YANAYANA
Algebra : Jurnal Pendidikan, Sosial dan SainsAlgebra : Jurnal Pendidikan, Sosial dan SainsStudi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam pelayanan publik di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan partisipasi publik menjadi fokus utama dalam mengevaluasi kualitas pelayanan administrasi penduduk. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil menunjukkan bahwa beberapa prinsip telah diterapkan dengan baik, terutama dalam pemberian informasi dan sistem administrasi berbasis digital. Namun, tantangan tetap ada, seperti keterbatasan partisipasi publik, ketidakteraturan responsif staf, dan tingkat literasi digital warga yang rendah. Studi merekomendasikan penguatan mekanisme partisipatif, pelatihan sumber daya manusia berorientasi layanan, dan pengembangan sistem informasi yang inklusif. Secara keseluruhan, studi ini menyoroti pentingnya mengintegrasikan prinsip tata kelola yang baik untuk mendorong lebih efektif, adil, dan berkelanjutan dalam pelayanan publik.
Implementasi prinsip tata kelola yang baik di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah dilakukan namun masih membutuhkan peningkatan.Tingkat akuntabilitas dan transparansi belum optimal, partisipasi publik masih rendah.Disarankan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan meningkatkan keterlibatan masyarakat.
Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi dampak pelatihan digital literasi untuk masyarakat miskin akses teknologi terhadap efektivitas pelayanan. Studi lain bisa menguji model partisipasi publik aktif melalui forum dialog reguler. Selain itu, pengembangan sistem feedback terintegrasi untuk mengukur kepuasan warga terhadap tata kelola pelayanan publik di daerah pelosok perlu diteliti. Penelitian juga disarankan membandingkan penerapan prinsip good governance antar wilayah dengan tingkat digitalisasi berbeda.
- KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DESA BOWOMBARU UTARA KECAMATAN MELONGUANE TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN... doi.org/10.35797/jap.v9i4.49292KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DESA BOWOMBARU UTARA KECAMATAN MELONGUANE TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN doi 10 35797 jap v9i4 49292
- ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DESA JOMBOK KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG | Publika.... ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/47547ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DESA JOMBOK KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG Publika ejournal unesa ac index php publika article view 47547
| File size | 256.57 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
STIEJBSTIEJB Metode yang digunakan peneliti yaitu metode assosiatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah membagikan kuesioner yang dibagikan kepadaMetode yang digunakan peneliti yaitu metode assosiatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah membagikan kuesioner yang dibagikan kepada
UHBUHB Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah tidak hanya untuk kepentingan pembentuk Peraturan daerah semata, tetapi lebih luas lagi terkait denganPenyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah tidak hanya untuk kepentingan pembentuk Peraturan daerah semata, tetapi lebih luas lagi terkait dengan
ASTHAGRAFIKAASTHAGRAFIKA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip responsivitas dalam pelayanan publik di Kantor Kelurahan Mandala, Kabupaten Merauke, PapuaPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip responsivitas dalam pelayanan publik di Kantor Kelurahan Mandala, Kabupaten Merauke, Papua
UIDUID Siapa pihak yang berwenang, instrumen hukum apa yang diperlukan dalam penyertaan modal negara kepada Lembaga Keuangan Internasional merupakan hal yangSiapa pihak yang berwenang, instrumen hukum apa yang diperlukan dalam penyertaan modal negara kepada Lembaga Keuangan Internasional merupakan hal yang
UNSULTRAUNSULTRA Evaluasi partisipatif menunjukkan masyarakat berperan aktif dalam menilai keberhasilan program, meskipun masih terdapat tantangan berupa keterbatasan saranaEvaluasi partisipatif menunjukkan masyarakat berperan aktif dalam menilai keberhasilan program, meskipun masih terdapat tantangan berupa keterbatasan sarana
UPN VeteranUPN Veteran Keterampilan kerja Pegawai Negeri Sipil perlu diperhatikan dalam menempatkan pegawai pada jabatan yang akan dipangkunya. Kemampuan kerja yang dimilikiKeterampilan kerja Pegawai Negeri Sipil perlu diperhatikan dalam menempatkan pegawai pada jabatan yang akan dipangkunya. Kemampuan kerja yang dimiliki
SEBISEBI Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidrap, laporan keuangan yang akuntabel dan transparan dibuat dengan presentasi berdasarkan nilai Matanre Siri,Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidrap, laporan keuangan yang akuntabel dan transparan dibuat dengan presentasi berdasarkan nilai Matanre Siri,
UPN VeteranUPN Veteran Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah Desa Pejambon berhasil mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui prinsip-prinsip Good Governance. PemerintahPenelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah Desa Pejambon berhasil mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui prinsip-prinsip Good Governance. Pemerintah
Useful /
UNITAS PDGUNITAS PDG Perlakuan POC asal Crotalaria juncea tunggal yang berpengaruh nyata terhadap jumlah daun yang membelah dan pengamatan warna daun. Berdasarkan percobaanPerlakuan POC asal Crotalaria juncea tunggal yang berpengaruh nyata terhadap jumlah daun yang membelah dan pengamatan warna daun. Berdasarkan percobaan
YANAYANA Sampel diperoleh dari beberapa sekolah, yaitu beberapa kota di Sumatera Utara dengan total 760 sampel, terdiri dari siswa kelas X hingga XII, terdiri dariSampel diperoleh dari beberapa sekolah, yaitu beberapa kota di Sumatera Utara dengan total 760 sampel, terdiri dari siswa kelas X hingga XII, terdiri dari
UPN VeteranUPN Veteran Kedua daerah khusus Jakarta sebagai daerah khusus yang memiliki kebijakan yang berbeda ketika menjadi ibu kota negara. Ditetapkannya daerah khusus JakartaKedua daerah khusus Jakarta sebagai daerah khusus yang memiliki kebijakan yang berbeda ketika menjadi ibu kota negara. Ditetapkannya daerah khusus Jakarta
UPN VeteranUPN Veteran Penyebab utama hal ini terjadi karena ketidakpatuhan dalam penerapan kebijakan. Faktor penyebab lainnya karena pemerintah belum menjadikan masyarakat berkebutuhanPenyebab utama hal ini terjadi karena ketidakpatuhan dalam penerapan kebijakan. Faktor penyebab lainnya karena pemerintah belum menjadikan masyarakat berkebutuhan