UBLUBL
Progressive Law ReviewProgressive Law ReviewPada kehidupan masyarakat tidak dapat dipungkiri bahwa konflik dapat terjadi di mana saja, oleh siapa saja, dan kapan saja. Konflik muncul karena beragam alasan, baik yang kecil maupun yang besar, dan terkadang sulit diselesaikan. Dalam situasi konflik dapat terjadi pertentangan antar individu, antar kelompok, bahkan konflik yang lebih kompleks seperti konflik antar suku, agama, ras, dan antar‑golongan (SARA). Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengapa pelaku melakukan tindak pidana penyebaran informasi elektronik yang mengandung isu SARA, bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang menyebarkan isu SARA melalui media sosial berdasarkan peraturan perundang‑undangan yang berlaku, serta bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku penyebaran informasi tersebut melalui media elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab penyebaran isu SARA oleh pelaku adalah kebencian terhadap masyarakat Lampung, karena pelaku memiliki perselisihan pemahaman dengan seseorang yang berada di Lampung. Perbedaan pendapat dan perselisihan antar individu maupun kelompok memang sering terjadi, namun tidak selalu mengandung penghujatan, penyerangan, atau penggunaan kata‑kata kasar. Media sosial diciptakan sebagai sarana komunikasi, bukan sebagai media penghujatan.
Penelitian ini menemukan bahwa pelaku penyebaran isu SARA dapat berupa individu, kelompok, maupun institusi, dengan motivasi utama berupa prasangka buruk, lingkungan yang memupuk kohesi sosial, serta keinginan memperoleh sensasi atau menyudutkan pihak tertentu.Faktor utama yang mendorong pelaku, khususnya dalam kasus yang diteliti, adalah kebencian terhadap masyarakat Lampung yang timbul dari perselisihan pribadi.Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran akan etika penggunaan media sosial, penghormatan antar‑kelompok, serta pemahaman hukum untuk meminimalisir tindak pidana SARA.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji efektivitas sanksi pidana yang diatur dalam UU ITE No. 19/2016 dalam menurunkan tingkat penyebaran ujaran kebencian di media sosial, dengan pendekatan studi komparatif antar provinsi yang memiliki karakteristik demografis berbeda; selanjutnya, penting untuk meneliti peran literasi digital dan kesadaran etika di kalangan generasi muda dalam mencegah penyebaran konten SARA, menggunakan metode campuran survei kuantitatif dan diskusi kelompok terfokus untuk memahami faktor-faktor motivasional dan perilaku; terakhir, pengembangan dan evaluasi sistem pemantauan berbasis kecerdasan buatan untuk deteksi dini konten SARA dapat menjadi fokus, dengan menilai akurasi algoritma, dampaknya terhadap kebebasan berekspresi, serta rekomendasi kebijakan regulasi yang seimbang antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi.
| File size | 419.44 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
UBLUBL Selain itu, Rentut memperkuat konsistensi penuntutan antar jaksa sehingga mencerminkan kebijakan institusional kantor kejaksaan, bukan sekadar sikap JPUSelain itu, Rentut memperkuat konsistensi penuntutan antar jaksa sehingga mencerminkan kebijakan institusional kantor kejaksaan, bukan sekadar sikap JPU
STTMWCSTTMWC Surat Roma 12 menandai pergeseran tema dari doktrin ke praktik. Paulus menekankan pentingnya hubungan antara doktrin dan perilaku Kristen. Analisis kataSurat Roma 12 menandai pergeseran tema dari doktrin ke praktik. Paulus menekankan pentingnya hubungan antara doktrin dan perilaku Kristen. Analisis kata
IC MESIC MES Dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif‑analitis, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika internal keduaDengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif‑analitis, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika internal kedua
INDO INTELLECTUALINDO INTELLECTUAL Dalam menangani tamu asing, bahasa Inggris dapat digunakan sebagai media komunikasi dan pelayanan tamu. Untuk mencapai tingkat tertentu dalam komunikasiDalam menangani tamu asing, bahasa Inggris dapat digunakan sebagai media komunikasi dan pelayanan tamu. Untuk mencapai tingkat tertentu dalam komunikasi
UNPARUNPAR Hal tersebut kemudian menjalar sehingga menyebabkan kegelisahan sosial di tengah masyarakat. Tulisan ini membahas tentang potensi konflik akibat COVID-19Hal tersebut kemudian menjalar sehingga menyebabkan kegelisahan sosial di tengah masyarakat. Tulisan ini membahas tentang potensi konflik akibat COVID-19
UBLUBL Rencana pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir tidak memenuhi syarat. Proses pembentukan kabupaten baru harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahunRencana pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir tidak memenuhi syarat. Proses pembentukan kabupaten baru harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun
UNPARUNPAR Hasil analisis memperlihatkan bahwa kebutuhan minyak sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi Cina merupakan kepentingan krusial sehingga menjadi prioritasHasil analisis memperlihatkan bahwa kebutuhan minyak sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi Cina merupakan kepentingan krusial sehingga menjadi prioritas
UNPARUNPAR Perempuan Merigi Sakti berperan dalam menjaga keamanan keluarga dan menyuarakan dampak konflik terhadap perekonomian keluarga mereka, sehingga perlu adanyaPerempuan Merigi Sakti berperan dalam menjaga keamanan keluarga dan menyuarakan dampak konflik terhadap perekonomian keluarga mereka, sehingga perlu adanya
Useful /
UNIV45SBYUNIV45SBY PAL Indonesia (Persero). Sistem hydrant memiliki peranan penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran sehingga diperlukan kegiatan inspeksi,PAL Indonesia (Persero). Sistem hydrant memiliki peranan penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran sehingga diperlukan kegiatan inspeksi,
MKRIMKRI Legalitas formil mencegah perlakuan kesewenang-wenangan penguasa, sedangkan legalitas materiil mengakomodir hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembangLegalitas formil mencegah perlakuan kesewenang-wenangan penguasa, sedangkan legalitas materiil mengakomodir hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang
MKRIMKRI Bahkan setelah adanya Undang‑Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang‑Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, PeraturanBahkan setelah adanya Undang‑Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang‑Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan
UBLUBL Prinsipnya masalah kejahatan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan masalah lain seperti sosial, ekonomi, politik dan budaya yang merupakan fenomenaPrinsipnya masalah kejahatan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan masalah lain seperti sosial, ekonomi, politik dan budaya yang merupakan fenomena