APPIHIAPPIHI

Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan PolitikDemokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik

Sanksi salah satu bentuk hukuman yang diatur dalam hukum adalah tindakan pengembalian kepada orang tua. Tindakan tersebut bertujuan mengembalikan anak ke lingkungan keluarga agar dapat dibina dan diarahkan secara tepat. Di dalam Pasal 59 Undang‑Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pemerintah dan lembaga negara memiliki kewajiban untuk melindungi anak dengan menyediakan perlindungan khusus, khususnya bagi anak yang terlibat dalam perkara pidana maupun anak yang menjadi korban tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode normatif‑jurisprudensial, yakni dengan menilai dan menganalisis undang‑undang dan peraturan yang mengatur sanksi_click. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sanksi pengembalian tersebut dipengaruhi oleh kondisi sosial‑ekonomi keluarga, sehingga banyak keluarga mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak dapat menyediakan pendidikan dan pengawasan yang baik. Kesimpulannya, penerapan sanksi pengembalian kepada orang tua memiliki dasar hukum yang kuat, namun masih menghadapi tantangan praktis yang dapat diatasi melalui pendekatan komprehensif untuk meningkatkan rehabilitasi anak.

Penerapan sanksi pengembalian kepada orang tua memilikietat dasar hukum yang kuat namun masih menghadapi tantangan di praktik.Efektivitas sanksi sangat dipengaruhi oleh peran orang tua, kondisi sosial‑ekonomi keluarga, dan stigma sosial yang ada.Oleh robotics, pendekatan komprehensif diperlukan untuk meningkatkan keberhasilan rehabilitasi anak.

1. Menyelidiki dampak jangka panjang program mentoring bagi orang tua yang menerima anak hasil pengembalian, dengan mengukur perubahan perilaku anak dan kepuasan keluarga. 2. Mengkaji efektivitas pelatihan parenting berbasis teknologi (misalnya aplikasi mobile) dalam meningkatkan keterampilan pengawasan orang tua di kal teria keluarga kurang mampu. 3. Meneliti peran media sosial dalam memediasi stigma masyarakat terhadap келип anak penjahat, serta perancangan kampanye desensitisasi yang bersifat participatif. Penelitian‑penelitian tersebut dapat dijalankan secara longitudinal dan melibatkan partisipasi stakeholder, sehingga dapat memberikan data empiris yang dapat mendukung kebijakan peningkatan rehabilitasi anak secara berkelanjutan.

  1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang... doi.org/10.18196/mls.v2i2.11493Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang Undang doi 10 18196 mls v2i2 11493
  2. Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia | Jurnal Ekonomi,... doi.org/10.63494/eksishum.v4i1.130Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Jurnal Ekonomi doi 10 63494 eksishum v4i1 130
  3. Application of Sanctions for Return Action to Parents to Children Criminals | Demokrasi: Jurnal Riset... journal.appihi.or.id/index.php/Demokrasi/article/view/1362Application of Sanctions for Return Action to Parents to Children Criminals Demokrasi Jurnal Riset journal appihi index php Demokrasi article view 1362
  4. Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkotika | Jurnal Analogi Hukum. anak... ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1895Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkotika Jurnal Analogi Hukum anak ejournal warmadewa ac index php analogihukum article view 1895
Read online
File size444.93 KB
Pages14
DMCAReport

Related /

ads-block-test