IKIPWIDYADARMASURABAYAIKIPWIDYADARMASURABAYA
Journal of Education and ResearchJournal of Education and ResearchTindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia masih bersifat relatif baru dan memerlukan pemahaman mendalam tentang faktor penyebab serta pertanggungjawaban hukum yang terkait. Penelitian ini mengkaji faktor ekonomi, lingkungan, dan pendidikan yang berkontribusi terhadap praktik TPPU, serta meninjau mekanisme pertanggungjawaban pidana menurut hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan bersifat yuridis normatif dan deskriptif analitis, sehingga menghasilkan data detail mengenai norma hukum, doktrin, dan asas yang menjadi landasan penegakan hukum terhadap pencucian uang.
Pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme penentuan hukuman atas tindak pidana, dengan dua teori utama, monistis dan dualistis.UU TPPU menegaskan prinsip kesalahan sebagai syarat penegakan, serta missionaries of delik pasal 3, 4, dan 5.Keberhasilan penegakan hukum tergantung pada sosialisasi, pemahaman hukum, dan implementasi regulasi.
Penelitian lebih lanjut dapat menilai efektivitas pelaksanaan UU TPPU di sektor keuangan kecil melalui studi kasus lembaga keuangan mikro; analisis dampak korporasi sebagai subjek pidana terhadap penyebaran praktik TPPU dapat dirinci dengan survei korporasi terdaftar; serta evaluasi keterlibatan lembaga pengawasan dan sistem pelaporan (PPATK) dalam pencegahan TPPU dapat dilakukan melalui pendekatan mixed-method untuk memahami kendala administratif dan teknis.
| File size | 452.54 KB |
| Pages | 24 |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Mengenai metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu studi pustaka. Berdasarkn analisisMengenai metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu studi pustaka. Berdasarkn analisis
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Konsolidasi/penggabungan antara dua atau lebih badan usaha yang menggabungkan diri saling melebur menjadi satu dan membentuk satu badan usaha yang baruKonsolidasi/penggabungan antara dua atau lebih badan usaha yang menggabungkan diri saling melebur menjadi satu dan membentuk satu badan usaha yang baru
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Harta yang menjadi warisan sendiri tergolong menjadi dua yakni harta bernilai tinggi dan harta bernilai rendah. Pembagian warisan di Minangkabau juga dilaksanakanHarta yang menjadi warisan sendiri tergolong menjadi dua yakni harta bernilai tinggi dan harta bernilai rendah. Pembagian warisan di Minangkabau juga dilaksanakan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan cara menulusuri teks kepustakaan yang terkait resesi ekonomi yang fokus dengan pendekatan hukumPenelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan cara menulusuri teks kepustakaan yang terkait resesi ekonomi yang fokus dengan pendekatan hukum
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Penelitian ini membahas mengenai sistem kewarisan wanita di Bali dalam hukum adat Bali. Kami melakukan penelitian yaitu bertujuan untuk mendalami kedudukanPenelitian ini membahas mengenai sistem kewarisan wanita di Bali dalam hukum adat Bali. Kami melakukan penelitian yaitu bertujuan untuk mendalami kedudukan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Penanganan yang baik dan benar belum terlaksana dikarenakan faktor internal seperti faktor komunikasi, pengawasan, individu, keuangan dan lain-lain, sertaPenanganan yang baik dan benar belum terlaksana dikarenakan faktor internal seperti faktor komunikasi, pengawasan, individu, keuangan dan lain-lain, serta
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Kerugian yang terjadi pada BUMN bukanlah kerugian keuangan negara, melainkan kerugian perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, kerugian tersebut diaturKerugian yang terjadi pada BUMN bukanlah kerugian keuangan negara, melainkan kerugian perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, kerugian tersebut diatur
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Hukum waris di Indonesia tidak secara nasional mengatur warisan secara umum. Di Indonesia, hukum waris dibagi menjadi Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata,Hukum waris di Indonesia tidak secara nasional mengatur warisan secara umum. Di Indonesia, hukum waris dibagi menjadi Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata,
Useful /
IKIPWIDYADARMASURABAYAIKIPWIDYADARMASURABAYA Selain itu, ditemukan bahwa sebagian pengemudi menunjukkan respon etis berupa penyesuaian perilaku kerja, seperti penggunaan strategi tertentu yang dipandangSelain itu, ditemukan bahwa sebagian pengemudi menunjukkan respon etis berupa penyesuaian perilaku kerja, seperti penggunaan strategi tertentu yang dipandang
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Persepsi keadilan, kepercayaan pada sistem perpajakan, dan efektivitas pengawasan juga menjadi elemen kunci dalam membentuk sikap terhadap kepatuhan. Faktor-faktorPersepsi keadilan, kepercayaan pada sistem perpajakan, dan efektivitas pengawasan juga menjadi elemen kunci dalam membentuk sikap terhadap kepatuhan. Faktor-faktor
STKIPPGRIBLSTKIPPGRIBL Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 28 s. d. 29 November 2022 bertempat di ruang pertemuan Adiksi Coffee. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini yaituPelatihan dilaksanakan pada tanggal 28 s. d. 29 November 2022 bertempat di ruang pertemuan Adiksi Coffee. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini yaitu
STKIPPGRIBLSTKIPPGRIBL Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh 21 peserta. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah.Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh 21 peserta. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah.