POLINEMAPOLINEMA

Jurnal Akuntansi dan Ekonomi BisnisJurnal Akuntansi dan Ekonomi Bisnis

Artikel ini membahas mengenai bagaimana penyalahgunaan power dilakukan oleh legislatif terjadi dalam proses pengalokasian sumberdaya di anggaran, peran legislatif dalam Indonesia dengan menggunakan perspektif keagenan, dan perilaku penganggaran di oportunistik legislatif dalam penganggaran publik. Penganggaran publik adalah pencerminan dari kekuatan relatif dari berbagai budget actors yang memiliki kepentingan atau preferensi berbeda terhadap outcomes anggaran. Ketika politisi berperilaku korup maka hal ini menyangkut dengan keuntungan pribadi yang akan didapatkan melalui jumlah anggaran pemerintah. Artinya korupsi dan rent‑seeking activities di pemerintahan berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi pengeluaran pemerintah. Perilaku oportunistik politisi dalam pembuatan keputusan investasi publik karena capital spending is highly discretionary, para politisi membuat keputusan‑keputusan terkait dengan: (1) besaran anggaran investasi publik, (2) komposisi anggaran investasi publik tersebut, (3) pemilihan proyek‑proyek khusus dan lokasinya, dan (4) besaran rancangan setiap proyek investasi publik.

Legislatif menunjukkan perilaku oportunistik dalam proses penganggaran yang menyebabkan distorsi alokasi dana dan meningkatkan peluang korupsi serta rent‑seeking.Kekuatan legislatif yang tinggi memungkinkan perubahan usulan anggaran eksekutif tanpa kontrol yang memadai, sehingga mengurangi efektivitas pelayanan publik.Oleh karena itu, penguatan mekanisme akuntabilitas dan transparansi institusional diperlukan untuk membatasi opportunisme legislatif dan meningkatkan keadilan dalam alokasi sumber daya publik.

Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana mekanisme pengawasan legislatif, seperti audit eksternal dan partisipasi publik, memengaruhi tingkat opportunisme dalam penyusunan anggaran di tingkat daerah (pertanyaan penelitian: sejauh mana penguatan pengawasan dapat mengurangi distorsi anggaran?). Selain itu, diperlukan studi komparatif antar provinsi dengan tingkat otonomi yang berbeda untuk menilai apakah otonomi fiskal memoderasi perilaku oportunistik legislatif (pertanyaan penelitian: apakah provinsi dengan otonomi tinggi menunjukkan less opportunistic budgeting dibandingkan provinsi dengan otonomi rendah?). Selanjutnya, eksperimen lapangan dapat diuji untuk menilai efektivitas platform transparansi anggaran online dalam menurunkan praktik rent‑seeking di antara anggota legislatif (pertanyaan penelitian: apakah akses publik yang lebih besar terhadap data anggaran mengurangi insentif korupsi dan meningkatkan akuntabilitas?).

Read online
File size343.81 KB
Pages9
Short Linkhttps://juris.id/p-1rI
Lookup LinksGoogle ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu
DMCAReport

Related /

ads-block-test