UNRIUNRI

Jurnal Administrasi Politik dan SosialJurnal Administrasi Politik dan Sosial

Tata kelola PMI di Kota Metro saat ini belum terorganisir dan belum mendapatkan perhatian khusus dari stakeholders yang terlibat baik pihak pemerintah, masyarakat dan swasta. Secara khusus tata kekola PMI menghadapi beberapa permasalahan diantaranya belum adanya data akurat tentang PMI dan purna PMI, rendahnya kemampuan CPMI karena kurangnya persiapan yang dilakukan dan masih adanya PMI non Prosedural. Rumit dan kompleksnya permasalahan PMI membutuhkan tata kelola yang baik dan daya dukung yang optimal dari seluruh stakehorders. Pengembangan model collaborative governance yang adaptif dengan kemajuan teknologi dalam hal pengelolaan PMI dapat menjadi solusi terkait rumitnya permasalahan tata kelola PMI. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitan lapangan yang dilakukan dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya data dilapangan melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis data Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang paling mempengaruhi tata kelola PMI di Kota Metro adalah komunikasi antar stakeholders yang terputus sama sekali.

Tata kelola PMI di Kota Metro melibatkan keterlibatan pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro, Swasta melalui dan LPK, dan masyarakat itu sendiri.Ketiga aktor ini tidak memiliki pola komunikasi yang baik bahkan komunikasi antara pemerintah dan swasta terputus.Hal ini sangat berdampak pada data PMI dan Purna PMI serta perlindungannya.

Penelitian selanjutnya dapat memfokuskan diri pada pengembangan dan evaluasi sebuah platform digital terpadu yang mampu mengintegrasikan data Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Purna PMI secara akurat di berbagai lembaga pemerintah terkait, seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta BP3MI, termasuk cara efektif untuk mendorong Purna PMI melaporkan kepulangan mereka guna memfasilitasi reintegrasi. Studi ini dapat mengidentifikasi fitur kunci, standar interoperabilitas, dan strategi pelibatan pemangku kepentingan yang diperlukan untuk sistem semacam itu di era Society 5.0, terutama mengingat temuan tentang terputusnya komunikasi antaraktor. Selain itu, perlu diteliti model pelatihan komprehensif yang adaptif, mencakup keterampilan lunak dan keras yang disesuaikan dengan negara tujuan dan sektor pekerjaan yang berbeda, yang dapat diterapkan secara efektif di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) untuk mempersiapkan Calon PMI secara optimal, sekaligus mengembangkan kerangka kerja yang jelas untuk memberikan perlindungan atau dukungan khusus kepada peserta magang yang saat ini belum setara dengan PMI. Terakhir, penelitian juga bisa mengeksplorasi bagaimana membangun kerangka kerja tata kelola kolaboratif yang kuat untuk mencegah dan menangani permasalahan PMI non-prosedural. Ini melibatkan peningkatan partisipasi aktif dari komunitas lokal, LPK, dan berbagai tingkatan pemerintah, dengan fokus pada intervensi dini, kampanye kesadaran hukum yang menyeluruh, dan penyediaan jalur prosedural yang mudah diakses untuk memastikan proses migrasi yang lebih aman dan legal bagi seluruh calon pekerja migran.

  1. Journal Politeknik Imigrasi. journal politeknik imigrasi journals law border protection scholarly publication... journal.poltekim.ac.id/jlbp/article/view/290Journal Politeknik Imigrasi journal politeknik imigrasi journals law border protection scholarly publication journal poltekim ac jlbp article view 290
  2. Collaborative Governance dalam Perlindungan Tenaga Kerja Wanita di Kabupaten Serang pada Tahun 2018 |... doi.org/10.57266/epistemik.v3i1.81Collaborative Governance dalam Perlindungan Tenaga Kerja Wanita di Kabupaten Serang pada Tahun 2018 doi 10 57266 epistemik v3i1 81
  3. Hubungan Usia, Tingkat Pendidikan & Status Perkawinan dengan Partisipasi Perempuan Menjadi Pekerja... journals.kemnaker.go.id/index.php/naker/article/view/249Hubungan Usia Tingkat Pendidikan Status Perkawinan dengan Partisipasi Perempuan Menjadi Pekerja journals kemnaker go index php naker article view 249
  4. ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN | lentera. analisis kebijakan pendidikan lentera quick jump page content... journal.iainlangsa.ac.id/index.php/lentera/article/view/1662ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN lentera analisis kebijakan pendidikan lentera quick jump page content journal iainlangsa ac index php lentera article view 1662
Read online
File size278.8 KB
Pages10
DMCAReport

Related /

JURIS Perancangan Arsitektur Informasi Dalam Pengembangan Media Edukasi Komunitas Survival Berbasis Website 2025More at 2025

UWKSUWKS Kurangnya sumber informasi digital yang komprehensif, praktis, dan mudah diakses menjadi hambatan signifikan dalam meningkatkan kesadaran serta kemampuanKurangnya sumber informasi digital yang komprehensif, praktis, dan mudah diakses menjadi hambatan signifikan dalam meningkatkan kesadaran serta kemampuan

JURIS Implementasi Multi Factor Evaluation Process MFEP Untuk Pemilihan Kompetensi Keahlian di SMKN 1 Banyuputih 2025More at 2025

UWKSUWKS Sistem ini mengintegrasikan 18 kriteria penilaian yang mencakup aspek minat, kemampuan fisik, gaya belajar, hingga tujuan karier, dengan sistem pembobotanSistem ini mengintegrasikan 18 kriteria penilaian yang mencakup aspek minat, kemampuan fisik, gaya belajar, hingga tujuan karier, dengan sistem pembobotan

JURIS Implementasi Order Tracking Pada Sistem Informasi Manajemen Laundry 2025More at 2025

UWKSUWKS Sistem ini mampu mengatasi kendala operasional yang sebelumnya dilakukan secara manual di Karsem Laundry, seperti pencatatan pesanan, pelacakan prosesSistem ini mampu mengatasi kendala operasional yang sebelumnya dilakukan secara manual di Karsem Laundry, seperti pencatatan pesanan, pelacakan proses

JURIS A Systematic Literature Review of Machine Learning Techniques for DDoS Detection Accuracy Efficiency and Scalability Challenges 2025More at 2025

UWKSUWKS Meskipun model-model ini menunjukkan presisi yang sangat baik dalam mengidentifikasi pola serangan yang rumit, masalah terkait skalabilitas dan efektivitasMeskipun model-model ini menunjukkan presisi yang sangat baik dalam mengidentifikasi pola serangan yang rumit, masalah terkait skalabilitas dan efektivitas

JURIS Pencarian Makna Kata Pada Tafsir Al Qur an Digital Dengan Semantic 2025More at 2025

UWKSUWKS Aplikasi ini dirancang dengan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan oleh berbagai kalangan, serta dilengkapi fitur tambahan seperti rekomendasiAplikasi ini dirancang dengan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan oleh berbagai kalangan, serta dilengkapi fitur tambahan seperti rekomendasi

JURIS Analisis Komparatif Tiga Metode Input Polygon pada Sistem Pemetaan Lahan Koperasi Okiagaru Indonesia Agricoop 2025More at 2025

UWKSUWKS Hasil menunjukkan bahwa Draw Polygon unggul dalam fleksibilitas visual, Realtime GPS Tracking paling efisien dari segi waktu, dan Add GPS Point menawarkanHasil menunjukkan bahwa Draw Polygon unggul dalam fleksibilitas visual, Realtime GPS Tracking paling efisien dari segi waktu, dan Add GPS Point menawarkan

JURIS Rancang bangun alat pendeteksi kualitas air pada kolam budidaya berbasis arduino 2025More at 2025

UWKSUWKS Dengan kemudahan akses dan pengendalian, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pengguna akan pentingnya menjaga kualitas air dalam kolam.Dengan kemudahan akses dan pengendalian, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pengguna akan pentingnya menjaga kualitas air dalam kolam.

JURIS Penerapan Gamifikasi Pada Aplikasi Pembelajaran Bahasa Korea 2025More at 2025

UWKSUWKS Namun, metode pembelajaran konvensional sering dianggap kurang menarik dan kurang fleksibel, sementara media pembelajaran online cenderung terbatas padaNamun, metode pembelajaran konvensional sering dianggap kurang menarik dan kurang fleksibel, sementara media pembelajaran online cenderung terbatas pada

Useful /

JURIS Pengaruh Gaya Kepemimpinan Politik Bobby Nasution terhadap Efektivitas Program Kerja sebagai Walikota Medan 2025More at 2025

UNRIUNRI Kepemimpinan (leadership) merupakan kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks politik,Kepemimpinan (leadership) merupakan kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks politik,

JURIS Advokasi Gerakan Women s March Terhadap Kebijakan Indonesia dalam Konteks Lokalisasi Norma Kesetaraan Gender 2025More at 2025

UNRIUNRI Meskipun telah meratifikasi CEDAW, perempuan masih menghadapi diskriminasi yang tercermin dari 4. 374 pengaduan ke Komnas Perempuan pada 2023, dengan 3.Meskipun telah meratifikasi CEDAW, perempuan masih menghadapi diskriminasi yang tercermin dari 4. 374 pengaduan ke Komnas Perempuan pada 2023, dengan 3.

JURIS Game Pembelajaran Multiplayer Tebak Menggambar Rumah Adat Berbasis Web 2025More at 2025

UWKSUWKS Namun, minat generasi muda terhadap warisan budaya lokal semakin berkurang, terutama karena metode pembelajaran konvensional yang kurang menarik. PadaNamun, minat generasi muda terhadap warisan budaya lokal semakin berkurang, terutama karena metode pembelajaran konvensional yang kurang menarik. Pada

JURIS Dynamic Policy Dalam Meningkatkan Blue Economy Di Desa Tertinggal 2025More at 2025

UNRIUNRI Kebijakan ini memungkinkan penyesuaian regulasi sesuai kebutuhan masyarakat, yang penting mengingat keterbatasan infrastruktur, akses pasar, dan keterampilanKebijakan ini memungkinkan penyesuaian regulasi sesuai kebutuhan masyarakat, yang penting mengingat keterbatasan infrastruktur, akses pasar, dan keterampilan

ads-block-test