UIMUIM
UIM | VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan KeadilanUIM | VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan KeadilanKedudukan Visum et Repertum yang merupakan salah satu alat bukti tindak pidana perkosaan, kedudukannya adalah sebagai alat bukti surat, selain itu juga Visum et Repertum tersebut kedudukannya bisa sebagai keterangan ahli. Visum et Repertum merpakan keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah, mempunyai daya bukti yang sah di pengadilan selama keterangan itu memuat segala sesuatu yang diamati terutama yang dilihat dan ditemukan pada benda yang diperiksa. Visum et repertum digunakan untuk menjelaskan tentang apa yang ditemukan dokter atas hasil pemeriksaannya terhadap korban tindak pidana yang berhubungan dengan luka, khususnya kasus pemerkosaan. Hasil dari Visum et Repertum itu diperlukan guna untuk meyakinkan hakim dalam pembuktian tindak pidana perkosaan. Kendala yang dihadapi hakim terkait dengan kedudukan Visum et Repertum dikarenakan sistem peradilan pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian negatif yang mengutamakan adanya keyakinan hakim dalam menjatuhkan pidana. Seperti halnya sistem pembuktian negatif yang bisa memperlemah kedudukan Visum et Repertum, kelalaian dari pihak dokter dalam pembuatan Visum et Repertum, dan menurut pasal 184 KUHAP Visum et Repertum hanya merupakan salah satu alat bukti surat.
Kedudukan Visum et Repertum Dalam Tindak Pidana Perkosaan sebagai instrument penting alat bukti surat, meskipun dalam sidang pembuktian tindak pidana perkosaan Visum et Repertum hanya sebagai pelengkap saja karena sistem pembuktian di Indonesia tidak mengatur secara explisit terutama dalam KUHAP.Sistem pembuktian negatif yang dianut di Indonesia tidak bisa menguatkan terhadap kedudukan Visum et Repertum dalam mengungkap tindak pidana perkosaan selain itu, adanya kemungkinan terjadi kelalaian dari pihak dokter dalam pembuatan Visum et Repertum, dan pabila berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP Visum et Repertum hanya merupakan salah satu alat bukti surat.
Untuk memperkuat posisi Visum et Repertum sebagai alat bukti, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana meningkatkan akurasi dan kredibilitas laporan Visum et Repertum. Penelitian ini dapat fokus pada pengembangan metode pemeriksaan dan pelatihan dokter forensik, serta mengeksplorasi cara-cara untuk meningkatkan kerjasama antara dokter dan pihak penegak hukum. Selain itu, penelitian juga dapat dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas sistem pembuktian negatif dalam kasus-kasus perkosaan, dan bagaimana sistem ini dapat dimodifikasi untuk memperkuat posisi Visum et Repertum. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan saran praktis untuk meningkatkan kualitas dan kekuatan bukti dalam kasus-kasus perkosaan, serta memastikan bahwa hak-hak korban dapat dilindungi dengan lebih baik.
| File size | 676.07 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
STIKBARSTIKBAR Undang-undang perkawinan, bagaimanapun, dianggap sebagai akselerator daripada prediktor dalam meningkatkan usia perkawinan pertama. Terlepas dari keberadaanUndang-undang perkawinan, bagaimanapun, dianggap sebagai akselerator daripada prediktor dalam meningkatkan usia perkawinan pertama. Terlepas dari keberadaan
UnijoyoUnijoyo Ketiga partisipan merasa bahagia di tempat kerja. Hal tersebut dipengaruhi oleh keputusan karir, kemampuan beradaptasi, kesesuaian pekerjaan, dan dukunganKetiga partisipan merasa bahagia di tempat kerja. Hal tersebut dipengaruhi oleh keputusan karir, kemampuan beradaptasi, kesesuaian pekerjaan, dan dukungan
PUBMEDIAPUBMEDIA Pemerintah perlu melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan pelaku industri digital agar hukum yang dibentuk mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat danPemerintah perlu melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan pelaku industri digital agar hukum yang dibentuk mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat dan
UIN SGDUIN SGD Penelitian ini menerapkan kombinasi analisis hukum filosofis dan normatif, bersama dengan metode sistemik dan historis, untuk menilai bagaimana teknologiPenelitian ini menerapkan kombinasi analisis hukum filosofis dan normatif, bersama dengan metode sistemik dan historis, untuk menilai bagaimana teknologi
PUBMEDIAPUBMEDIA Konvensi Caracas 1954 mengizinkan negara pemberi suaka menilai secara independen kelayakan pemberian suaka diplomatik tanpa kewajiban formal untuk memintaKonvensi Caracas 1954 mengizinkan negara pemberi suaka menilai secara independen kelayakan pemberian suaka diplomatik tanpa kewajiban formal untuk meminta
TRILOGITRILOGI Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi pengelolaan stok dan laporan di Toko Bangunan Bagus Jaya sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensiPenelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi pengelolaan stok dan laporan di Toko Bangunan Bagus Jaya sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi
UIMUIM Kemudian tanggung jawab terhadap agama yang meliputi Tuhan yang berkaitan dengan agama dan kepercayaannya. Berkaitan dengan rasa tanggung jawab, hendaknyaKemudian tanggung jawab terhadap agama yang meliputi Tuhan yang berkaitan dengan agama dan kepercayaannya. Berkaitan dengan rasa tanggung jawab, hendaknya
UIMUIM Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap tindak pidana perizinan sesuai dengan landasan hukum yang berlaku. Dengan menggunakanPenelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap tindak pidana perizinan sesuai dengan landasan hukum yang berlaku. Dengan menggunakan
Useful /
YARSIYARSI Secara spesifik, ditemukan adanya hubungan positif yang bermakna antara kadar Hb pra-transfusi dengan rerata nilai kualitas hidup pada domain fisik pasien,Secara spesifik, ditemukan adanya hubungan positif yang bermakna antara kadar Hb pra-transfusi dengan rerata nilai kualitas hidup pada domain fisik pasien,
UNJUNJ Lokasi ini memiliki nilai tertinggi sebesar 543 dari hasil pembobotan parameter sesuai dengan standar SNI No. Penelitian ini memberikan informasi pentingLokasi ini memiliki nilai tertinggi sebesar 543 dari hasil pembobotan parameter sesuai dengan standar SNI No. Penelitian ini memberikan informasi penting
UIMUIM Kejahatan narkotika merupakan kejahatan internasional (International Crime), kejahatan yang tekoordinasi (Organize Crime). Mempunyai jaringan yang luas,Kejahatan narkotika merupakan kejahatan internasional (International Crime), kejahatan yang tekoordinasi (Organize Crime). Mempunyai jaringan yang luas,
UIMUIM Kesatuan masyarakat hukum adat merupakan tatanan komunitas yang diakui dalam kehidupan bernegara, dilindungi berdasarkan Pasal 18 B Ayat (2) UUDNRI TahunKesatuan masyarakat hukum adat merupakan tatanan komunitas yang diakui dalam kehidupan bernegara, dilindungi berdasarkan Pasal 18 B Ayat (2) UUDNRI Tahun