pensertifikatan tanah yang tertunda.Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah antara lain koordinasi dan komunikasi antar unit serta dengan pihak penyusun regulasi, komitmen dan dukungan pimpinan, kebijakan organisasi, penyusunan regulasi dan SOP, fasilitas dan sarana prasarana yang memadai, serta insentif yang cukup.Sebaliknya, hambatan dalam implementasi meliputi struktur organisasi yang belum seimbang dengan beban kerja, keterbatasan jumlah dan pemahaman sumber daya manusia, rendahnya komitmen OPD, dan minimnya dukungan anggaran.Ketiga, untuk menghadapi kendala dalam implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah dan mewujudkan good governance, Pemerintah Kota Tangerang Selatan perlu melakukan beberapa langkah strategis.Seperti penguatan kelembagaan dengan menjadikan bidang aset sebagai badan tersendiri, fokus pada peningkatan tata kelola barang milik daerah melalui inventarisasi, pemaksimalan pemanfaatan, dan penertiban barang, serta memperkuat regulasi dan SOP untuk menyamakan persepsi dan penyeragaman dokumen.

Future Research

Untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan di Tangerang Selatan, disarankan untuk melakukan penguatan kelembagaan dengan menjadikan bidang aset sebagai badan tersendiri, yang akan menyeimbangkan antara jumlah sumber daya manusia dengan beban kerja, serta meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah. Selain itu, perlu difokuskan pada peningkatan tata kelola barang milik daerah melalui inventarisasi, pemaksimalan pemanfaatan, dan penertiban barang. Hal ini akan memastikan bahwa setiap aset dapat memberikan manfaat yang maksimal dan sesuai dengan tujuannya. Terakhir, memperkuat regulasi dan SOP akan membantu menyamakan persepsi dan penyeragaman dokumen, sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan konsisten dan teratur. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan di Tangerang Selatan dapat ditingkatkan secara signifikan.

References

1. Pengaruh Kompetensi dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan di PT. Inti Kebun Sejahtera | BISMA... doi.org/10.26740/bisma.v5n2.p120-129Pengaruh Kompetensi dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan di PT Inti Kebun Sejahtera BISMA doi 10 26740 bisma v5n2 p120 129
2. Sinergitas Pembangunan Tata Ruang Pertahanan Daerah dalam Menghadapi Ancaman Non-Militer di Indonesia... doi.org/10.20473/jgs.13.1.2019.103-122Sinergitas Pembangunan Tata Ruang Pertahanan Daerah dalam Menghadapi Ancaman Non Militer di Indonesia doi 10 20473 jgs 13 1 2019 103 122
3. Reformasi Pelayanan Publik: Best Practice Pelayanan Administrasi Kependudukan Kabupaten Padang Pariaman... doi.org/10.30559/jpn.v16i01.251Reformasi Pelayanan Publik Best Practice Pelayanan Administrasi Kependudukan Kabupaten Padang Pariaman doi 10 30559 jpn v16i01 251

Metadata

File size	564.72 KB
Pages	15
DMCA	Report