Publisher

WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS

Journal West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human Rights Abstract

Penelitian ini menyelidiki perkembangan litigasi iklim di Indonesia dan implikasinya terhadap justisiabilitas hak atas lingkungan yang bersih dan sehat. Menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini menganalisis ketentuan konstitusional, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan untuk mengevaluasi bagaimana pengadilan Indonesia menafsirkan dan menegakkan hak lingkungan dalam konteks perubahan iklim. Penelitian menemukan bahwa meskipun hak atas lingkungan yang bersih dan sehat secara eksplisit diakui dalam Pasal 28H(1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan didukung lebih lanjut oleh legislasi lingkungan, penegakannya secara yudisial tetap tidak konsisten. Tantangan kunci termasuk keterbatasan dalam kedudukan hukum, kesulitan dalam menetapkan sebab-akibat, dan keraguan yudisial untuk campur tangan dalam masalah kebijakan. Namun demikian, tren yudisial yang muncul menunjukkan pergeseran gradual menuju interpretasi yang lebih progresif, termasuk penerapan prinsip-prinsip pencegahan dan pengakuan yang lebih luas terhadap kerusakan lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kerangka hukum, peningkatan kapasitas yudisial, dan integrasi norma-norma khusus iklim adalah hal-hal yang esensial untuk meningkatkan kepatuhan terhadap hak lingkungan. Temuan ini berkontribusi terhadap diskursus tentang konstitusionalisme lingkungan dan keadilan iklim, khususnya dalam konteks negara berkembang.

Conclusion

Studi ini menunjukkan bahwa hak atas lingkungan yang bersih dan sehat di Indonesia memiliki fondasi normatif yang kuat, terutama melalui pengakuan konstitusional dan legislasi pendukung.Namun, transisi dari pengakuan normatif ke penegakan yudisial yang efektif tetap menjadi tantangan signifikan.Analisis menunjukkan bahwa litigasi iklim di Indonesia masih berkembang dan sering kali tertanam dalam sengketa lingkungan yang lebih luas, bukan dalam kasus-kasus yang secara khusus terkait iklim.Isu justisiabilitas muncul sebagai hambatan utama dalam merealisasikan hak lingkungan melalui yudisial.Tantangan terkait kedudukan hukum, sebab-akibat, dan pemisahan kekuasaan terus membatasi efektivitas klaim terkait iklim.Pengadilan cenderung mengadopsi pendekatan berhati-hati, terutama ketika kasus melibatkan bukti ilmiah yang kompleks atau memerlukan intervensi tingkat kebijakan, yang mengarah pada hasil yudisial yang tidak konsisten berdasarkan interpretasi yang bervariasi dari norma-norma lingkungan.Meskipun ada keterbatasan ini, ada indikasi perkembangan progresif dalam praktik yudisial.Beberapa pengadilan telah mulai mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel, mengintegrasikan prinsip-prinsip seperti pencegahan dan perlindungan lingkungan sebagai pertimbangan fundamental.Pergeseran ini menunjukkan bahwa yudisial secara bertahap berkembang menuju peran yang lebih aktif dalam menangani masalah lingkungan dan terkait iklim.Secara kesimpulan, memperkuat justisiabilitas hak lingkungan di Indonesia memerlukan pendekatan multidimensional, termasuk meningkatkan kejelasan hukum, mengembangkan regulasi khusus iklim, meningkatkan kompetensi yudisial, dan memastikan akses yang lebih luas ke keadilan.Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, sistem hukum dapat lebih mendukung tata kelola iklim dan berkontribusi pada realisasi keadilan lingkungan.Efektivitas hak lingkungan bergantung tidak hanya pada pengakuan dalam hukum, tetapi juga pada kemauan dan kemampuan pengadilan untuk menegakkannya dalam praktik.

Future Research

Untuk memperkuat justisiabilitas hak lingkungan di Indonesia, diperlukan pendekatan multidimensional. Pertama, perlu ada upaya untuk meningkatkan kejelasan hukum dan mengembangkan regulasi khusus iklim yang lebih komprehensif. Kedua, penting untuk meningkatkan kompetensi yudisial dalam menangani kasus-kasus lingkungan dan iklim yang kompleks. Ketiga, akses ke keadilan harus diperluas, terutama bagi komunitas rentan yang terdampak perubahan iklim. Dengan demikian, sistem hukum dapat lebih efektif mendukung tata kelola iklim dan berkontribusi pada realisasi keadilan lingkungan di Indonesia.

References

1. 0. system maintenance cv rayyan dwi bharata publishing journal services currently undergoing scheduled... rayyanjurnal.com/index.php/motekar/article/view/12960 system maintenance cv rayyan dwi bharata publishing journal services currently undergoing scheduled rayyanjurnal index php motekar article view 1296
2. Article | KnE Open. article kne open social sciences issn 668x latest conference proceedings humanities... kneopen.com/kne-social/article/view/20049Article KnE Open article kne open social sciences issn 668x latest conference proceedings humanities kneopen kne social article view 20049

Metadata

File size	490.24 KB
Pages	11
DMCA	Report