SUMBARPROVSUMBARPROV

Jurnal Pembangunan NagariJurnal Pembangunan Nagari

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah kurangnya kepekaan dalam mengelola keragaman, serta memperhatikan kepekaan gender dan disabilitas dalam pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan kompetensi sosial kultural dalam perspektif GEDSI (Gender Equality Disability and Social Inclusion) dan strategi pengembangannya pada ASN di Sumatera Barat. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik purposive sampling dengan melibatkan delapan informan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi lapangan, dan analisis dokumen, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sosial kultural ASN dalam perspektif GEDSI, yang mencakup keragaman budaya, empati sosial, kepekaan gender, disabilitas, serta kelompok rentan lainnya, belum optimal. Diperlukan political will dan komitmen yang lebih kuat untuk mengarusutamakan GEDSI di seluruh sektor pembangunan. Strategi yang dirancang meliputi internalisasi dimensi sosial kultural, penguatan pra-syarat pengarusutamaan GEDSI, dan perencanaan anggaran yang responsif GEDSI. Rekomendasi penelitian menekankan pentingnya memasukkan perspektif GEDSI dalam dokumen perencanaan strategis, operasional, dan penganggaran untuk mendukung pembangunan inklusif dan berkeadilan.

Kompetensi sosial kultural di kalangan ASN masih belum cukup kuat untuk mengarusutamakan GEDSI di semua sektor pembangunan di provinsi ini.Diperlukan upaya dan langkah nyata untuk memperkuat pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip GEDSI.Keberadaan perangkat hukum seperti Rencana Aksi Daerah (SDGs 2023-2026) dan Program Unggulan Sumatera Barat merupakan langkah penting yang harus dijadikan fondasi dalam pembangunan yang berkeadilan dan inklusif.Dibutuhkan komitmen yang kuat (political will) dari seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan di Sumatera Barat dapat responsif terhadap GEDSI, berkeadilan, inklusif, dan bebas dari diskriminasi.

Penelitian lanjutan dapat fokus pada tiga arah utama: pertama, pengembangan program pelatihan berbasis komunitas untuk meningkatkan kepekaan gender dan inklusi sosial di lingkungan kerja ASN melalui pendekatan partisipatif. Kedua, evaluasi kebijakan pengarusutamaan GEDSI di tingkat daerah dengan menganalisis kesenjangan antara regulasi dan implementasi melalui studi kasus di berbagai OPD. Ketiga, penggunaan teknologi digital untuk membangun sistem pelaporan real-time yang responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, dalam layanan publik. Ketiga saran ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas ASN dalam mempraktikkan prinsip GEDSI secara inklusif, memastikan kebijakan tidak hanya terdokumentasi tetapi juga terimplementasi secara efektif, serta menciptakan mekanisme pengawasan yang transparan untuk mengevaluasi progres pembangunan inklusif di Sumatera Barat.

Read online
File size1.03 MB
Pages14
DMCAReport

Related /

ads-block-test