KEMENDAGRIKEMENDAGRI

Jurnal Bina PrajaJurnal Bina Praja

Zona Ekonomi Khusus (SEZ) Galang Batang, Kabupaten Bintan, Indonesia, berperan penting dalam pengembangan ekonomi regional dengan memanfaatkan lokasi strategis serta sumber daya alam daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model tata kelola kolaboratif yang diterapkan dalam pengelolaan SEZ Galang Batang, dengan menekankan tantangan dan faktor-faktor yang memengaruhi kolaborasi antara pemangku kepentingan, termasuk badan pemerintahan dan entitas bisnis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif; data sekunder dan primer dikumpulkan untuk menganalisis kondisi yang ada di dalam SEZ. Analisis data melibatkan pencocokan pola, pengembangan penjelasan, dan penyusunan model logis untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai proses tata kelola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya koordinasi antar pemangku kepentingan, masih terdapat tantangan dalam integrasi layanan dan memastikan kolaborasi yang efektif akibat fungsi yang tumpang tindih dalam Kantor Satu Pintu Investasi dan Layanan Terpadu. Kendati demikian, studi ini menyoroti pentingnya kepemimpinan kooperatif dan peran pemerintah daerah dalam mendukung operasional SEZ. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa penanganan fragmentasi institusional serta peningkatan pengembangan sumber daya manusia merupakan faktor kritis untuk meningkatkan efisiensi dan keberhasilan model tata kelola. Kesimpulannya, meskipun struktur tata kelola kolaboratif saat ini di SEZ Galang Batang menghadapi kendala operasional, perbaikan dalam penyampaian layanan dan koordinasi antar institusi diperlukan untuk mewujudkan potensi penuh inisiatif ekonomi ini.

Tata kelola kolaboratif di SEZ Galang Batang, Kabupaten Bintan, telah berfungsi secara parsial terutama dalam interaksi institusi, namun struktur masih terfragmentasi akibat keterbatasan kewenangan administrator eks officio pada proses perizinan.Penelitian ini merekomendasikan pembentukan unit layanan terpadu yang independen di bawah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, penguatan pengembangan sumber daya manusia, serta peningkatan peran pemangku kepentingan pemerintah pusat untuk mendukung otonomi daerah dan kolaborasi strategis.Sebagai respons, model tata kelola kontekstual diusulkan dengan tiga dimensi utama.koordinasi pemangku kepentingan lintas tingkatan, integrasi mekanisme perizinan dan pengawasan dalam satu badan institusional, serta keterlibatan berkelanjutan melalui forum formal atau gugus tugas.

Saran penelitian lanjutan meliputi: (1) bagaimana efektivitas implementasi kebijakan tata kelola kolaboratif pada SEZ‑SEZ lain di Indonesia dapat diukur secara komparatif, dengan mengembangkan indikator kinerja multidimensional yang mencakup aspek institusional, ekonomi, dan sosial? (2) sejauh mana partisipasi dan kontribusi sektor swasta dalam proses kolaborasi memengaruhi hasil investasi dan penciptaan lapangan kerja, serta apa mekanisme insentif yang paling efektif untuk meningkatkan keterlibatan mereka? (3) bagaimana desain institusional unit layanan terpadu yang mandiri dapat dioptimalkan untuk menyederhanakan prosedur perizinan, memperkuat pengembangan sumber daya manusia, dan meningkatkan koordinasi antar lembaga, serta apa dampaknya terhadap persepsi kepuasan pemangku kepentingan? Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberi dasar empiris bagi reformasi kebijakan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan dalam konteks SEZ di Indonesia. Selain itu, studi longitudinal yang melacak perubahan tata kelola selama periode implementasi dapat mengidentifikasi faktor‑faktor kunci keberhasilan dan kegagalan, membantu pembuat kebijakan merumuskan strategi adaptif.

  1. Galang Batang SEZ: Advancing the Blue Economy through Strategic Development | Journal of Maritime Policy... doi.org/10.31629/JMPS.V1I2.6940Galang Batang SEZ Advancing the Blue Economy through Strategic Development Journal of Maritime Policy doi 10 31629 JMPS V1I2 6940
  2. Using special economic zones to facilitate development: Policy implications | United Nations iLibrary.... doi.org/10.18356/72E19B3C-ENUsing special economic zones to facilitate development Policy implications United Nations iLibrary doi 10 18356 72E19B3C EN
  3. Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat | Ramdani... journal.ummat.ac.id/index.php/JPE/article/view/1639Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat Ramdani journal ummat ac index php JPE article view 1639
  4. Collaborative Governance in the Galang Batang Special Economic Zone in Bintan Regency | Jurnal Bina Praja.... jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/view/2474Collaborative Governance in the Galang Batang Special Economic Zone in Bintan Regency Jurnal Bina Praja jurnal kemendagri go index php jbp article view 2474
Read online
File size1 MB
Pages14
DMCAReport

Related /

ads-block-test