APPIHIAPPIHI
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan PolitikDemokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan PolitikSanksi salah satu bentuk hukuman yang diatur dalam hukum adalah tindakan pengembalian kepada orang tua. Tindakan tersebut bertujuan mengembalikan anak ke lingkungan keluarga agar dapat dibina dan diarahkan secara tepat. Di dalam Pasal 59 Undang‑Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pemerintah dan lembaga negara memiliki kewajiban untuk melindungi anak dengan menyediakan perlindungan khusus, khususnya bagi anak yang terlibat dalam perkara pidana maupun anak yang menjadi korban tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode normatif‑jurisprudensial, yakni dengan menilai dan menganalisis undang‑undang dan peraturan yang mengatur sanksi_click. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sanksi pengembalian tersebut dipengaruhi oleh kondisi sosial‑ekonomi keluarga, sehingga banyak keluarga mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak dapat menyediakan pendidikan dan pengawasan yang baik. Kesimpulannya, penerapan sanksi pengembalian kepada orang tua memiliki dasar hukum yang kuat, namun masih menghadapi tantangan praktis yang dapat diatasi melalui pendekatan komprehensif untuk meningkatkan rehabilitasi anak.
Penerapan sanksi pengembalian kepada orang tua memilikietat dasar hukum yang kuat namun masih menghadapi tantangan di praktik.Efektivitas sanksi sangat dipengaruhi oleh peran orang tua, kondisi sosial‑ekonomi keluarga, dan stigma sosial yang ada.Oleh robotics, pendekatan komprehensif diperlukan untuk meningkatkan keberhasilan rehabilitasi anak.
1. Menyelidiki dampak jangka panjang program mentoring bagi orang tua yang menerima anak hasil pengembalian, dengan mengukur perubahan perilaku anak dan kepuasan keluarga. 2. Mengkaji efektivitas pelatihan parenting berbasis teknologi (misalnya aplikasi mobile) dalam meningkatkan keterampilan pengawasan orang tua di kal teria keluarga kurang mampu. 3. Meneliti peran media sosial dalam memediasi stigma masyarakat terhadap келип anak penjahat, serta perancangan kampanye desensitisasi yang bersifat participatif. Penelitian‑penelitian tersebut dapat dijalankan secara longitudinal dan melibatkan partisipasi stakeholder, sehingga dapat memberikan data empiris yang dapat mendukung kebijakan peningkatan rehabilitasi anak secara berkelanjutan.
- Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang... doi.org/10.18196/mls.v2i2.11493Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang Undang doi 10 18196 mls v2i2 11493
- Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia | Jurnal Ekonomi,... doi.org/10.63494/eksishum.v4i1.130Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Jurnal Ekonomi doi 10 63494 eksishum v4i1 130
- Application of Sanctions for Return Action to Parents to Children Criminals | Demokrasi: Jurnal Riset... journal.appihi.or.id/index.php/Demokrasi/article/view/1362Application of Sanctions for Return Action to Parents to Children Criminals Demokrasi Jurnal Riset journal appihi index php Demokrasi article view 1362
- Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkotika | Jurnal Analogi Hukum. anak... ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1895Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkotika Jurnal Analogi Hukum anak ejournal warmadewa ac index php analogihukum article view 1895
| File size | 444.93 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UIN ANTASARIUIN ANTASARI Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas undang-undang dan infrastruktur antikorupsi dalam konteks darurat militer. Metode penelitian menggunakanTujuan penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas undang-undang dan infrastruktur antikorupsi dalam konteks darurat militer. Metode penelitian menggunakan
IIM JAMBIIIM JAMBI Hal ini terlihat dari pergeseran fungsi legislasi yang dulu menjadi kewenangan Presiden, sekarang menjadi kewenangan DPR. Belum adanya pengawasan yangHal ini terlihat dari pergeseran fungsi legislasi yang dulu menjadi kewenangan Presiden, sekarang menjadi kewenangan DPR. Belum adanya pengawasan yang
SEANINSTITUTESEANINSTITUTE Kompleksitas sistem pengelolaan zakat yang melibatkan berbagai aktor dengan wewenang, kepentingan, dan kapasitas yang beragam menekankan bahwa pengelolaanKompleksitas sistem pengelolaan zakat yang melibatkan berbagai aktor dengan wewenang, kepentingan, dan kapasitas yang beragam menekankan bahwa pengelolaan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Fungsi negara tidak dapat dijalankan secara optimal tanpa adanya peran aktif dari lembaga-lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. KetigaFungsi negara tidak dapat dijalankan secara optimal tanpa adanya peran aktif dari lembaga-lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Di Kecamatan Lingsar, praktik ini masih bertahan melalui tradisi Merarik kodeq, yang sangat mengakar dalam budaya lokal. Dalam konteks ini, penelitianDi Kecamatan Lingsar, praktik ini masih bertahan melalui tradisi Merarik kodeq, yang sangat mengakar dalam budaya lokal. Dalam konteks ini, penelitian
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi parsial tidak cukup. Diperlukan penyempurnaan menyeluruh yang terstruktur dalam model tiga dimensi: penyatuanPenelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi parsial tidak cukup. Diperlukan penyempurnaan menyeluruh yang terstruktur dalam model tiga dimensi: penyatuan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Interactions between the three pillars are examined for collaborative synergies and potential challenges. Comparative perspectives and implications forInteractions between the three pillars are examined for collaborative synergies and potential challenges. Comparative perspectives and implications for
BAJANGJOURNALBAJANGJOURNAL Penyelesaian sengketa Pemilu merupakan bagian dari penegakan hukum Pemilu. Undang - Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 telah memberi peran kepada BawasluPenyelesaian sengketa Pemilu merupakan bagian dari penegakan hukum Pemilu. Undang - Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 telah memberi peran kepada Bawaslu
Useful /
APPIHIAPPIHI Penerapan kebijakan ini menandai transisi budaya sekolah dari penekanan pada instruksi menjadi lingkungan belajar yang penuh empati. Selain itu, kemajuanPenerapan kebijakan ini menandai transisi budaya sekolah dari penekanan pada instruksi menjadi lingkungan belajar yang penuh empati. Selain itu, kemajuan
AMORFATIAMORFATI Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus mengungkap bahwa siswa dengan identitas marjinal yang tumpang tindih sering mengalami marginalisasiPenelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus mengungkap bahwa siswa dengan identitas marjinal yang tumpang tindih sering mengalami marginalisasi
POLTRADABALIPOLTRADABALI Selama kegiatan PKM hingga akhir, siswa sangat antusias dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dan berharap agar kegiatan ini dapat dilakukan secaraSelama kegiatan PKM hingga akhir, siswa sangat antusias dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dan berharap agar kegiatan ini dapat dilakukan secara
POLTRADABALIPOLTRADABALI Kecelakaan dapat terjadi kapan saja dan di mana saja tanpa diketahui sebelumnya. Ketidaktahuan pengemudi terhadap aspek keselamatan saat mengemudi harusKecelakaan dapat terjadi kapan saja dan di mana saja tanpa diketahui sebelumnya. Ketidaktahuan pengemudi terhadap aspek keselamatan saat mengemudi harus