Publisher

IMWIIMWI

Journal Winter Journal: IMWI Student Research JournalWinter Journal: IMWI Student Research Journal Abstract

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat disertai dengan kesenjangan pendapatan yang semakin dalam, didorong oleh dominasi korporasi dan oligarki politik. Studi ini menganalisis secara kualitatif data sekunder dari laporan pemerintah, literatur akademik, dan sumber media yang diterbitkan antara tahun 2014 dan 2024. Temuan menunjukkan bahwa 0,02% populasi Indonesia mengendalikan lebih dari setengah modal negara, sementara tabungan rata-rata kelompok berpenghasilan rendah menurun dari IDR 3,4 juta pada tahun 2017 menjadi IDR 1,9 juta pada tahun 2024. Korporasi besar, terutama di sektor ekstraktif dan minyak sawit, berkontribusi terhadap ketimpangan melalui penghindaran pajak, pergeseran laba, dan eksploitasi celah hukum - seringkali dengan insentif pemerintah meskipun merugikan lingkungan dan sosial. Jaringan oligarki lebih lanjut mengakar ketimpangan karena elit kaya menduduki posisi politik, memungkinkan mereka mempengaruhi kebijakan dan keputusan regulasi. Sementara itu, kelas menengah melemah, dengan lebih dari sembilan juta orang Indonesia jatuh ke dalam kategori berpenghasilan rendah karena biaya hidup yang meningkat, upah stagnan, dan akses terbatas ke layanan dasar. Meskipun reformasi pajak terbaru telah berusaha menargetkan kelompok berpenghasilan tinggi, beban pajak tetap tidak proporsional jatuh pada pekerja biasa, sementara korporasi terus menghindari pajak yang adil. Studi ini menyimpulkan bahwa reformasi struktural dalam perpajakan, regulasi korporasi, dan transparansi tata kelola sangat penting untuk mengurangi konsentrasi kekayaan dan mempromosikan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan adil.

Conclusion

Ketimpangan ekonomi Indonesia berasal dari ketidakseimbangan struktural yang mendalam dalam kekayaan dan kekuasaan, di mana dominasi korporasi, penghindaran pajak, dan pengaruh elit politik memperpanjang distribusi pendapatan yang tidak merata.0,02% populasi mengendalikan lebih dari setengah modal negara, sementara kelas menengah dan kelas bawah mengalami upah stagnan, tabungan yang menyusut, dan biaya hidup yang meningkat.Ketimpangan ini bukan hasil alami, melainkan dipertahankan oleh keuntungan sistemik yang menguntungkan korporasi dan oligarki yang membentuk kebijakan untuk melayani kepentingan mereka sendiri, sementara pekerja menanggung sebagian besar kewajiban pajak.Meskipun reformasi pajak terbaru, penegakan tetap lemah dan celah hukum terus dieksploitasi.Menangani ketidakseimbangan ini menuntut reformasi komprehensif dalam perpajakan, regulasi korporasi, dan transparansi tata kelola.Penelitian masa depan harus fokus pada penilaian efektivitas kebijakan fiskal, perlindungan tenaga kerja, dan program literasi keuangan dalam mempromosikan kesetaraan ekonomi.Tanpa tindakan yang tegas dan berdasarkan bukti, kesenjangan antara kaya dan miskin akan terus melebar, menimbulkan risiko serius bagi kohesi sosial dan pengembangan berkelanjutan Indonesia.

Future Research

Untuk mengatasi ketimpangan ekonomi yang semakin dalam di Indonesia, diperlukan pendekatan multi-dimensi yang menyeluruh. Pertama, reformasi struktural dalam perpajakan dan regulasi korporasi sangat penting. Pemerintah harus memperkuat penegakan hukum dan menutup celah hukum yang memungkinkan korporasi menghindari pajak. Selain itu, regulasi yang lebih ketat diperlukan untuk mencegah praktik-praktik seperti pergeseran laba dan eksploitasi celah hukum. Kedua, transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola harus ditingkatkan. Pemerintah harus memastikan bahwa kepentingan publik didahulukan atas keuntungan individu atau korporasi. Pelayanan publik, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, harus disediakan secara adil dan setara, dan menjadi prioritas utama. Ketiga, upaya harus dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan memperluas akses ke pendidikan, kesehatan, pekerjaan dengan upah layak, kesempatan kerja yang setara, redistribusi tanah, jaring pengaman sosial, dan layanan keuangan. Dengan demikian, semua segmen masyarakat dapat berbagi manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Akhirnya, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menilai efektivitas kebijakan fiskal, perlindungan tenaga kerja, dan program literasi keuangan dalam mempromosikan kesetaraan ekonomi. Dengan menggabungkan upaya-upaya ini, Indonesia dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dan membangun sistem ekonomi yang lebih inklusif dan adil.

References

1. What's Happened to Poverty and Inequality in Indonesia over Half a Century? | Asian Development... worldscientific.com/doi/10.1162/adev_a_00158Whats Happened to Poverty and Inequality in Indonesia over Half a Century Asian Development worldscientific doi 10 1162 adev a 00158
2. The intervention of oligarchy in the Indonesian legislative process - Derwin Tambunan, 2023. intervention... doi.org/10.1177/20578911231159395The intervention of oligarchy in the Indonesian legislative process Derwin Tambunan 2023 intervention doi 10 1177 20578911231159395

Metadata

File size	412.49 KB
Pages	12
DMCA	Report