E GREENATIONE GREENATION

Greenation International Journal of Law and Social SciencesGreenation International Journal of Law and Social Sciences

Meskipun gender-responsive budgeting (GRB) bertujuan untuk memberdayakan wanita, pelaksanaannya sering mengabaikan lanskap budaya yang kompleks. Mengatasi kesenjangan penelitian yang kritis, penelitian ini melangkah lebih jauh dari penilaian struktural GRB standar dengan memeriksa implementasinya di masyarakat matrilineal Sumatera Barat, yaitu konteks unik di mana wanita memiliki legitimasi adat tetapi kurang pengaruh politik formal. Keunikan penelitian ini terletak pada integrasi analisis jaringan kebijakan dengan paradigma budaya asli untuk mengungkapkan disjungsi yang tepat antara otoritas gender simbolis dan kekuasaan birokratis yang sebenarnya. Melalui analisis dokumen, wawancara, dan observasi partisipatif, studi ini memetakan aktor perencanaan regional, mengungkapkan jaringan yang sempit dan hierarkis. Kekuasaan tetap terkonsentrasi di kalangan birokrat laki-laki dan parlemen lokal, sementara organisasi wanita dan masyarakat sipil terpinggirkan. Hal ini secara empiris mengonfirmasi paradox matrilineal: hak asuh adat perempuan atas keturunan tidak diterjemahkan menjadi kontrol politik formal, sehingga GRB hanya bersifat administratif daripada transformasional. Studi ini memberikan kontribusi teoritis kunci untuk feminisme institusionalisme dan teori jaringan kebijakan dengan menunjukkan bagaimana paradoks sosio-budaya yang terpelajar dapat menetralkan kebijakan fiskal progresif. Akhirnya, untuk maju GRB memerlukan perluasan jaringan kebijakan untuk secara substansial mengintegrasikan institusi wanita dan adat, mengubah anggaran dari tugas performatif menjadi pemberdayaan yang sebenarnya.

Implementasi GRB di Sumatera Barat saat ini dibatasi oleh jaringan aktor yang sempit dan lingkungan politik/birokrasi yang didominasi laki-laki.Meskipun budaya matrilineal wilayah tersebut memberikan wanita legitimasi tradisional, status ini tetap sebagian besar simbolis dan gagal diterjemahkan menjadi kekuasaan politik substansial.Karena institusi yang didominasi laki-laki mengendalikan pengambilan keputusan, GRB berfungsi terutama sebagai latihan centang kotak administratif daripada mekanisme untuk mengubah hubungan kekuasaan atau memberdayakan wanita.

Untuk mendorong GRB yang transformatif, penting untuk memperluas jaringan aktor, terutama dengan melibatkan organisasi wanita, komunitas masyarakat sipil, dan pemimpin adat secara lebih substansial, bukan hanya partisipasi simbolis. Selain itu, penting untuk mendorong implementasi anggaran gender agar tidak berhenti pada aspek administratif semata, tetapi diarahkan untuk perubahan struktural transformasional dalam persiapan dan pelaksanaan anggaran. Reformasi regulasi dan penguatan kapasitas teknokratik di tingkat regional juga diperlukan agar GRB berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan wanita, sekaligus sebagai jembatan untuk mengatasi paradoks antara legitimasi adat dan dominasi politik laki-laki di Sumatera Barat. Studi ini menantang asumsi bahwa struktur budaya matrilineal secara alami mengarah pada hasil kebijakan yang setara gender. Penelitian ini berkontribusi pada studi gender dengan menggambarkan bagaimana politik formal patriarki dapat mengabaikan otoritas perempuan informal. Dalam konteks jaringan kebijakan, temuan penelitian ini menyarankan bahwa kualitas jaringan (partisipasi substansial versus simbolis) lebih kritis untuk transformasi sosial daripada kehadiran jaringan semata.

  1. Understanding Policy Networks: Towards a Dialectical Approach - David Marsh, Martin Smith, 2000. policy... journals.sagepub.com/doi/10.1111/1467-9248.00247Understanding Policy Networks Towards a Dialectical Approach David Marsh Martin Smith 2000 policy journals sagepub doi 10 1111 1467 9248 00247
  2. Central-Local Government Relations in Regional Planning and Budgeting in Indonesia: Between Autonomy... doi.org/10.30589/pgr.v8i2.922Central Local Government Relations in Regional Planning and Budgeting in Indonesia Between Autonomy doi 10 30589 pgr v8i2 922
  3. Gender‐responsive budgeting for public value creation: Insights from higher education - Oppi... doi.org/10.1111/faam.12352GenderyAAAaresponsive budgeting for public value creation Insights from higher education Oppi doi 10 1111 faam 12352
  4. Constitutional Democracy and the Challenges of Election Administration in the Era of Digital Disruption... research.e-greenation.org/GIJLSS/article/view/580Constitutional Democracy and the Challenges of Election Administration in the Era of Digital Disruption research e greenation GIJLSS article view 580
Read online
File size821.72 KB
Pages13
DMCAReport

Related /

ads-block-test