Publisher

UIIIUIII

Journal Muslim Politics ReviewMuslim Politics Review Abstract

Berbagai penelitian telah membahas masalah terorisme dan radikalisme di Asia Tenggara, dan studi keamanan dibanjiri dengan karya yang mencakup asal usul, fungsi, dan dampak terorisme. Namun, artikel ini berpendapat bahwa perhatian yang sama harus diberikan pada ekstremisme non-kekerasan dan dampaknya pada masyarakat di tingkat diskursif. Dengan mempelajari studi kasus dari Indonesia dan Malaysia, dua negara mayoritas Muslim, artikel ini berpendapat bahwa pertanyaan bukan apakah ekstremisme non-kekerasan secara langsung atau tidak langsung mengarah pada terorisme, tetapi bagaimana hal itu juga dapat membentuk kebijakan dan regulasi melalui lobi, memicu mobilisasi politik massa, dan menumbuhkan intoleransi dan kebencian terhadap kelompok minoritas.

Conclusion

Dalam beberapa tahun terakhir, meningkatnya minat terhadap ekstremisme non-kekerasan di kalangan akademisi dan pembuat kebijakan disebabkan oleh potensinya untuk mengarah pada kekerasan atau terorisme (ekstremisme kekerasan).Fitur kunci ekstremisme adalah mendichotomize dunia dalam hal agama versus sekuler, Islam versus heretik, diperbolehkan versus non-diperbolehkan.Kenyataan adalah bahwa kehidupan sosial dan komunitas terlalu kompleks untuk dikategorikan dalam istilah biner.Dampak ekstremisme tidak langsung menyebabkan kekerasan atau hilangnya nyawa, tetapi mungkin secara tidak langsung memicu mereka.Hal ini berdampak pada masyarakat di tingkat diskursif.sehingga teroris menerapkan retorika eksklusif atau ide-ide intoleransi untuk mengumpulkan dukungan dan simpatisan untuk penyebab mereka.Massa mungkin tidak langsung terlibat dalam aktivitas teroris, tetapi diam atau kurangnya dukungan mereka untuk memerangi mereka adalah bukti dukungan mereka.Selain itu, meskipun ekstremisme non-kekerasan tidak langsung mengarah pada terorisme, tetapi dapat memiliki efek mempolarisasi pada masyarakat, menyebabkan gangguan politik, sosial, dan ekonomi pada kehidupan orang.melalui protes massa, pembalikan kebijakan yang mendukung penyebab hak asasi manusia, dan menimbulkan trauma pada minoritas agama.

Future Research

Untuk mengatasi ekstremisme non-kekerasan, penting bagi pembuat kebijakan dan lembaga keamanan untuk bekerja sama dengan teolog Muslim (ulama) dalam mempromosikan Islam moderat melalui konseling sebagai bentuk kontra-terorisme. Selain itu, perlu ada upaya untuk memahami akar penyebab terorisme, yang tidak terbatas pada lembaga keamanan, think tank, dan institusi akademik, tetapi juga melibatkan ulama. Studi kasus dari Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa sumber protes massa dapat berasal dari pandangan teologis yang menggambarkan kebijakan tertentu sebagai tidak sesuai dengan Islam. Namun, kelompok-kelompok yang secara politik termarginalkan dapat menggalang kelompok-kelompok yang secara ekonomi tertantang untuk memprotes politikus populer atau kebijakan mulia, seperti yang terjadi dalam kontroversi Ahok di Indonesia. Dalam contoh lain, kelompok dominan dapat merasa terancam secara politik oleh kelompok oposisi, dan kelompok pertama dapat menuduh yang terakhir menyebarkan ide-ide sesat untuk mengurangi basis pendukungnya atau bahkan menggunakan cara-cara hukum untuk mencapai tujuan ini. Masyarakat mungkin tidak tertarik pada motivasi politik elit di balik pidato mereka, tetapi terpengaruh oleh mereka ketika argumen tersebut dikemas sebagai teologi. Singkatnya, mereka diyakinkan bahwa pandangan elit mewakili perspektif Islam. Hal ini terjadi, dan terus terjadi, pada komunitas Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia dan Malaysia. Setelah tiga puluh tahun sejak kebangkitan Islam kembali ke Asia Tenggara, ekstremis non-kekerasan yang menghambat penyebab mulia yang disepakati oleh badan internasional, menggambarkan dunia dalam istilah dichotomous, menyangkal hak minoritas agama, dan sekarang menjadi penggerak kunci dalam birokrasi Islam, think tank, institusi penelitian, institusi pendidikan tinggi, dan lembaga pemerintah. Penempatan mereka di institusi-institusi ini bahkan lebih signifikan daripada penempatan mereka yang mencari perubahan melalui cara-cara politik atau demokratis, karena mereka berada dalam posisi kekuasaan yang besar dan memiliki kemampuan untuk menentukan arah kebijakan, buku-buku yang akan dicetak, dan program yang perlu disensor. Fatwa yang disahkan juga tergantung pada orientasi orang-orang dalam komite fatwa.

References

1. Full article: Comparing the Different Behavioral Outcomes of Extremism: A Comparison of Violent and Non-Violent... tandfonline.com/doi/full/10.1080/1057610X.2019.1680192Full article Comparing the Different Behavioral Outcomes of Extremism A Comparison of Violent and Non Violent tandfonline doi full 10 1080 1057610X 2019 1680192

Metadata

File size	314.55 KB
Pages	19
DMCA	Report